Ketika Amanah Mangkrak Seperti Proyek Negara

Amanah sering kita dengar di khutbah Jumat atau ceramah Ramadan. Ia terdengar khidmat, tapi juga kadang terasa jauh dari kehidupan politik sehari-hari. Amanah seolah dipindahkan ke ruang ibadah, sementara di ruang kekuasaan ia diperlakukan seperti barang opsional—dipakai kalau perlu, ditinggalkan kalau mengganggu kepentingan.

Padahal republik tidak berdiri hanya dengan undang-undang dan birokrasi. Ada kontrak tak tertulis yang membuat negara ini tetap dipercaya oleh warganya. Rakyat membayar pajak, memilih pemimpin, mematuhi hukum—semua itu karena ada keyakinan sederhana: kekuasaan akan dijalankan dengan tanggung jawab. Keyakinan itulah yang disebut amanah.

Masalahnya, keyakinan ini semakin sering diuji. Kita hidup di masa ketika proyek pembangunan bisa bernilai triliunan rupiah, tetapi akuntabilitasnya sering terasa jauh lebih kecil dari angka itu. Infrastruktur memang tumbuh pesat, tetapi pertanyaan publik juga ikut tumbuh: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan? Pertanyaan yang kerap dibalas oleh persekusi dan diskirminasi..

Ambil contoh proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara. Di atas kertas, gagasannya sangat futuristik: kota hijau, kota pintar, kota masa depan. Sebuah simbol bahwa Indonesia siap melompat ke abad berikutnya. Tetapi di ruang diskusi publik, proyek ini juga memunculkan kegelisahan: apakah negara sedang membangun masa depan yang inklusif, atau sekadar meninggalkan masalah lama di tempat baru?
Atau soal ambisi berlabel Gizi ataopu ekonomi kerakyatan berlabel merah Putih?

Perdebatan semacam ini sebenarnya sehat. Ia menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli pada arah republik. Namun ia juga memperlihatkan satu kenyataan, bahwa kepercayaan publik tidak lagi otomatis lahir dari proses demokratisasi, sebab didalamnya kita kehilangan amanah.

Padahal Republik ini berkali-kali diingatkan bahwa amanah bisa runtuh oleh hal-hal yang sangat banal: keserakahan. Kita masih ingat bagaimana bantuan sosial yang seharusnya menyelamatkan rakyat saat pandemi justru disunat melalui praktik korupsi yang menyeret nama aktor. Bantuan untuk warga miskin berubah menjadi komoditas politik. Jika tragedi semacam ini tidak cukup untuk membuat kita merenung tentang arti amanah, mungkin kita memang sudah terlalu kebal terhadap disparitas macam ini..

Memang persoalan ini sebenarnya sudah lama dibahas dan terdengar klise. Betapapun itu saya tetap percaya harmoni itu tidak mungkin lahir jika mereka yang memegang kekuasaan kehilangan integritas. Dalam bahasa yang lebih sederhana—dan mungkin lebih dekat dengan keseharian kita, bahwa negara yang adil hanya mungkin lahir jika orang-orang yang memegang kekuasaan masih ingat bahwa jabatan adalah titipan, bukan hadiah undian.

Tantangan republik Indonesia hari ini sebenarnya bukan sekadar soal ekonomi atau teknologi. Kita punya sumber daya, kita punya generasi muda, kita punya energi sosial yang besar. Tantangan yang lebih sulit justru sesuatu yang tak kasat mata: kepercayaan.
Di era media sosial, rakyat bisa melihat semuanya dengan lebih cepat. Kontradiksi antara pidato dan realitas tidak lagi bisa disembunyikan lama-lama. Ketika pejabat berbicara tentang penghematan tetapi hidup dalam kemewahan, publik melihatnya. Ketika pemerintah berbicara tentang kesejahteraan rakyat tetapi kebijakan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari, publik juga merasakannya. Lama-lama, yang hilang bukan hanya kepercayaan pada individu, tetapi kepercayaan pada sistem.

Dan republik tanpa kepercayaan adalah republik yang rapuh. Ia mungkin tampak kuat dari luar—gedung-gedung berdiri, statistik ekonomi tumbuh, proyek-proyek diresmikan dengan pita merah—tetapi di dalamnya ada rongga yang perlahan membesar dan menjangkiti jantung kita bernegara..

Jika di lacak lebih jeli, bangsa ini sebenarnya punya tradisi moral yang kuat. Dari budaya lokal sampai ajaran agama, konsep amanah selalu diajarkan sejak kecil. Orang tua mengingatkan anaknya untuk jujur, guru menekankan tanggung jawab, tokoh agama berbicara tentang integritas. Nilai itu ada di mana-mana—kecuali, sering kali, di tempat yang paling membutuhkan: ruang kekuasaan.

Juga setiap kali kita mendekati hari raya seperti Idul Fitri, suasana refleksi terasa berbeda. Idul Fitri selalu datang dengan pesan sederhana: kembali. Kembali bersih, kembali jujur, kembali pada nilai-nilai yang membuat manusia tetap manusia.

Bagi republik ini, pesan itu sebenarnya sangat relevan. Setelah setahun penuh kita sibuk dengan proyek pembangunan, debat politik, dan drama kekuasaan, Idul Fitri seperti mengingatkan satu hal yang sering terlupakan: bangsa ini tidak hanya membutuhkan jalan tol dan gedung tinggi pun kerja kerja birokratis semata namun Ia juga membutuhkan sesuatu yang jauh lebih substansial yaitu Amanah, baik personal apalagi kolektif.

Karena tanpa amanah, pembangunan apapun baik moral apalagi fisik hanya akan menjadi dekorasi. menjelang akhir puasa inilah saat yang cukup tepat untuk bertanya, dimulai bertanya pada diri sendiri bahwa di tengah semua kemegahan itu, apakah kita masih benar-benar menjaga amanah?

Penulis : Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta