Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kemenhaj Layaknya Santri Yang Baru Mondok

  • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
  • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
  • visibility 342
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Orang NU punya prinsip sederhana: kalau niatnya ibadah, jangan dibuat ribet. Sayangnya, urusan haji yang jelas-jelas ibadah sering kali justru paling ribet urusannya. Maka ketika Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) lahir, umat pun berharap: “Alhamdulillah, semoga haji tak lagi seperti antre sembako menjelang lebaran.” Tapi apa daya, harapan sering kalah cepat dari realitas birokrasi.

Sebagai kementerian baru, Kemenhaj seharusnya sibuk bekerja. Tapi yang terlihat justru seperti santri baru mondok: lebih semangat mengkritik seniornya ketimbang menghafal kitab sendiri. Pelaksanaan haji masa lalu dikritisi dari A sampai Z. Kritik memang perlu, kata Gus Dur, “kalau tidak dikritik, nanti dikira malaikat.” Tapi kalau kebanyakan kritik, takutnya malah lupa kerja. Umat ini butuh solusi, bukan ceramah evaluasi tiga juz tanpa praktik.

Dalam tradisi NU, orang yang kebanyakan membahas masa lalu biasanya sedang kehabisan ide masa depan. Inovasi yang ditunggu-tunggu belum juga kelihatan. Digitalisasi layanan masih seperti wifi di desa: ada namanya, tapi sinyalnya kadang muncul kadang menghilang. Padahal, kalau mau jujur, jamaah haji Indonesia itu sudah sangat siap digital yang belum siap sering kali justru sistemnya.

Yang lebih jenaka lagi, pejabat daerah Kemenhaj sudah dilantik, tapi struktur organisasi dan sarana-prasarananya belum jelas. Ini mirip orang NU yang sudah disuruh ceramah, tapi mic-nya belum dipasang dan panggungnya belum jadi. Pejabatnya ada, kantornya belum tentu ada. Kewenangannya belum jelas, tapi undangannya sudah jalan. Kalau Gus Dur masih ada, mungkin beliau akan bilang, “Ini kementerian apa grup arisan?”

Akibatnya, koordinasi di daerah jadi seperti rebutan sandal di masjid: semua merasa punya hak, tapi tak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi menyangkut pelayanan jamaah yang nyata-nyata akan berangkat ke Tanah Suci, bukan ke Tanah Imajinasi.

Masalah berikutnya yang tak kalah serius adalah rendahnya persentase pelunasan jamaah. Jamaah tampak ragu-ragu. Bukan karena mereka tidak niat ibadah, orang NU itu rela jual sawah demi haji, tetapi karena kepastian layanannya masih abu-abu. Orang mau bayar kalau jelas dapat apa. Kalau tidak jelas, jangankan jamaah, bendahara pesantren saja bisa mikir dua kali.

Rendahnya pelunasan ini adalah alarm kepercayaan publik. Artinya, masyarakat sedang berkata halus: “Kami menunggu, tapi jangan lama-lama.” Dalam bahasa Gus Dur: rakyat itu sabar, tapi bukan berarti bisa dipermainkan. Kepercayaan itu seperti gelas kaca, sekali retak, susah disambung.

Kemenhaj tampaknya ingin tampil ideal: bersih, rapi, sesuai aturan, dan berbeda dari masa lalu. Niat baik ini patut diapresiasi. Tapi dalam tradisi fiqih NU, ada kaidah penting: kesulitan itu menuntut kemudahan. Ideal boleh, tapi harus realistis. Jangan sampai idealisme birokrasi justru menyulitkan jamaah yang niatnya cuma satu: ibadah dengan tenang.

Haji itu bukan proyek percontohan kebijakan. Tidak bisa “kita lihat nanti hasilnya.” Jamaah berangkat dengan umur, kesehatan, dan tabungan yang terbatas. Maka yang dibutuhkan bukan wacana sempurna, tapi layanan yang pasti. Lebih baik sistem sederhana tapi jalan, daripada sistem canggih tapi hanya bagus di slide presentasi.

Masyarakat hari ini menagih Kemenhaj bukan dengan marah, tapi dengan harapan yang mulai menipis. Mereka tidak meminta mukjizat, cukup kerja nyata. Kurangi debat masa lalu, perbanyak inovasi masa depan. Fokuslah pada pelayanan, bukan sekadar pencitraan perubahan.

Gus Dur pernah berkata, “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Dalam konteks haji, yang lebih penting dari kementerian baru adalah jamaah yang terlayani. Kalau Kemenhaj ingin dicintai umat, resepnya sederhana ala NU: kerja serius, jangan kebanyakan gaya, dan kalau belum siap ngaku saja, lalu segera berbenah. Sebab umat ini sabar, tapi juga ingat. Dan hari ini, masyarakat sedang menagih: bukan janji, tapi kinerja.

  • Penulis: Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
  • Editor: Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Audit Langit

    Audit Langit

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Ramadhan selalu menghadirkan satu momentum yang jarang disadari para akuntan: musim “audit langit”. Jika di dunia kita mengenal audit laporan keuangan, audit kinerja, bahkan audit investigatif, maka di bulan suci ini umat Islam sedang menjalani audit paling canggih—tanpa surat tugas, tanpa fee, tanpa negosiasi opini. Auditor-Nya Maha Mengetahui, sistem-Nya real time, dan standar-Nya melampaui IFRS. […]

  • Bukan Spons, Cuma Es Kue: Laboratorium Meluruskan Dugaan Aparat

    Bukan Spons, Cuma Es Kue: Laboratorium Meluruskan Dugaan Aparat

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 253
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Tuduhan bahwa jajanan es kue jadul di wilayah Kemayoran terbuat dari bahan spons akhirnya dipatahkan oleh hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah sempat menimbulkan kegaduhan publik akibat video viral, aparat TNI-Polri yang terlibat pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Permohonan maaf tersebut disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa, sebagaimana diunggah akun Instagram @fakta.indo dan […]

  • Warga Meributkan SPMB Kadis Dikbud Menjelaskan

    Warga Meributkan SPMB Kadis Dikbud Menjelaskan

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemprov Gorontalo Rusli Nusi memberikan penjelasan terkait proses Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) yang menuai atensi publik. Dikatakan Rusli, proses SPMB sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mekanisme SPMB tahun ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi itu dijabarkan […]

  • Setelah Sawah Hilang Setengah Juta Hektare, Negara Menggelar Rapat

    Setelah Sawah Hilang Setengah Juta Hektare, Negara Menggelar Rapat

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 210
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah pusat akhirnya memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah setelah Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare sawah dalam kurun waktu 2019–2024. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Usai pertemuan, Nusron Wahid menyampaikan […]

  • Heboh Tumpukan Potongan Uang di TPS Liar Setu Bekasi, Ini Penjelasan Polisi dan BI

    Heboh Tumpukan Potongan Uang di TPS Liar Setu Bekasi, Ini Penjelasan Polisi dan BI

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    nulondalo.com, BEKASI –  Warga Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dihebohkan dengan temuan tumpukan potongan uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu di sebuah tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Desa Taman Rahayu. Peristiwa ini menjadi viral setelah video amatir yang memperlihatkan karung berisi cacahan uang bercampur sampah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, potongan […]

  • GERAK Laporkan Dugaan Monopoli dan Korupsi Alkes Rp50,9 M di Dinkes Boalemo ke Kejaksaan Agung

    GERAK Laporkan Dugaan Monopoli dan Korupsi Alkes Rp50,9 M di Dinkes Boalemo ke Kejaksaan Agung

    • calendar_month Sabtu, 5 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Provinsi Gorontalo, yang dikomandoi oleh Abdul Wahidin Tutuna, resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp50,9 miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo ke Kejaksaan Agung RI, Selasa (15 /7/2025). Laporan tersebut disampaikan langsung di Jakarta, dengan […]

expand_less