Breaking News
light_mode
Trending Tags

Misranda: Mewujudkan Desa Anti-korupsi Tidak Gampang

  • account_circle Redaksi Nulondalo
  • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
  • visibility 102
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percontohan Desa Anti Korupsi Tingkat Provinsi Gorontalo digelar di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (2/7/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole.

Monev ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah provinsi Gorontalo dalam memperkuat integritas dan transparansi di tingkat pemerintahan desa. Khususnya, kegiatan ini bertujuan memberantas praktik korupsi dengan fokus pada pemahaman sembilan nilai antikorupsi dan pelaporan gratifikasi.

Inspektorat Daerah, Dinas PMD dan Dukcapil, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menyelenggarakan monev ini, yang telah memasuki hari kedua pelaksanaannya. Adapun materi yang disampaikan dalam monev ini antara lain tentang sembilan nilai antikorupsi, pengertian gratifikasi, dan perbedaan suap serta pemerasan.

Misranda Nalole dalam sambutannya menyebut upaya menjadi desa percontohan antikorupsi bukanlah hal yang mudah. Ia menekankan, predikat desa anti-korupsi bukan hanya soal label, tetapi mencakup seluruh aspek tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan Desa Toto Utara menjadi percontohan harus bisa menular ke desa-desa lain di sekitarnya.

“Mewujudkan desa anti-korupsi tidak gampang, apalagi mempertahankannya. Saya sendiri yang pernah bekerja di inspektorat tahu betul betapa sulit menjaga integritas,” ujar Misranda.

Ia juga mencontohkan pentingnya kejujuran dalam pelaporan kegiatan, termasuk dalam perjalanan dinas. Harapannya, semangat anti-korupsi tidak hanya berhenti pada slogan, tapi benar-benar diterapkan oleh seluruh masyarakat desa. Misranda juga menegaskan bahwa Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah selalu mengingatkan aparaturnya untuk bekerja sesuai aturan dan menolak praktik korupsi,

Kepala Desa Toto Utara, Ramla Djafar menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan di wilayahnya tersebut. Harapannya monev percontohan desa antikorupsi ini dapat membimbing jajarannya dalam administrasi.

“Ini merupakan tanggung jawab besar yang ada di lingkungan kami yang harus kami selesaikan. Kita sudah dipercayakan, maka itu kami memohon bimbingan atas apa kekurangan yang ada di dalam dokumen,” kata Ramla.

Suasana hangat menyelimuti lokasi acara dengan kehadiran sejumlah pejabat dan tokoh penting. Mereka termasuk Inspektur Provinsi Gorontalo atau perwakilannya, Ketua Tim Monev Desa Antikorupsi Provinsi Gorontalo beserta anggota, Camat Tilongkabila, serta Ketua BPD Desa Toto Utara bersama anggota. Kehadiran para tamu penting ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program desa anti korupsi.

Selain Desa Toto Utara, tim Monev Inspektorat Provinsi Gorontalo juga menjadwalkan kunjungan ke beberapa desa lain yakni ke Desa Tabongo Timur dan Desa Iloponu. Sebelumnya pada hari pertama, Selasa kemarin telah dilaksanakan monitoring di Desa Nanati Jaya, Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain pemberian materi tim percontohan desa antikorupsi Provinsi Gorontalo juga melakukan montoring terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi sebagai desa antikorupsi. (mcgoronatloprov/simg)

  • Penulis: Redaksi Nulondalo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pendamping PKH Pallantikang Klarifikasi Isu Pendataan dan Biaya Administrasi, Tegaskan Bukan Kewenangannya

    Pendamping PKH Pallantikang Klarifikasi Isu Pendataan dan Biaya Administrasi, Tegaskan Bukan Kewenangannya

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 134
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros –  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Pallantikang, Maryam, akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan permasalahan pendataan penerima bantuan dan isu pemungutan biaya administrasi bantuan sosial. Klarifikasi ini disampaikan secara terbuka sebagai upaya meredam polemik yang dinilai telah mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat. Maryam menegaskan bahwa proses pendataan penerima manfaat […]

  • Tradisi Ketupat, Wahdah Islamiyah Gorontalo dan Tuduhan tak Berdasar

    Tradisi Ketupat, Wahdah Islamiyah Gorontalo dan Tuduhan tak Berdasar

    • calendar_month Minggu, 8 Mei 2022
    • account_circle Tarmizi Abbas
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Baru siang tadi, beredar flyer podcast dengan judul “Meluruskan Tradisi Perayaan Ketupatan” yang diselenggarakan oleh Mimoza Podcast Gorontalo via Whatsapp. Podcast itu menghadirkan Ust. Ishak Bakari, ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Gorontalo sebagai narasumber kunci dan dimoderatori langsung oleh Nurhadi Taha. Ketika melihatnya saya kaget bukan main. Judul podcast ini provokatif: kata awal […]

  • Musdes Penetapan APBDes 2026 Desa Majannang Digelar di Hari Libur, Dorong Percepatan dan Transparansi

    Musdes Penetapan APBDes 2026 Desa Majannang Digelar di Hari Libur, Dorong Percepatan dan Transparansi

    • calendar_month Sabtu, 27 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Pemerintah Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 pada Sabtu (27/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Majannang dan menjadi perhatian karena dilaksanakan di hari libur. Musdes dihadiri oleh PJ Kepala Desa Majannang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping […]

  • DPRD Ketok Perda Pertanggungjawaban APBD 2024

    DPRD Ketok Perda Pertanggungjawaban APBD 2024

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi perda. Hal tersebut dibahas pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-28, Selasa (8/7/2025). “Alhamdulillah, antara tim anggaran pemerintah dan badan anggaran serta para anggota dewan yang terhormat, kita bersepakat bahwa […]

  • WALHI Tolak Perpanjangan MoU Pemerintah–Freeport, Dinilai Perpanjang Krisis Ekologis di Papua

    WALHI Tolak Perpanjangan MoU Pemerintah–Freeport, Dinilai Perpanjang Krisis Ekologis di Papua

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 174
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga seumur cadangan tembaga dan emas di Papua sebagai kebijakan yang berpotensi melanjutkan krisis ekologis dan kemanusiaan di Tanah Papua. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even […]

  • Ramadhan dan Beban Lebih Kaum Perempuan

    Ramadhan dan Beban Lebih Kaum Perempuan

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle Dr. Momy Hunowu, M.Si
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Dangi Rami sibuk meracik menu istimewa makan sahur. Di tengah suara dengkur suami dan anaknya yang masih terlelap tidur. Jeritan belanga goreng Dangi terdengar gaduh. Bersahutan dengan botu poluleya yang sulit dikendalikan bunyinya. Tiga menu berbahan ayam kampung untuk suami dan anaknya telah menebarkan aroma sedap. Mereka dibangunkan tat kala menu makan sahur itu sudah […]

expand_less