Prabowo Bukanlah Gerindra di Gorontalo: Catatan Kritis Pada HUT Gerindra Ke-17

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Founder The Gorontalo Institute)

Memperbincangkan Gerindra adalah juga memperbincangkan Jendral Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke – 8. Perjalanan Prabowo, termasuk Gerindra memang berlika-liku, jatuh bangun, dan “berdarah-darah”. Hingga karena konsistensi serta sikap yang istiqomah, Prabowo pada akhirnya menjadi Presiden setelah 4 kali bertarung dalam Pemilihan Presiden dalam 20 tahun terakhir. Rasa-rasanya, jika melihat barisan elit politik Indonesia sejak republik ini berdiri, baru Prabowo yang memiliki daya tahan perjuangan yang konsisten dan istiqomah. Daya tahan tersebut tidak saja dimiliki Prabowo, tetapi juga sebagian besar rakyat Gorontalo.

Partisipasi warga Gorontalo yang “konsisten” dalam memilih Prabowo adalah hal yang perlu diapresiasi, tetapi konsistensi yang begitu tinggi tersebut beriringan dengan anomali. Dari data Pemilu dan Pilpres, sepertinya jargon Prabowo adalah Gerindra dan Gerindra adalah Prabowo, tidak berlaku di Gorontalo. Di Gorontalo, Prabowo bukanlah Gerindra.

Gorontalo Memilih Prabowo, Bukan Memilih Gerindra

Keterpilihan Prabowo yang konsisten tersebut rupanya tidak diikuti keterpilihan Gerindra di Gorontalo untuk DPR RI. Dari Pemilu 2014 hingga 2024, pemilih Gorontalo sepertinya enggan memilih Gerindra. Hal itu terlihat pada hasil Pemilu 2014, lambang partai Gerindra pada kartu suara pemilu hanya dicoblos oleh 6.399 orang. Pada Pemilu 2019, yang mencoblos Gerindra hanya 11.798 orang. Lebih aneh lagi pada Pemilu 2024, yang mencoblos Gerindra hanya bertambah 597 orang dibandingkan Pemilu 2019.

Pertanyaannya, mengapa orang Gorontalo cenderung senang pada Prabowo bahkan memilihnya secara konsisten namun enggan memilih Gerindra? Kenapa tidak linier antara pemilih Prabowo dan Gerindra di Gorontalo? Faktor-faktor apa saja yang membuat pemilih Gorontalo tidak menyukai dan bahkan tidak mau mencoblos lambang partai Gerindra pada surat suara?

Beberapa faktor yakni pertama, karena ketiadaan ideologi pembeda antara Gerindra sebagai partai dengan partai-partai yang lain, terutama partai-partai yang berideologi sama seperti Golkar, Nasdem dan PDI P. Padahal, ideologi kepartaian yang diusung Gerindra dianggap lebih “heroik” dibandingkan partai lain, di saat partai lain menganggap ideologi bukan sesuatu yang relevan dalam kampanye. Saat pemilih tidak menemukan pembeda secara ideologis, maka mereka cenderung menentukan pilihannya berdasarkan kejelasan.

Menguatnya pengaruh personal Prabowo yang beriringan dengan rendahnya Party ID membuat pemilih tidak lagi mengidentifikasi pilihan pada pilpres berdasarkan kedekatannya dengan partai politik. Survei yang dilakukan oleh Poltracking tahun 2022, memperlihatkan bahwa alasan publik yang dominan dalam memilih pada pilpres semata karena figur secara personal (51,4 persen).

Kedua, faktor sosio-antropologis yang tidak representasikan oleh Gerindra Gorontalo. Faktor ini memperlihatkan bahwa ada pengaruh antara nilai sosiologis-antropologis yang melekat pada partai secara kelembagaan yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan pilihan politik. Faktor tersebut seperti agama, kelas sosial, etnisitas, lokalitas, maupun tradisi serta adat istiadat. Padahal, dalam konteks Gorontalo, faktor sosio-antropologis adalah faktor penting, dan hal tersebut tidak dielaborasi dalam agenda dan program partai Gerindra di Gorontalo.

Ketiga, faktor economic voting, yakni dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, posisi elit partai yang menduduki kursi eksekutif turut memberikan insentif yang menentukan preferensi politik pemilih. Jika elit partai tersebut berkinerja baik, maka hal tersebut menjadi alasan pemilih untuk memilih partai pengusungnya. Tetapi, jika elit partai tersebut tidak memperlihatkan kinerja yang baik, maka pemilih akan memberikan hukuman dengan tidak memilihnya kembali termasuk partai yang mengusungnya. Pada konteks Gorontalo, ketiadaan elit Gerinda yang menduduki kursi eksekutif membuat pemilih tidak melihat bukti kinerja kelembagaan partai dalam memperbaiki daerah.

Keempat, tingginya volatilitas pilihan yakni gejala pergeseran pemilih dari satu partai politik ke partai politik lainnya termasuk dari pemilihan ke pemilihan lainnya. Selain hal itu, volatilitas tersebut ikut dipengaruhi oleh rendahnya Party ID dan faktor ekonomi yang mendominasi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan elit hingga pada fenomena migrasi pemilih yang begitu dinamis dari pemilu ke pemilu. Di Gorontalo, volatilitas tersebut menghinggap di partai Gerindra. Pergeseran suara pemilih yang tinggi dan kecenderungan rendahnya tingkat kenaikan jumlah orang yang mencoblos partai Gerindra adalah hal yang harus dipecahkan.

Elnino Lebih Besar dari Gerindra Gorontalo

Selain empat faktor diatas, faktor kelima yang menjadi anomali rendahnya orang yang mencoblos lambang partai Gerindra adalah faktor popularitas Elnino yang lebih besar dibandingkan Gerindra sendiri. Struktur dan infrastruktur Gerindra Gorontalo terkesan lebih memilih mengkampanyekan dan mendorong pemilih untuk mencoblos foto Elnino dibandingkan mencoblos lambang partai Gerindra di surat suara pemilu.

Pada data yang dirilis KPU sejak tahun 2014 hingga 2024, sangat terlihat jelas margin yang begitu lebar antara pemilih Gerindra dan pemilih Elnino. Pemilu 2014, lambang partai Gerindra pada kartu suara pemilu hanya dicoblos oleh 6.399 orang, adapun foto Elnino dicoblos oleh 37.512 orang. Di Pemilu 2019, yang mencoblos Gerindra hanya 11.798 orang, itupun hanya naik 5.399 pemilih dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tetapi, yang mencoblos Elnino sebanyak 67.515 orang atau naik 30.003 pemilih.

Anomali yang lebih terang terlihat pada Pemilu 2024, yang mencoblos Gerindra hanya 12.395 orang, atau hanya bertambah 597 orang dibandingkan pemilu sebelumnya. Tetapi, pemilih Elnino di Pemilu 2024 bertambah 58.880 suara menjadi 126.395 pemilih.

Hal diatas menunjukkan bahwa tanpa Elnino, maka Gerindra Gorontalo dipastikan tamat. Pertanyaannya, apakah Gerindra akan membiarkan faktor utama tersebut menjadi penentu masa depan partainya? Padahal kita tahu bersama, salah satu partai yang memliki proses kaderisasi yang ketat dan disiplin adalah partai Gerindra, hal ini bisa kita saksikan dari penjenjangan “pembaretan” kader partai yang dilaksanakan terpusat di Hambalang yang digagas dan dipantau langsung oleh 08, kode panggilan Jendral Prabowo Subianto.

The End of Gerindra?

Sebagaimana dituliskan pada paragraf sebelumnya, apakah Gerindra akan membiarkan lambang partainya hanya dicoblos belasan ribu orang dari pemilu ke pemilu? Ataukah Gerindra hanya lebih mementingkan aspek pencapaian jumlah kursi di parlemen semata? Lalu jika begitu halnya, apa yang membedakan Gerindra dengan partai lain yang juga memiliki agenda yang sama, pragmatis menambah kursi parlemen dan menjadikan partai hanya sebagai “perahu” semata.

Kedepan, tentu saja kita semua berharap Gerindra di Gorontalo tidak akan tamat riwayatnya. Oleh karena itu, sebagai partai yang dikomandani oleh nasionalis sejati Jendral Prabowo Subianto, masa depan partai Gerindra boleh dibilang antara hidup dan mati. Bahwa kesuksesan partai dalam mengusung Jendral Prabowo selama empat kali hingga berhasil menduduki kursi Presiden RI, menjadi momentum untuk bisa membenahi partai secara internal. Termasuk kesuksesan meraih jumlah kursi di parlemen yang semakin meningkat. Peningkatan itu jika dilihat dari data diatas bukan peningkatan pemilih Gerindra, tetapi pemilih elit-elit internal yang secara politis sangat tergantung pada cuaca politik nasional dan dinamis dalam gerak-geriknya. Bisa saja, rendahnya ID Party juga berlaku pada ID Elite Gerindra. Bahwa elit partai terlihat solid dan taat karena Jendral Prabowo masih sebagai Ketua Umum, tetapi misalnya jika bukan Jendral Prabowo lagi, dan apalagi tidak menjabat sebagai Presiden, bagaimana nasib Gerindra selanjutnya?

Karenanya, dalam momentum HUT ke 17 ini, sebagai salah satu partai besar di Indonesia, sudah semestinya membangun kelembagaan partai yang berbasis pada penguatan sistem internal yang kuat, dan tidak saja bergantung pada popularitas person semata.