Breaking News
dark_mode
Trending Tags

DPR Tetapkan Lima Calon Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
  • visibility 270
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan lima calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI DPR RI terhadap para calon pimpinan OJK.

Adapun lima calon Anggota Dewan Komisioner OJK yang ditetapkan DPR RI yakni Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Usai rapat paripurna, Friderica menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK guna memperkuat sektor jasa keuangan nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

“Kami akan mewujudkan sektor jasa keuangan yang semakin berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, mendukung program prioritas pemerintah, serta tetap mengedepankan pelindungan konsumen dan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.

Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Anggota Dewan Komisioner OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, hasil penetapan DPR RI tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Setelah itu, para Anggota Dewan Komisioner OJK yang telah ditetapkan akan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akhirnya Anjing Masuk Surga

    Akhirnya Anjing Masuk Surga

    • calendar_month Sabtu, 26 Feb 2022
    • account_circle Dr. Hi. Mansur Basie
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Kalau ada hewan atau binatang yang berterima kasih (numpang viral) karena hiruk pikuk social media dua hari terakhir ini, maka binatang itu adalah anjing. Betapa tidak, tanpa diminta “persetujuannya”, ia disebut dan diviralkan oleh mungkin dari lebih separuh penduduk negeri +62. Berdasarkan laporan We Are Social dari situs dataIndonesia.com, jumlah pengguna aktif media sosial di […]

  • Going Concern Ibadah

    Going Concern Ibadah

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Dalam dunia akuntansi, ada satu asumsi yang membuat laporan keuangan bisa tidur nyenyak setiap akhir tahun: going concern. Artinya, entitas diasumsikan akan terus berlanjut usahanya, tidak bangkrut besok pagi, dan tidak bubar jalan setelah RUPS bubar. Nah, dalam konteks Ramadhan, saya kira kita juga perlu satu asumsi serupa: going concern ibadah. Jangan sampai ibadah kita […]

  • Ini Profil Anwar Sanjaya yang Disorot MUI: Dari Lulusan Tata Boga hingga Tersandung Konten Erotis di Siaran Ramadan

    Ini Profil Anwar Sanjaya yang Disorot MUI: Dari Lulusan Tata Boga hingga Tersandung Konten Erotis di Siaran Ramadan

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 569
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Nama Anwar Sanjaya mendadak menjadi sorotan tajam publik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi merekomendasikan sanksi atas penampilannya dalam program televisi selama Ramadan 1447 Hijriah. Sosok yang selama ini dikenal sebagai presenter jenaka dan menghibur itu kini justru menuai kritik karena dinilai melampaui batas etika penyiaran. Dalam laporan hasil pemantauan siaran Ramadan […]

  • Jejak Anggaran Tak Terlihat: Mengapa Dampak APBN Sulit Dirasakan Masyarakat?

    Jejak Anggaran Tak Terlihat: Mengapa Dampak APBN Sulit Dirasakan Masyarakat?

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Hanifa Aulia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Di atas kertas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu tampak menjanjikan. Angkanya besar, programnya luas, dan tujuannya jelas: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di lapangan, banyak warga justru merasa dampaknya “jauh” dari kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang sering muncul sederhana tapi mengganggu: kalau anggaran negara terus meningkat, kenapa hidup masih terasa sulit? Isu ini kembali hangat […]

  • KH Rasyid Kamaru: Gorontalo Dibangun Dengan Dasar Pancasila

    KH Rasyid Kamaru: Gorontalo Dibangun Dengan Dasar Pancasila

    • calendar_month Minggu, 30 Jun 2019
    • account_circle Yusran Laindi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Gorontalo, KH. Abd Rasyid Kamaru mengatakan bahwa Provinsi Gorontalo dibangun dengan dasar Pancasila. Hal tersebut disampaikan dalam ‘Ngaji Kebangsaan’ yang digagas oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kota Gorontalo, Sabtu (29/6/2019). Dalam acara dialog yang di hadiri ratusan peserta dari berbagai lintas organisasi […]

  • UU Pemilu Digugat Lagi, Ambang Batas Parlemen Dinilai Inkonsitusional

    UU Pemilu Digugat Lagi, Ambang Batas Parlemen Dinilai Inkonsitusional

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 295
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan diarahkan pada ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinilai berpotensi inkonstitusional dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Permohonan pengujian materiil diajukan oleh Koalisi Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Miftahol Arifin selaku Ketua […]

expand_less