Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Sebanyak Delapan RS di Gorontalo Ikuti Reasesment Reviu

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
  • visibility 115
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Gorontalo melakukan re-assesment reviu kelas terhadap delapan rumah sakit yang tersebar di wilayah provinsi tersebut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan delapan direktur rumah sakit terkait penyesuaian kelas rumah sakit tahun 2025.

Pelaksanaan re-assesment ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui Plt. Sekretaris Dinas, Afriyani Katili, usai melakukan kunjungan dan penilaian langsung di empat rumah sakit, yakni RS Bunda di Kota Gorontalo, RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, RSUD M. M. Dunda dan RS Bhayangkara di Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (02/07/2025).

“Kegiatan ini penting untuk memastikan kesesuaian kelas rumah sakit dengan kapasitas layanan, fasilitas, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing rumah sakit. Ini akan menjadi dasar dalam penataan sistem pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan merata di Gorontalo,” ujar Afriyani.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, re-assesment dilakukan terhadap delapan rumah sakit, antara lain:

  1. RSUD dr. Hasri Ainun Habibie – Provinsi Gorontalo
  2. RS Bunda – Kota Gorontalo
  3. RSUD dr. M.M. Dunda – Kabupaten Gorontalo
  4. RS Bhayangkara – Kabupaten Gorontalo
  5. RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings – Kabupaten Boalemo
  6. RSUD Toto Kabila – Kabupaten Bone Bolango
  7. RSUD Tombulilato – Kabupaten Bone Bolango
  8. RSUD dr. Zainal Umar Sidiki – Kabupaten Gorontalo Utara

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan rumah sakit, serta memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan dan sarana-prasarana rumah sakit sesuai kelas yang ideal.

Re-assesment reviu kelas untuk empat rumah sakit lainnya yaitu RSUD Toto Kabila, RSUD Tombulilato di Kabupaten Bone Bolango, RSUD Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara dan RSUD Iwan Bookings Kabupaten Boalemo akan dilaksanakan tanggal 3 Juli 2025.

Reviu kelas rumah sakit ini diharapkan menjadi langkah awal dalam peningkatan mutu layanan kesehatan dan pencapaian standar nasional rumah sakit di seluruh wilayah Gorontalo.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Supremasi Sipil dan Ancaman Normalisasi Militerisasi

    Supremasi Sipil dan Ancaman Normalisasi Militerisasi

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Ketika kita berbicara tentang negara demokrasi modern, pemisahan peran antar institusi keamanan sebenarnya bukan sekadar soal administrasi negara atau pembagian tugas birokratis. Ia adalah fondasi dasar dari negara hukum. Dalam prinsip demokrasi modern, urusan kriminalitas, ketertiban publik, dan keamanan domestik berada di tangan kepolisian serta otoritas sipil. Sementara militer dibentuk untuk menghadapi ancaman eksternal dan […]

  • Bareskrim Polri Tahan Dua Petinggi PT Dana Syariah Indonesia Terkait Dugaan Penggelapan Dana dan TPPU

    Bareskrim Polri Tahan Dua Petinggi PT Dana Syariah Indonesia Terkait Dugaan Penggelapan Dana dan TPPU

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 255
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menahan dua petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI), yakni Direktur Utama Taufiq Aljufri dan Komisaris Arie Rizal Lesmana, mulai Selasa (10/02/2026). Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada layanan pinjaman online (pinjol) DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus […]

  • Pasal Penghasutan KUHP Digugat ke MK, Pemohon Nilai Ancam Kebebasan Berpendapat

    Pasal Penghasutan KUHP Digugat ke MK, Pemohon Nilai Ancam Kebebasan Berpendapat

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dua warga negara, Matluk dan Chambali Safaludin, mengajukan uji materiil terhadap Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 202/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Kamis (18/6/2026). Sidang yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, membahas […]

  • Pemkot Gorontalo Data 433 Guru Ngaji, Wali Kota Instruksikan Penyesuaian Jumlah dengan Santri

    Pemkot Gorontalo Data 433 Guru Ngaji, Wali Kota Instruksikan Penyesuaian Jumlah dengan Santri

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Pemerintah Kota Gorontalo melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) saat ini tengah memverifikasi dan mengantongi data jumlah guru ngaji yang mengajar di TPA dan TPQ di seluruh wilayah kota. Berdasarkan laporan terbaru, tercatat ada 433 guru ngaji yang aktif mengajar, Minggu  (24/8/2025 Data tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesra, Sukamto, dalam Rapat Koordinasi […]

  • Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

    Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Fatikha Nurul Hikmah
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Salah satu berita yang cukup ramai dibahas belakangan ini adalah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang masih berstatus unaudited oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Secara umum, langkah ini sering dipresentasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di atas kertas, memang terlihat rapi, laporan disusun, […]

  • 360 Mahasiswa KKN Tematik Unhas Terjun ke Maros, Fokus Inovasi Desa dan Pendampingan Program PUPR

    360 Mahasiswa KKN Tematik Unhas Terjun ke Maros, Fokus Inovasi Desa dan Pendampingan Program PUPR

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Sebanyak 360 mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kabupaten Maros. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan berlangsung selama hampir dua bulan, mulai 22 Desember 2025 hingga 14 Februari 2026. Ratusan mahasiswa tersebut disebar di 11 kecamatan dan 35 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Maros. Kehadiran peserta KKN Tematik […]

expand_less