Gorontalo dan Imajinasi Baru Ketangguhan Bencana

Catatan Etnografis tentang Kepemimpinan, Dunia Usaha, dan Etika Merawat Kota

Tulisan ini saya rampungkan di tengah malam—ketika jarum jam bergerak ke angka kecil di penghujung Januari, dan Februari 2026 mengintip dari balik kalender. Kota sedang senyap. Jalan-jalan lengang. Namun di kepala saya justru berdenyut percakapan, gestur, dan resonansi sosial yang belum ingin reda: bahwa saya baru saja menyaksikan sesuatu yang penting bagi masa depan Gorontalo.

Saya menulis sebagai seorang antropolog—dan sebagai warga yang mencintai kota ini. Dorongan ini tidak lahir dari kewajiban profesi atau agenda seremonial, melainkan dari intuisi lapangan: perasaan bahwa sebuah perubahan sedang dirintis bukan lewat slogan besar, melainkan melalui cara orang-orang duduk, berdiri, berbagi pandang, dan mengucapkan komitmen. Ada ide besar yang sedang tumbuh—tentang kolaborasi, tentang keikhlasan, tentang bagaimana sebuah kota pesisir berani memikirkan keselamatan warganya secara sistemik, jauh sebelum air meluap atau tanah bergerak.

Di forum pengukuhan itu, satu hal terasa berbeda. Sambutan Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea—yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Indra Gobel — mengalir bukan sebagai teks administratif, melainkan sebagai bahasa kepemimpinan yang hidup: langsung, jernih, tanpa retorika berlebih, tetapi sarat arah. Ia berbicara tentang dunia usaha bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai penjaga kota. Tentang CSR bukan sebagai simbol, melainkan sebagai sistem yang dirancang. Tentang bencana bukan sebagai peristiwa yang hanya ditangisi, melainkan risiko yang mesti dihadapi bersama.

Bahasa semacam itu, dalam pengamatan antropologis, bekerja lebih kuat daripada perintah formal. Ia membentuk iklim moral. Ia menggeser suasana ruangan dari “acara seremonial” menjadi “ruang tanggung jawab kolektif.” Di sanalah etnografi bermula: bukan dari catatan notulen, melainkan dari reaksi spontan hadirin.

Seorang ketua terpilih H. Zainal Mappe berdiri dan menyebut angka partisipasi rupiahnya, disusul pengurus lain yang ikut menyatakan kesanggupan. Tidak ada dorongan mikrofon. Tidak ada tekanan simbolik. Yang ada hanyalah ruang kepercayaan yang dibuka oleh kepemimpinan yang konsisten.

Di situlah mata saya berkaca-kaca.

Bukan karena jumlahnya semata, melainkan karena maknanya. Di ruangan itu, uang tidak lagi tampil sebagai transaksi, melainkan pernyataan etis. Sebuah pengakuan bahwa kota ini tidak hanya dijaga oleh APBD, tetapi oleh kesadaran warganya sendiri, oleh pelaku usaha yang memutuskan berdiri karena merasa sedang menjaga rumah bersama.

Sebagai seorang Antropolog yang selama ini menulis tentang Gorontalo dan budaya pendidikan karakter, saya terbiasa menjaga jarak analitis. Namun malam itu, jarak tersebut runtuh. Saya merasakan aura keberkahan yang sulit diterjemahkan ke dalam grafik atau teori: sebuah resonansi kolektif ketika orang-orang sadar bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang benar. Dalam antropologi, momen seperti ini jarang terekam lewat angka. Ia hidup dalam nada suara, jeda kalimat, cara orang saling memandang, dan keyakinan yang muncul perlahan, bahwa sesuatu sedang dimulai.

Ada pula alasan lain mengapa saya menulisnya saat itu juga. Kedekatan personal saya dengan sang Mayor teddy Gorontalo, Dandy Datau—yang dipilih Wali Kota sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPBD—membuat momentum ini terasa terlalu penting untuk dibiarkan menguap. Saya mengenal kehati-hatiannya membaca risiko, disiplin operasionalnya, serta caranya berbicara tentang keselamatan warga tanpa dramatika. Penunjukan itu, bagi saya, bukan sekadar administrasi; ia adalah pesan kebijakan: bahwa kota ini sedang menempatkan urusan paling genting di tangan figur yang dipercaya bekerja dalam diam.

Dalam konfigurasi inilah saya membaca seni mengelola kota. Seorang wali kota yang tidak gemar beretorika, tetapi konsisten menjaga wilayahnya. Seorang wakil yang memahami alur pikir pimpinan dan denyut sosial warga. Dan seorang kepala teknis kebencanaan yang dipilih karena kapasitas, bukan sensasi. Bagi seorang antropolog, pertemuan antara struktur birokrasi, figur kepemimpinan, dan kehendak kolektif semacam ini adalah bahan etnografi yang langka.

