Akademisi dan Ulama Soroti Pengadaan MacBook Rp25 Juta untuk Anggota DPRD Gorontalo
- account_circle Redaksi Nulondalo
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 59
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sebaliknya, efisiensi harus menjadi instrumen untuk memperbesar ruang fiskal bagi program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Belanja negara harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif,” kata Muhaimin.
Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran harus diarahkan untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, membuka akses layanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menegaskan bahwa penghematan belanja negara merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurutnya, penggunaan anggaran secara hemat dan transparan merupakan bentuk penghormatan terhadap uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola.
“Belanja yang tidak mendesak harus dikurangi agar anggaran lebih produktif,” ujarnya.
Perdebatan mengenai pengadaan MacBook Air bagi anggota DPRD Gorontalo pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pilihan merek atau spesifikasi perangkat kerja.
Polemik tersebut mencerminkan perbincangan yang lebih mendasar mengenai bagaimana pemerintah daerah menentukan prioritas penggunaan anggaran publik di tengah tuntutan efisiensi, akuntabilitas, dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
Di satu sisi, DPRD memandang pengadaan perangkat tersebut sebagai bagian dari modernisasi dan digitalisasi kerja kelembagaan.
Namun di sisi lain, kritik dari akademisi dan ulama menunjukkan bahwa publik semakin kritis dalam menilai setiap pengeluaran pemerintah, terutama yang berpotensi menimbulkan kesan kemewahan ketika banyak kebutuhan masyarakat masih membutuhkan perhatian.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi cerminan bahwa tata kelola anggaran publik tidak hanya dinilai dari aspek legalitas dan prosedur administratif semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan anggaran mampu menghadirkan rasa keadilan, empati, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
- Penulis: Redaksi Nulondalo
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar