Akademisi dan Ulama Soroti Pengadaan MacBook Rp25 Juta untuk Anggota DPRD Gorontalo
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
- visibility 284
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Menurutnya, kebijakan anggaran pemerintah tidak hanya harus mempertimbangkan aspek kebutuhan teknis, tetapi juga harus memperhatikan sensitivitas sosial dan rasa empati terhadap kondisi masyarakat.
“Salah satunya, memilih merek dan harga laptop yang mahal di saat kondisi ekonomi seperti ini kurang tepat. Kurang memperlihatkan empati,” ujarnya.
Katib Syuriyah PWNU Gorontalo yang juga merupakan pengurus LBM PBNU itu menambahkan bahwa apabila tujuan utama pengadaan adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi penggunaan kertas dalam administrasi pemerintahan, masih banyak pilihan perangkat lain yang memiliki fungsi serupa dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kalau tujuannya untuk memudahkan pekerjaan agar tidak buang-buang kertas, kan bisa menganggarkan laptop yang lebih murah dari itu. Lagi pula masa anggota DPRD belum pada punya laptop?” katanya.
Menurut Gus Aniq, perdebatan yang muncul bukan semata-mata mengenai penggunaan teknologi dalam pemerintahan, melainkan tentang bagaimana pemerintah menunjukkan kepekaan dalam menentukan prioritas belanja publik.
Perdebatan mengenai pengadaan laptop tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai efisiensi anggaran dan arah kebijakan belanja pemerintah.
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar