Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Ketika Amanah Mangkrak Seperti Proyek Negara

  • account_circle Muhammad Kamal
  • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
  • visibility 354
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Amanah sering kita dengar di khutbah Jumat atau ceramah Ramadan. Ia terdengar khidmat, tapi juga kadang terasa jauh dari kehidupan politik sehari-hari. Amanah seolah dipindahkan ke ruang ibadah, sementara di ruang kekuasaan ia diperlakukan seperti barang opsional—dipakai kalau perlu, ditinggalkan kalau mengganggu kepentingan.

Padahal republik tidak berdiri hanya dengan undang-undang dan birokrasi. Ada kontrak tak tertulis yang membuat negara ini tetap dipercaya oleh warganya. Rakyat membayar pajak, memilih pemimpin, mematuhi hukum—semua itu karena ada keyakinan sederhana: kekuasaan akan dijalankan dengan tanggung jawab. Keyakinan itulah yang disebut amanah.

Masalahnya, keyakinan ini semakin sering diuji. Kita hidup di masa ketika proyek pembangunan bisa bernilai triliunan rupiah, tetapi akuntabilitasnya sering terasa jauh lebih kecil dari angka itu. Infrastruktur memang tumbuh pesat, tetapi pertanyaan publik juga ikut tumbuh: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan? Pertanyaan yang kerap dibalas oleh persekusi dan diskirminasi..

Ambil contoh proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara. Di atas kertas, gagasannya sangat futuristik: kota hijau, kota pintar, kota masa depan. Sebuah simbol bahwa Indonesia siap melompat ke abad berikutnya. Tetapi di ruang diskusi publik, proyek ini juga memunculkan kegelisahan: apakah negara sedang membangun masa depan yang inklusif, atau sekadar meninggalkan masalah lama di tempat baru?
Atau soal ambisi berlabel Gizi ataopu ekonomi kerakyatan berlabel merah Putih?

  • Penulis: Muhammad Kamal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

    Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Fatikha Nurul Hikmah
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Salah satu berita yang cukup ramai dibahas belakangan ini adalah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang masih berstatus unaudited oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Secara umum, langkah ini sering dipresentasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di atas kertas, memang terlihat rapi, laporan disusun, […]

  • 80 Tahun Indonesia Merdeka: Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembaruan Demokrasi Dan Keadilan Sosial

    80 Tahun Indonesia Merdeka: Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembaruan Demokrasi Dan Keadilan Sosial

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Dalam momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan refleksi kritis atas perjalanan panjang bangsa sekaligus seruan untuk memperbaiki arah demokrasi, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang dibangun di atas keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan kekayaan alam, terus berupaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan: […]

  • Cegah Praktik Mafia Peradilan di Maluku Utara, HAM & Associates Laporkan Hakim Nakal Ke KY dan MA RI

    Cegah Praktik Mafia Peradilan di Maluku Utara, HAM & Associates Laporkan Hakim Nakal Ke KY dan MA RI

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Kantor Hukum HAM & Associates secara resmi laporkan oknum Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sanana yang mengeluarkan Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Snn ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) RI, atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Laporan tertanggal 29 April 2025 tersebut dilayangkan pada hari, Jum’at (16/05/2025), dengan harapan agar oknum Hakim […]

  • Dari Gorontalo untuk Ketahanan Pangan Nasional

    Dari Gorontalo untuk Ketahanan Pangan Nasional

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 209
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Gorontalo kembali mendapat angin segar bagi penguatan sektor pertanian dan peternakan. Provinsi yang dikenal dengan potensi jagungnya ini resmi masuk dalam 13 provinsi tahap pertama pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi nasional. Program strategis ini menjadi harapan baru bagi kemandirian pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabar tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Hendra […]

  • Sampaikan Amanat Ketum Muhaimin, Nihayatul Tegaskan Empat Pilar Politik Perjuangan PKB

    Sampaikan Amanat Ketum Muhaimin, Nihayatul Tegaskan Empat Pilar Politik Perjuangan PKB

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 292
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo menggelar Orientasi Politik yang dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) serta pengukuhan pengurus masa bakti 2026–2031. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi dan penegasan arah perjuangan partai menjelang Pemilu 2029. Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Perempuan Bangsa DPP PKB, […]

  • Sedekah Tanpa Batas: Menag Dorong Filantropi Islam Universal

    Sedekah Tanpa Batas: Menag Dorong Filantropi Islam Universal

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Suaib Pr
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Nulondalo.com- Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan penekanan khusus mengenai optimalisasi filantropi Islam dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah pada 24 Februari 2026. Menag mengajak umat Islam, khususnya kelompok kaya (aghniya), untuk tidak terjebak pada pemenuhan standar minimal kewajiban agama dalam pembayaran zakat, tapi memperluas kontribusinya melalui instrumen sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Hal itu disampaikan […]

expand_less