Rencana Industri Panas Bumi di Halmahera Barat, Ketua SEMA-HABAR : Saya Menyarankan Pemda dan DPRD Untuk Mengkaji Ulang
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
- visibility 157
- print Cetak
Ketua SEMA HABAR
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Nulondalo – Riwan Basir, Ketua Umum Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMA-HABAR) menyampaikan pandangannya soal rencana masuknya industri panas bumi di kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.
Ia menilai, meskipun industri ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Saat ini, Halmahera Barat mengalami tekanan ekonomi dengan pendapatan APBD yang menurun, sehingga Pemda ingin mendorong masuknya industri panas bumi. Namun, Pemda harus lebih jeli dengan berkaca pada beberapa daerah lain yang terdampak buruk akibat industri pertambangan,” ujarnya.
Menurutnya, Halmahera Barat memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dengan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, ia menilai pengembangan sektor pertanian dan perikanan bisa menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan eksploitasi energi panas bumi.
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak lingkungan dari proyek panas bumi dengan merujuk pada kasus di Mataloko, Dieng, dan beberapa daerah lain. Industri ini, kata dia, berpotensi menyebabkan kerusakan alam dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat paparan gas beracun.
Riwan juga mengkhawatirkan dampak eksplorasi panas bumi terhadap sumber air bersih di desa-desa sekitar lokasi proyek, seperti Desa Indamdehe – Idamgamsungi, yang mengandalkan mata air Ake Dola dan Ake Kaca. Penggunaan air dalam jumlah besar oleh industri ini dikhawatirkan mencemari sumber air yang menjadi penghidupan masyarakat, termasuk di desa-desa tetangga seperti Pabos.
“Oleh karena itu, saya menyarankan Pemda dan DPRD untuk mengkaji ulang. apakah industri panas bumi benar-benar lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah dibandingkan dampak lingkungan yang harus ditanggung masyarakat. Alternatif lain, pemerintah bisa lebih fokus mengembangkan sektor pertanian dan perikanan yang lebih ramah lingkungan,” tutupnya.
Kontributor : Asril
- Penulis: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar