Kepemimpinan Ideal al-Ghazālī dan Refleksi PBNU: Belajar dari Keteladanan Gus Dur

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, Imam al-Ghazālī menempatkan kepemimpinan sebagai amanah agung yang tidak hanya diukur dari kecakapan administratif atau kekuasaan struktural, melainkan dari kesatuan antara intelektualitas, spiritualitas, dan akhlak. Seorang pemimpin, menurut al-Ghazālī, bukan sekadar pengatur urusan lahiriah, tetapi tabib sosial—yang mampu mengobati kerusakan moral, kegersangan spiritual, dan kehancuran nilai dalam tubuh masyarakat atau organisasi.

Konsep ini sejalan dengan teori kepemimpinan modern yang menekankan transformational leadership, yaitu kepemimpinan yang mampu mengubah nilai, kesadaran, dan perilaku kolektif, bukan sekadar mengejar capaian jangka pendek. Dalam perspektif ini, pemimpin ideal adalah mereka yang mempengaruhi dengan keteladanan, bukan menundukkan dengan instruksi; menggerakkan dengan hikmah, bukan memecah dengan kepentingan.

Gus Dur: Representasi Kepemimpinan Ilmiah, Moral, dan Kemanusiaan

Dalam sejarah Nahdlatul Ulama, sosok KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah contoh konkret dari kepemimpinan ala al-Ghazālī. Gus Dur bukan pemimpin yang membangun wibawa dari jarak dan kekakuan, melainkan dari kedalaman ilmu, keluasan pandangan, dan keberanian moral. Ia menempatkan NU sebagai rumah besar keilmuan, kebudayaan, dan kemanusiaan, bukan sekadar kendaraan kekuasaan.

Secara intelektual, Gus Dur adalah ulama kosmopolit—menguasai tradisi pesantren, literatur klasik Islam, sekaligus pemikiran modern dan demokrasi. Secara keagamaan, ia teguh memegang prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah, namun menolak menjadikannya alat eksklusivisme. Dan secara akhlak, Gus Dur dikenal sebagai pribadi yang memaafkan, merangkul, dan mengedepankan kemaslahatan di atas ego kelompok.

Inilah kepemimpinan yang menyembuhkan, bukan melukai; mempersatukan, bukan mempertajam konflik.

Pergeseran Keteladanan dalam Kepemimpinan PBNU

Dalam konteks kekinian, sebagian warga Nahdliyyin merasakan adanya pergeseran orientasi kepemimpinan PBNU. Dari kepemimpinan yang dahulu bertumpu pada moralitas, keilmuan, dan kearifan jam’iyah, menuju kecenderungan yang lebih elitis, pragmatis, dan politis. Bukan berarti seluruh capaian organisasi harus dinafikan, namun evaluasi kritis tetap diperlukan agar NU tidak tercerabut dari ruh pendiriannya.

Al-Ghazālī mengingatkan bahwa kerusakan pemimpin akan melahirkan kerusakan yang lebih luas, sebab masyarakat cenderung mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pemimpinnya. Ketika keteladanan melemah, kepercayaan pun perlahan terkikis. Ketika kebijaksanaan digantikan oleh manuver, maka yang tumbuh bukan keberkahan, melainkan kegaduhan.

NU dan Tantangan Kepemimpinan Moral

Sebagai organisasi keagamaan terbesar, NU sejatinya memikul tanggung jawab moral yang besar: menjaga keseimbangan antara agama, negara, dan kemanusiaan. Kepemimpinan PBNU idealnya kembali pada prinsip al-Ghazālī: memadukan ilmu, iman, dan akhlak; menjadikan jabatan sebagai sarana khidmah, bukan simbol kuasa.

Belajar dari Gus Dur, NU tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang jujur pada nilai, berani menegur diri sendiri, dan mau mendengar suara jamaah. Sebab dalam tradisi pesantren, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling tinggi posisinya, melainkan siapa yang paling bermanfaat dan memberi teladan.

Evaluasi kepemimpinan PBNU bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud cinta dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari jam’iyah. Sebagaimana pesan al-Ghazālī, dan telah dipraktikkan oleh Gus Dur, pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menerangi jalan, bukan sekadar berdiri di depan; yang menyembuhkan luka sosial, bukan menambahnya.

NU akan tetap besar bukan karena struktur kekuasaannya, tetapi karena keteladanan para pemimpinnya—yang berpijak pada ilmu, disinari agama, dan dimuliakan oleh akhlak.

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.

Penulis adalah warga Nahdlatul Ulama, yang biasa disapa Wan Noorbek