NU dan Kesenjangan Kultur – Struktur

Bukan rahasia umum bahwa di dalam Nahdlatul Ulama terdapat dua lapisan keanggotaan yang sering disebut sebagai NU struktural dan NU kultural.

Yang pertama adalah NU struktural, yaitu mereka yang berada dalam kepengurusan organisasi secara formal. Kelompok ini biasanya menjadi representasi resmi NU dalam berbagai agenda kelembagaan, seperti pertemuan resmi, surat-menyurat, maupun kegiatan organisasi lainnya.

NU struktural adalah mereka yang menjadi pengurus di berbagai tingkatan organisasi, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU hingga PARNU, termasuk juga organisasi badan otonom seperti Ansor, Muslimat, Fatayat, ISNU, Pergunu, IPNU, dan lain sebagainya.

Pada umumnya, NU struktural diisi oleh para aktivis organisasi. Tidak jarang pula terdapat kalangan pengusaha, profesional, maupun politisi yang terlibat dalam kepengurusan tersebut.

Di samping NU struktural, terdapat pula NU kultural. NU kultural adalah warga NU yang dalam kehidupan sehari-hari menjalankan nilai-nilai ke-NU-an dalam praktik sosial dan keagamaannya. Mereka bisa berasal dari kalangan pesantren, jamaah pengajian, masyarakat yang aktif dalam kegiatan tahlilan, istighotsah, maulidan, serta berbagai tradisi keagamaan lainnya.

Kelompok ini biasanya merupakan masyarakat akar rumput yang tidak terlalu memperhatikan aspek formal dan struktural dalam ber-NU. Bagi mereka, ber-NU bukanlah persoalan posisi dalam organisasi, melainkan menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah atau yang sering disebut Aswaja Nusantara.

Dalam banyak kasus, nahdliyyin kultural justru menunjukkan keikhlasan yang sangat kuat dalam menjaga tradisi NU. Hal ini karena keterlibatan mereka tidak terikat oleh masa khidmat kepengurusan dan tidak pula didorong oleh target-target pribadi tertentu. Mereka ber-NU karena kecintaan terhadap tradisi dan nilai yang diwariskan oleh para ulama.

Namun di sinilah muncul persoalan. Banyak nahdliyyin kultural yang tidak aktif dalam kepengurusan struktural NU. Ketidakterlibatan mereka bisa disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, sebagian dari mereka memang tidak terlalu tertarik dengan mekanisme kerja organisasi yang cenderung formal, prosedural, dan birokratis. Kedua, tidak sedikit nahdliyyin kultural yang merasa kalah panggung dengan mereka yang lebih dominan dalam struktur organisasi. Ketiga, ada pula kemungkinan bahwa mereka memang tidak dilibatkan secara serius dalam kepengurusan.

Di sisi lain, nahdliyyin struktural memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan NU. Mereka berperan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan organisasi, serta representasi NU dalam berbagai forum resmi.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus, terdapat pengurus struktural yang justru tidak lahir dari basis sosial NU. Sebagian dari mereka bahkan berasal dari lingkungan yang tidak memiliki kedekatan dengan tradisi NU. Namun karena memiliki kedekatan dengan pihak-pihak yang memegang kewenangan dalam penentuan kepengurusan, mereka akhirnya masuk ke dalam struktur NU.

Fenomena ini menimbulkan persoalan lain. Tidak sedikit nahdliyyin struktural yang berhenti aktif dalam kegiatan NU ketika masa khidmat kepengurusannya berakhir. Setelah tidak lagi menjadi pengurus, mereka juga tidak lagi terlibat dalam aktivitas NU. Selain itu, keterlibatan sebagian nahdliyyin struktural terkadang juga diiringi oleh orientasi tertentu, seperti target jabatan atau kepentingan politik.

Lalu bagaimana menjawab persoalan ini?
Tentu saja kondisi yang paling ideal adalah ketika nahdliyyin kultural yang memiliki kecintaan mendalam terhadap NU, aktif dalam kegiatan keagamaan, serta dekat dengan masyarakat akar rumput, juga menjadi bagian dari kepengurusan struktural NU.

Dengan kata lain, akan sangat ideal jika seorang nahdliyyin kultural pada saat yang sama juga menjadi nahdliyyin struktural.

Dengan demikian, struktur organisasi NU akan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya memiliki posisi formal, tetapi juga memiliki akar kultural yang kuat dalam tradisi NU.

Tugas Ketua Umum Nahdlatul Ulama ke depan adalah mencari formulasi yang tepat agar kondisi ideal tersebut dapat tercipta. Kita tentu tidak ingin kelembagaan NU dipimpin dan diisi oleh orang-orang yang tidak memahami problem akar rumput NU. Jika hal itu terjadi, maka sangat mungkin kepengurusan NU akan menyusun program-program yang tidak memiliki korelasi dengan persoalan nyata yang dihadapi warga nahdliyyin.

Di sisi lain, kita juga tidak ingin melihat nahdliyyin kultural tiba-tiba menempati posisi struktural secara instan hanya karena memiliki pengaruh di akar rumput, tanpa melalui proses kaderisasi dan tanpa pernah berkhidmah dalam kepengurusan sebelumnya. Karena kondisi ini akan melahirkan pengurus yang tidak professional, gagap dalam menjalankan roda organisasi, meskipun ia memiliki kedekatan dengan basis NU.

Kondisi ideal yang perlu diupayakan adalah lahirnya pengurus-pengurus NU yang memiliki ikatan kuat dengan akar rumput, memahami kondisi sosial masyarakat nahdliyyin, serta mampu menyusun program-program yang berangkat dari problem sosial yang nyata di tengah masyarakat. Pada saat yang sama, mereka juga harus profesional dalam menjalankan roda organisasi, serta menghormati tahapan-tahapan dalam proses berorganisasi.

Penulis : Katib Syuriyah PWNU Gorontalo