Pengukuhan Perhimpunan Dunia Usaha Peduli Bencana (PERDANA) Kota Gorontalo sendiri merupakan peristiwa sosial yang kaya lapisan makna. Di sana, Pelaku usaha, aparat kebencanaan, akademisi, dan warga duduk sejajar. Para pengusaha tidak lagi dipanggil hanya ketika bencana datang, melainkan diajak sejak tahap pencegahan. Gudang, armada distribusi, hotel, jaringan ritel, hingga UMKM mulai dibicarakan sebagai bagian dari sistem keselamatan kota.

Dalam bahasa antropologi, inilah proses institusionalisasi solidaritas. Gotong royong—nilai yang selama ini hidup dalam keseharian warga pesisir—diberi struktur agar tahan lama. Ia tidak dibiarkan cair lalu menguap setelah krisis berlalu, tetapi diikat dalam organisasi, pembagian peran, latihan bersama, dan mekanisme pertanggungjawaban. Budaya lokal tidak dihapus; ia dimodernkan tanpa kehilangan ruhnya.

Tulisan ini saya tujukan, secara khusus, kepada para pengusaha Gorontalo. Selama ini Bapak dan Ibu dikenal sebagai penggerak ekonomi, penyedia lapangan kerja, roda distribusi, denyut pasar. Pada fase ini, sejarah memberi Anda peran tambahan: penjaga kota. Ketika gudang disiapkan sebagai titik distribusi darurat, ketika armada dialokasikan untuk evakuasi, ketika modal digerakkan untuk memulihkan UMKM pascabencana, di situlah bisnis bertemu dengan etika kewargaan.

Semua gagasan yang saya uraikan di sini berangkat dari satu rasa: salut kepada kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea. Tanpa basa-basi, tanpa tekanan simbolik, keteladanan itulah yang menjadi pemantik. Dunia usaha bergerak bukan karena dipaksa, melainkan karena percaya. Para pengusaha berdiri bukan karena instruksi, melainkan karena rasa hormat. Inilah bentuk kepemimpinan yang paling sunyi sekaligus paling efektif: memantik tanpa memerintah, menggerakkan tanpa menggurui.

Dalam antropologi, kepemimpinan semacam ini sering disebut sebagai otoritas moral—kekuatan yang tidak bertumpu pada jabatan semata, melainkan pada konsistensi tindakan. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang berulang, dari keberanian memulai, dari ketekunan menjaga arah. Di Gorontalo, otoritas moral itu tampak sedang bekerja.

Indonesia membutuhkan kota-kota seperti ini, daerah yang berani bereksperimen, yang melibatkan sektor privat tanpa melepas kendali publik, yang menjadikan kesiapsiagaan sebagai proyek kebudayaan, bukan sekadar proyek anggaran. Gorontalo punya peluang besar untuk dikenal bukan hanya karena geografi atau sejarahnya, tetapi karena keberaniannya merancang masa depan: penanggulangan bencana sebagai kerja bersama.

Dari perspektif antropologi, inilah yang saya sebut sebagai imajinasi sosial baru. Sebuah cara kolektif membayangkan masa depan: bahwa keselamatan bukan urusan satu lembaga, bahwa kesiapsiagaan bukan aktivitas musiman, bahwa kota dapat dirawat lewat relasi yang diperkuat sebelum krisis datang. Imajinasi inilah yang, jika dipelihara, dapat menular ke daerah lain, menjadi inspirasi nasional tentang bagaimana ketangguhan dibangun dari bawah, dari kepercayaan, dari teladan.

Di jam-jam sunyi seperti inilah tulisan-tulisan menemukan energinya. Ketika ambisi pribadi ditanggalkan, ketika kebijakan dibaca sebagai etika, ketika angka-angka berubah menjadi wajah-wajah warga yang ingin tetap hidup tenteram di rumah mereka. Saya menulis karena saya percaya: kota bukan sekadar kumpulan bangunan, melainkan persekutuan moral, ruang di mana orang-orang saling menjaga tanpa menunggu perintah.

Dan pada pergantian bulan ini, Gorontalo sedang menunjukkan bagaimana persekutuan itu dirawat dengan keteladanan, keikhlasan, dan keberanian untuk melangkah lebih dulu.

Tulisan ini adalah cara kecil saya memberi hormat pada momentum itu: sebuah catatan lapangan tentang kota yang sedang belajar bersiap, tentang pemimpin yang memilih bekerja dalam diam, tentang pengusaha yang bangkit tanpa dipaksa, dan tentang sebuah imajinasi baru, bahwa ketangguhan bukan sekadar respons terhadap bencana, melainkan kebudayaan yang ditumbuhkan hari demi hari.

Jika Gorontalo konsisten merawat imajinasi ini, kepemimpinan yang memantik, dunia usaha yang bergerak sukarela, dan negara lokal yang mengorkestrasi tanpa memonopoli, maka kota ini tidak hanya sedang membangun kesiapsiagaan, melainkan sedang menulis model baru penanggulangan bencana dari daerah untuk Indonesia. Di tengah negeri yang kerap bergerak setelah terluka, Gorontalo sedang mencoba bersiap sebelum terlambat. Dan barangkali, justru dari kota-kota seperti inilah masa depan ketangguhan nasional akan dilahirkan.

Penulis : Antropolog dan Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Gorontalo