Akademisi dan Ulama Soroti Pengadaan MacBook Rp25 Juta untuk Anggota DPRD Gorontalo
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
- visibility 355
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menjadikan efisiensi anggaran sebagai salah satu agenda utama dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah memerintahkan penghematan belanja negara hingga Rp306,69 triliun dengan memangkas berbagai pengeluaran yang dinilai tidak mendesak.
Kebijakan tersebut mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, seminar, studi banding, hingga berbagai belanja pendukung birokrasi yang dianggap tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemotongan belanja negara. Menurutnya, efisiensi merupakan upaya untuk memastikan uang rakyat digunakan secara lebih produktif dan menghasilkan manfaat yang nyata.
Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan penghematan anggaran dalam jumlah yang sangat besar.
“Kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, Rp300 triliun lebih penghematan kita,” ujarnya.
Pemerintah melalui Sekretariat Negara juga menjelaskan filosofi efisiensi yang diusung Presiden sebagai upaya menghilangkan “lemak” dalam struktur belanja negara tanpa mengurangi “otot” pelayanan publik.
Dalam perspektif tersebut, anggaran negara diharapkan benar-benar diarahkan kepada kebutuhan prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pengeluaran yang berpotensi menimbulkan kesan kemewahan atau pemborosan.
Wacana efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus pemerintahan saat ini turut mendapat dukungan dari sejumlah pimpinan partai politik nasional.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang mengedepankan efektivitas dan akuntabilitas.
Menurutnya, setiap program pemerintah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat diukur.
“Anggaran negara harus dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujar AHY.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik sebagai pemilik sah uang negara.
Senada dengan itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menilai efisiensi anggaran harus dibarengi dengan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, penghematan belanja negara tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar