Siapa Mengototkan Tambang Ormas? Yeni Wahid Sebut Peran Menteri

nulondalo.com – Polemik izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan kembali memanas. Kali ini datang dari pernyataan terbuka Zanuba Arifah Chafso Wahid atau Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Di hadapan ribuan jamaah Haul Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Yeni mengungkap adanya peran seorang menteri yang disebut paling ngotot mendorong pemberian konsesi tambang kepada ormas.

Pernyataan itu disampaikan Yeni saat memberikan sambutan pada Haul ke-16 Gus Dur dan para masyayikh, Rabu malam, 17 September 2025. Dengan nada serius, Yeni menyebut dirinya sengaja berbicara terbuka karena melihat risiko besar yang mengancam persatuan Nahdlatul Ulama (NU).

“Saya mohon maaf saya terbuka mengungkapkannya di titik ini,” kata Yeni di awal pidatonya.

Luhut Justru Menolak

Yeni mengungkapkan bahwa sebelum berangkat ke Jombang, ia sempat makan siang dan berbincang dengan Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dari percakapan itu, menurut Yeni, terungkap fakta yang selama ini luput dari perhatian publik: Luhut justru menolak pemberian tambang kepada ormas sejak awal.

“Beliau bilang, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang. Saya tidak mau tanda tangan,” ujar Yeni menirukan pernyataan Luhut.

Alasan penolakan itu, kata Yeni, sederhana sekaligus krusial. Luhut memahami betul kerasnya industri pertambangan. “Saya punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu,” kata Yeni mengutip Luhut.

Menurut Yeni, pengalaman tersebut membuat Luhut menilai pengelolaan tambang bukan hanya soal modal, tetapi juga soal risiko konflik sosial. Bahkan, Luhut disebut mengutip pandangan bahwa tambang hanya bisa dikelola oleh “tangan dingin”. Tanpa itu, yang muncul justru perpecahan.

Menteri dan Afiliasi Politik

Bagian paling sensitif dari pernyataan Yeni muncul ketika ia menyebut aktor lain di balik kebijakan tersebut. Menurut Yeni, Luhut mengatakan ada seorang menteri yang sangat ngotot agar Presiden Joko Widodo kala itu segera meneken kebijakan izin tambang untuk ormas.

Belakangan, kata Yeni, sejumlah wartawan menyampaikan kepadanya bahwa menteri yang sama justru memberikan izin tambang kepada ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partai politiknya.

“Nah, ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja,” ujar Yeni.

Ia mengingatkan agar NU tidak terjebak dalam skema semacam itu. “NU jangan masuk ke dalam jebakan Batman seperti ini,” katanya, disambut riuh jamaah.

Ancaman Perpecahan

Bagi Yeni, persoalan tambang ormas bukan sekadar polemik kebijakan publik. Ia melihatnya sebagai ancaman serius terhadap keutuhan NU. Ia menyebut situasi saat ini sebagai momen yang memprihatinkan, terutama dengan munculnya kegelisahan di kalangan warga NU atas dinamika di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Yang di depan mata kita sekarang adalah mudarat besar, yaitu perpecahan,” kata Yeni.

Ia mengingatkan kembali prinsip awal pendirian NU yang berlandaskan persatuan, cinta, dan kebersamaan, bukan kepentingan duniawi. Mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, Yeni menegaskan bahwa menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya hanya akan membawa kehancuran.

Usul Dikembalikan ke Negara

Dalam pidatonya, Yeni juga menyatakan dukungannya terhadap pandangan sejumlah ulama senior NU yang mengusulkan agar konsesi tambang untuk ormas dikembalikan kepada negara. Jika pemerintah ingin membantu ormas keagamaan, kata dia, bantuan sebaiknya diberikan dalam bentuk dana langsung.

“Uang itu bisa dipakai untuk membangun sekolah, pesantren, rumah sakit. Jauh lebih maslahat,” ujarnya. “Kalau tambang seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar.”

Menutup sambutannya, Yeni menegaskan bahwa NU jauh lebih besar daripada kepentingan ekonomi apa pun.

“Jam’iyah Nahdlatul Ulama ini bukan hanya milik umat Islam Indonesia, tapi juga dunia. Karena itu, tugas kita semua untuk menjaganya,” kata Yeni.

Ia kembali menyampaikan permohonan maaf jika pernyataannya menyinggung banyak pihak. Namun, menurutnya, kegelisahan itu perlu disuarakan sebagai seruan moral, agar NU tidak terseret lebih jauh ke pusaran kepentingan politik dan ekonomi.