Breaking News
light_mode
Trending Tags

Banjir Bandang di Aceh & Sumatra: Kerusakan Hutan, Cuaca Ekstrem dan Tuduhan ke Zulhas

  • account_circle Djemi Radji
  • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
  • visibility 233
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com- Bencana banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir. Hujan lebat, cuaca ekstrem, dan faktor alam disebut sebagai penyebab utama namun di media sosial muncul tudingan bahwa penyebabnya juga berkaitan dengan kebijakan pembukaan lahan saat mantan menteri kehutanan, Zulkifli Hasan menjabat.

Penyebab Banjir: Cuaca Ekstrem & Lingkungan Terkikis

Menurut laporan resmi, bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang diperparah oleh bibit siklon tropis — yang memicu hujan deras, angin kencang, serta kondisi lembap ekstrem.

Namun tidak hanya faktor cuaca. Pegiat dan organisasi lingkungan serta laporan menyebut bahwa kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, penebangan hutan, dan alih fungsi lahan memperparah dampak banjir dan longsor. Saat hujan ekstrem terjadi, kawasan hutan yang sudah terganggu tak lagi mampu menyerap air dengan baik, sehingga risiko longsor dan banjir meningkat

Hasilnya tragis, ribuan warga terpaksa mengungsi, puluhan hingga ratusan korban luka atau meninggal, serta kerusakan berat pada rumah dan infrastruktur.

Tuduhan ke Zulkifli Hasan di Media Sosial

Di tengah krisis ini, di media sosial beredar narasi yang menuding bahwa kebijakan pembukaan lahan dan izin kehutanan yang dikeluarkan pada masa jabatan Zulkifli Hasan sebagai penyebab utama bencana. Tuduhan ini mengaitkan banjir dan longsor dengan kerusakan lingkungan akibat izin lahan — serta menganggap Zulhas bertanggung jawab atas dampak ekologis jangka panjang.

Namun, respons dari partainya menyebut tudingan itu “tidak berdasar” dan bahkan “mengarah ke fitnah.” Zulkifli sendiri membantah keras bahwa kebijakan masa lalunya bisa disalahkan atas bencana saat ini.

Menurut para pendukungnya, kebijakan kehutanan di masa jabatan Zulhas justru termasuk program penghijauan, seperti gerakan penanaman pohon massal dan moratorium izin pemanfaatan hutan.

Realitas Kompleks: Banyak Faktor, Sulit Menyalahkan Satu Pihak

Meski tudingan ke Zulhas ramai beredar, para analis dan pejabat memperingatkan bahwa penyebab bencana kali ini bersifat multifaktorial. Kombinasi cuaca ekstrem (termasuk siklon tropis), kondisi geografis, faktor alam dan lingkungan (termasuk kondisi hutan), serta dampak akumulatif perubahan iklim membuat sulit menunjuk satu penyebab tunggal.
Pejabat pemerintahan menyebut bahwa laporan lengkap sudah sampai ke tingkat pusat.

Sementara itu, sebagai bagian dari tanggung jawab, pemerintah melalui koordinatornya Zulkifli Hasan telah memerintahkan distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak banjir agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

Korban Bertambah, Ribuan Mengungsi

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus membawa duka mendalam. Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Desember 2025:

– Korban meninggal dunia tercatat 659 jiwa.

– Orang hilang tercatat 475–504 orang.

BNPB melaporkan sekitar 1,1 juta orang mengungsi di 50 kabupaten/kota terdampak.

Selain itu, bencana ini telah mempengaruhi sekitar 3,2 juta jiwa, dan merusak ribuan rumah serta infrastruktur. Ada ribuan rumah rusak berat, ratusan jembatan dan fasilitas publik rusak.

Dampak Nyata di Lapangan

Di beberapa wilayah—misalnya di Sumatra Utara dan Aceh—evakuasi dilakukan massal. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, dan infrastruktur vital ikut rusak: jembatan terputus, jalan terendam, serta akses ke banyak desa terisolasi.

Situasi darurat semakin diperparah karena hujan ekstrem dan longsor beruntun, sehingga membantu evakuasi dan distribusi bantuan menjadi sangat sulit.

