Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Kader PMII Kota Gorontalo Tegaskan Komitmen Kawal Isu Daerah Hingga ke Tingkat Pusat 

  • account_circle Rivaldi Bulilingo
  • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
  • visibility 126
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo kembali menunjukkan sikap kritisnya terhadap persoalan-persoalan serius yang menghantui daerah. Salah satu aktivisnya, Sandri atau yang lebih akrab disapa Kevin Lapendos, menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal isu-isu strategis, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, pertambangan ilegal, hingga persoalan tata kelola sumber daya alam.

Kevin Lapendos, yang selama ini dikenal aktif mengangkat problematika lokal, menyebutkan bahwa Gorontalo bukan hanya menghadapi tantangan pembangunan, tetapi juga praktik-praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Kasus pertambangan emas ilegal, peredaran batu hitam, hingga dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan sejumlah figur politik daerah, menurutnya, telah menjadi persoalan akut yang harus segera ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

“Saya tidak akan berhenti pada level advokasi lokal semata. Saya dan sahabat PMII Kota Gorontalo berkomitmen untuk membawa segala data dan temuan yang sudah kami kantongi ke pusat, tepatnya ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK, hingga kementerian terkait. Kami tidak ingin isu-isu ini hanya berhenti sebagai wacana di daerah, tapi harus ada intervensi hukum dan kebijakan langsung dari pusat,” tegas Kevin Lapendos.

Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar gertakan moral. Ia menegaskan bahwa Kader PMII Kota Gorontalo telah mengumpulkan data yang cukup kuat dan komprehensif mengenai berbagai persoalan. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan resmi advokasi dan pelaporan, dengan tujuan mendorong penegakan hukum yang transparan, adil, serta tidak pandang bulu.

Komitmen itu akan direalisasikan bulan depan, di mana Kevin sebagai kader PMII Kota Gorontalo akan menyiapkan langkah strategis untuk mengintervensi isu-isu tersebut melalui jalur hukum dan kebijakan di tingkat nasional. “Kami sadar bahwa perlawanan terhadap mafia tambang, oknum pejabat korup, maupun pengusaha nakal bukanlah hal mudah. Namun mahasiswa tidak boleh takut. Kami akan terus mengawal kepentingan rakyat, apapun risikonya,” ujarnya dengan tegas.

Kevin menilai, lemahnya pengawasan aparat di daerah serta adanya dugaan keterlibatan aktor-aktor berpengaruh dalam kasus-kasus tersebut menjadi alasan mengapa data advokasi harus segera diteruskan ke lembaga pusat. Dengan begitu, diharapkan ada penanganan yang lebih objektif, bebas dari intervensi lokal, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Langkah yang digagas kader PMII Kota Gorontalo Kevin Lapendos ini sekaligus menjadi sinyal bahwa gerakan mahasiswa tetap konsisten menjaga marwah kritisisme. Mereka tidak ingin mahasiswa hanya dijadikan penonton di tengah derasnya praktik penyimpangan yang terjadi, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam mengawal keadilan sosial.

“Ini adalah bagian dari jihad intelektual dan moral mahasiswa. Kami tidak mencari panggung, kami hanya ingin memastikan bahwa suara rakyat kecil tidak dikubur oleh kepentingan elite. Bulan depan adalah momentum kami membawa perlawanan ini lebih jauh, dari Gorontalo menuju Jakarta, dari jalanan menuju meja pengambil keputusan,” pungkas Kevin Lapendos.

  • Penulis: Rivaldi Bulilingo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mengapa Suara Perdamaian Lebih Nyaring dari Arah Komunitas, Bukan Pemerintah?

    Mengapa Suara Perdamaian Lebih Nyaring dari Arah Komunitas, Bukan Pemerintah?

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Suaib Prawono
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Dalam dinamika sosial Indonesia, satu hal yang menarik untuk diamati adalah bahwa suara-suara yang paling lantang menyuarakan kerukunan dan perdamaian justru lebih sering datang dari organisasi masyarakat sipil—terutama ormas keagamaan, sosial, dan komunitas-komunitas akar rumput—bukan dari pemerintah. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ia berakar pada perbedaan mendasar dalam cara berpikir, atau yang sering disebut sebagai […]

  • Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bertentangan dengan Putusan MK

    Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bertentangan dengan Putusan MK

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 318
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Wacana sejumlah partai politik besar untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 110/PUU-XXII/2025 secara tegas menempatkan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pengajar Politik IAIN Sultan Amai Gorontalo, Eka Putra B. Santoso, […]

  • LKNU Gorontalo Dorong Sinergi Ekonomi Syariah dan Kesehatan Umat

    LKNU Gorontalo Dorong Sinergi Ekonomi Syariah dan Kesehatan Umat

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Provinsi Gorontalo, dr. Sri Manovita Pateda, M.Kes., Ph.D, menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Ekonomi Syariah memiliki nilai strategis yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat (Selasa, 28/10/2025). Menurut dr. Sri Manovita, ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari kesehatan karena keduanya saling menguatkan. “Kesehatan adalah modal dasar produktivitas, […]

  • Negara Hukum atau Negara Kuasa? Menguji Integritas Penegakan Hukum Indonesia

    Negara Hukum atau Negara Kuasa? Menguji Integritas Penegakan Hukum Indonesia

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Zulkifli
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Sebelum Indonesia mengenal sistem hukum kolonial Belanda, masyarakat Nusantara telah hidup dengan tatanan hukum sendiri, yakni hukum adat. Nilai-nilai ini tumbuh dari kearifan lokal dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Salah satu komunitas yang hingga kini masih menjaga hukum adat adalah Suku Kajang di Kabupaten Bulukumba. Mereka bahkan mendapat pengakuan internasional; The Washington Post menempatkan […]

  • Berdebat Panjang di Kemendagri, Srikandi Puncak Botu Ini Bersikeras Bonpes Jadi Daerah Definif

    Berdebat Panjang di Kemendagri, Srikandi Puncak Botu Ini Bersikeras Bonpes Jadi Daerah Definif

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendatangi gedung Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat, (7/2/2025), kemarin. Kedatangan mereka guna menindaklanjuti usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Bone Pesisir. Akan tetapi saat kedatangan itu didapati Bone Pesisir tidak termasuk dalam daftar usulan. Dari sekian daftar usulan yang tengah dipaparkan, hanya Bone Pesisir yang tidak ada dalam daftar usulan. […]

  • KH Zulfa Mustofa: NU Sedang Menata Diri, Bukan Berkonflik

    KH Zulfa Mustofa: NU Sedang Menata Diri, Bukan Berkonflik

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Di tengah riuhnya perbincangan di media sosial mengenai kondisi internal Nahdlatul Ulama (NU), Penjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil Rapat Pleno PBNU kelompok Sultan, KH Zulfa Mustofa, memilih untuk meluruskan keadaan dengan nada yang menyejukkan. Ia menegaskan bahwa NU tidak sedang berada dalam pusaran konflik, melainkan tengah menjalani proses penegakan […]

expand_less