Breaking News
dark_mode
Trending Tags

UU Pemilu Digugat Lagi, Ambang Batas Parlemen Dinilai Inkonsitusional

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
  • visibility 373
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan diarahkan pada ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinilai berpotensi inkonstitusional dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat.

Permohonan pengujian materiil diajukan oleh Koalisi Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Miftahol Arifin selaku Ketua dan Abd. Adim sebagai Sekretaris Jenderal. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 37/PUU-XXIV/2026 dan menguji Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu.

Pasal tersebut mengatur bahwa partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah nasional paling sedikit 4 persen untuk dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Namun, Pemohon menilai norma tersebut tidak menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen sehingga membuka ruang fluktuasi angka ambang batas secara sewenang-wenang dalam wacana perubahan UU Pemilu.

Kuasa hukum Pemohon, Sipghotulloh Mujaddidi, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/1/2026), menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Menurutnya, putusan tersebut tidak menetapkan constitutional ceiling atau batas maksimal ambang batas parlemen yang dapat dibenarkan secara konstitusional.

“Ketiadaan batas maksimal ambang batas parlemen menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, karena pembentuk undang-undang memiliki ruang yang sangat longgar untuk menaikkan ambang batas tanpa rambu konstitusional yang jelas,” ujar Sipghotulloh di hadapan majelis hakim.

Pemohon berpandangan ambang batas parlemen seharusnya tidak boleh melebihi 2,5 persen. Keberadaan ambang batas 4 persen saat ini dinilai telah menciptakan disproporsionalitas dalam sistem pemilu, karena menyebabkan jutaan suara pemilih hangus dan tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Di sisi lain, mayoritas partai politik dalam wacana revisi UU Pemilu justru tidak menghendaki penurunan ambang batas. Bahkan, muncul usulan untuk menaikkan ambang batas menjadi 5 persen, 7 persen, hingga 8 persen. Kondisi ini dinilai Pemohon semakin memperkuat urgensi adanya batas maksimal yang tegas secara konstitusional.

Pemohon juga menilai bahwa penetapan ambang batas yang tidak didasarkan pada metode penghitungan rasional dan fakta empiris bertentangan dengan semangat Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut, menurut Pemohon, justru lahir karena ambang batas 4 persen terbukti menimbulkan ketidakadilan representasi politik.

Tanpa adanya batas konstitusional yang jelas, Pemohon menilai pembentuk undang-undang berpotensi mempertahankan atau bahkan menaikkan ambang batas parlemen secara ekstrem dengan berbagai dalih, mulai dari penyederhanaan sistem kepartaian hingga keberlanjutan pemerintahan. Padahal, kebijakan tersebut berisiko menghilangkan hak representasi jutaan pemilih.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perubahan norma ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5 persen serta harus berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Dalam sesi penasehatan, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyarankan agar Pemohon memperkuat argumentasi terkait alasan Mahkamah perlu memutus perkara ini tanpa menunggu perubahan UU Pemilu oleh DPR sebagaimana dimandatkan dalam Putusan MK sebelumnya.

Di akhir persidangan, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Perbaikan permohonan harus diterima Mahkamah paling lambat Rabu, 11 Februari 2026, pukul 12.00 WIB.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pertemuan 3 Jam Prabowo dan Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Bahas Isu Global dan Persahabatan

    Pertemuan 3 Jam Prabowo dan Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Bahas Isu Global dan Persahabatan

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 453
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sahabat lamanya yang juga Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka pada Jumat, 27 Maret 2026. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga jam dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi Lebaran, tetapi juga […]

  • Perdagangan Gas Dunia Terhenti, Asia Terancam Krisis Energi

    Perdagangan Gas Dunia Terhenti, Asia Terancam Krisis Energi

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 303
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Perdagangan gas alam cair (LNG) global mengalami gangguan serius menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah, dengan jalur vital Selat Hormuz praktis terhenti. Situasi ini memicu kekhawatiran krisis energi baru, terutama di kawasan Asia yang sangat bergantung pada pasokan dari Teluk. Data pelacakan kapal menunjukkan sejumlah tanker LNG menghentikan perjalanan dari dan menuju Qatar […]

  • Tabungan Emas Nasabah mencapai 1,4 Ton, Pegadaian Kanwil IX Jakarta Menjamin Keamanan Investasi Layanan Bank Emas

    Tabungan Emas Nasabah mencapai 1,4 Ton, Pegadaian Kanwil IX Jakarta Menjamin Keamanan Investasi Layanan Bank Emas

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Emas telah lama menjadi instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap emas, Pegadaian menghadirkan Layanan Bank Emas yaitu sebuah layanan yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dan investasi emas dengan lebih mudah, aman, dan terpercaya. Bank Emas merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran dengan tujuan hilirisasi […]

  • Ringankan Beban Lansia, BUMDes Dulohupa Berbagi di Bulan Puasa photo_camera 2

    Ringankan Beban Lansia, BUMDes Dulohupa Berbagi di Bulan Puasa

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle Faisal Husuna
    • visibility 401
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dulohupa Desa Buti, Kecamatan Mananggu, menyalurkan paket sembako kepada sejumlah warga lanjut usia (lansia) di Desa Buti. Program sosial ini menyasar para lansia yang dinilai membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah puasa. Direktur BUMDes Dulohupa, Akram Talibana, menjelaskan bahwa paket yang dibagikan berisi […]

  • BNPT Ingatkan Generasi Z dan Alpha Waspada Radikalisme di Media Sosial dan Game Online

    BNPT Ingatkan Generasi Z dan Alpha Waspada Radikalisme di Media Sosial dan Game Online

    • calendar_month Selasa, 30 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 222
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan bahwa penyebaran paham radikal di era digital dapat terjadi sangat cepat, mulai dari internet, media sosial, hingga game online, yang kini banyak menyasar generasi Z dan Alpha. “Di era digital, paham-paham radikal ini bisa sangat cepat disebarluaskan. Mereka ada yang terpapar melalui media sosial, ada juga yang […]

  • Bentrokan Demonstran Pro-Iran dan Aparat Pecah di Karachi, Puluhan Tewas dan Terluka

    Bentrokan Demonstran Pro-Iran dan Aparat Pecah di Karachi, Puluhan Tewas dan Terluka

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 293
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Bentrokan antara demonstran anti-Amerika Serikat dan pasukan keamanan pecah di Karachi, Pakistan, menyusul kabar dugaan serangan AS yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Aksi massa yang awalnya berupa unjuk rasa solidaritas terhadap Iran berubah ricuh ketika aparat berupaya membubarkan kerumunan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan polisi antihuru-hara menembakkan gas […]

expand_less