Para ahli dan pejabat bencana menunjuk pada kombinasi faktor: curah hujan tinggi ekstrem, longsor di daerah dengan topografi rawan, serta kerusakan lingkungan dan deforestasi di beberapa area yang mengurangi kemampuan tanah dan hutan menyerap air. Saat hujan deras terjadi, bentang alam sudah tak optimal menyerap air, banjir bandang dan longsor jadi lebih parah.

  • Penulis: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Work From Home sebagai Gerakan Nasionalisme

    Work From Home sebagai Gerakan Nasionalisme

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Pernahkah kita berpikir bahwa diam di rumah bisa menjadi tindakan patriotik? Bagi sebagian orang, terutama mereka yang memahami nasionalisme sebagai gerak—kerja keras, mobilisasi, dan kehadiran fisik di ruang publik—gagasan ini mungkin terasa aneh. Nasionalisme selama ini dibayangkan sebagai sesuatu yang tampak: tindakan yang bisa disaksikan, diukur, bahkan dirayakan. Dalam bayangan itu, diam justru sering diposisikan […]

  • Wagub Gorontalo Terima Audiensi Mata Garuda, Dorong Alumni LPDP Berkontribusi untuk Daerah

    Wagub Gorontalo Terima Audiensi Mata Garuda, Dorong Alumni LPDP Berkontribusi untuk Daerah

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menerima audiensi Organisasi Mata Garuda Gorontalo, komunitas penerima dan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Selasa (7/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan resmi organisasi, serta penegasan komitmen alumni LPDP untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu pengurus Mata […]

  • Istri Sah Hi. Sadik Jafar Noch Somasi Direktur PT. HIPMEN Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    Istri Sah Hi. Sadik Jafar Noch Somasi Direktur PT. HIPMEN Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jaia Basra, Istri sah Hi. Sadik Jafar Noch melalui kuasa hukumnya, melayangkan Somasi/Peringatan terhadap Direktur dan Wakil Direktur PT. HALMAHERA INDONESIA PULAU MALUKU SELATAN (PT. HIPMEN) yang beralamat di Jl. Mesjid Ar-Raiyah RT.000/RW.000, Kampung Makian, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara. Somasi tertanggal 3 Juli 2025 dilayangkan atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) […]

  • Jelang Nataru 2025, PJ Kades Majannang Imbau Warga Patuhi Edaran Bupati Maros

    Jelang Nataru 2025, PJ Kades Majannang Imbau Warga Patuhi Edaran Bupati Maros

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, kesiapsiagaan dan pengamanan oleh berbagai instansi serta institusi terus ditingkatkan guna menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran Bupati Maros terkait pengamanan dan ketertiban selama momentum Nataru. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Penjabat (PJ) Kepala Desa Majannang, Syamsir, secara tegas mengimbau […]

  • Membaca Nahdlatul Ulama Gorontalo Pasca Konferwil Kelima

    Membaca Nahdlatul Ulama Gorontalo Pasca Konferwil Kelima

    • calendar_month Selasa, 11 Okt 2022
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-V Nahdlatul Ulama (NU) Gorontalo telah digelar pada 27 Oktober 2022 di Asrama Haji Gorontalo. Dalam proses pelaksanaannya, sejumlah catatan prosedural sempat menjadi perbincangan di kalangan internal. Namun tulisan ini tidak bermaksud mengurai seluruh polemik tersebut. Catatan ini lebih merupakan ajakan kepada para nahdliyin untuk membaca arah perjalanan NU Gorontalo lima tahun […]

  • Putra Banggai Murka di RDP: DPRD Sulteng Soroti Dugaan Kriminalisasi dan Izin Tambang PT Pantas Indomining

    Putra Banggai Murka di RDP: DPRD Sulteng Soroti Dugaan Kriminalisasi dan Izin Tambang PT Pantas Indomining

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Firman Dauda
    • visibility 363
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Sulteng – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan PT Pantas Indomining berlangsung alot. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi tegas menyangkut sengketa lahan, dugaan kriminalisasi warga, hingga persoalan dokumen perizinan perusahaan. Dalam forum itu, DPRD menyoroti aktivitas pertambangan […]

expand_less