Diduga Ada Permainan Distribusi BBM di Balikpapan, Pemuda Borneo Minta Penegak Hukum Untuk Menyelidiki

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, hal ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Umum Pemuda Berneo, Minggu, 25 Mei 2025.

Menurut Sulthan, Wakil Ketua Umum Pemuda Berneo, sebagai kota minyak dan pusat energi nasional Balikpapan kembali mengalami kelangkaan BBM yang menumbulkan keresahan publik terutama dikalangan pemuda borneo.

“Kondisi ini menimbulkan keresahan publik, terutama di kalangan pemuda Kalimantan, yang menilai bahwa kelangkaan BBM kali ini bukan semata masalah teknis, tetapi mengandung indikasi kesengajaan dan praktik tidak transparan dalam distribusi energi”, ucapnya kepada media melalui via WhatsApp, Minggu 25 Mei 2025.

Sebagai perwakilan dari Pemuda Borneo, Sultan mengatakan terjadinya kelangkaan BBM bukan soal distribusi yang terganggu karena ia menilai Pertamina tidak mungkin tidak mengetahui berapa kebutuhan yang harus didistribusi.

“Kami melihat ini bukan hanya soal distribusi terganggu. Pertamina tidak mungkin tidak tahu kebutuhan harian kota ini. Jika pasokan dihentikan karena alasan kualitas, mengapa mitigasi tidak dilakukan sejak awal, Kami menduga ada permainan pasokan yang membuka peluang rente melalui impor dan praktik tak sehat lainnya”, tutur Sulthan.

Ia juga menambahkan dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai SPBU, masyarakat mengeluh kesulitan mendapat BBM, dan pelaku ekonomi lokal mengalami perlambatan operasional. Padahal Balikpapan merupakan kota yang memiliki kilang minyak besar dan dikenal sebagai kontributor energi nasional.

“Kami tidak ingin Balikpapan hanya menjadi lumbung energi nasional tapi warganya dibiarkan antre dan merugi. Energi adalah hak rakyat, bukan alat permainan korporasi. Kami akan terus bersuara hingga ada kejelasan dan tindakan tegas dari aparat hukum,” tutupnya tegas.

Sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Berneo dan mewakili seluruh masyarakat, Sulthan memberikan penegasan untuk menyikapi situasi ini menyampaikan tiga tuntutan:

1. Kejaksaan dan aparat penegak hukum diminta segera melakukan penyelidikan khusus (pro justitia) terkait dugaan pelanggaran distribusi energi dan potensi permainan suplai BBM.

2. Pertamina harus membuka data distribusi secara transparan, termasuk asal pasokan, alasan penghentian distribusi, dan mekanisme alokasi BBM dari kilang ke SPBU.

3. Pemerintah daerah dan DPRD Balikpapan wajib bersikap tegas dan tidak tinggal diam. Perlindungan kepentingan masyarakat lokal harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengikuti kebijakan pusat yang justru merugikan.