Breaking News
light_mode
Trending Tags

MUI Keluarkan Tausiyah tentang Pentingnya Menjaga Kedaulatan Negara untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia

  • account_circle Redaksi Nulondalo
  • calendar_month 14 jam yang lalu
  • visibility 63
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiyah berisi tujuh poin mengenai pentingnya menjaga kedaulatan negara dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Tausiyah tersebut tertuang dalam surat bernomor Kep-30/DP-MUI/III/2026.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan pada Kamis, 5 Maret 2026.

Dalam pernyataannya, MUI menyampaikan keprihatinan terhadap perkembangan situasi geopolitik internasional yang dinilai semakin memanas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh serangan militer antara sejumlah negara.

Menurut MUI, perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan yang lebih luas dan membawa dampak kemanusiaan, politik, serta keamanan global yang tidak ringan.

“Perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan yang lebih luas serta membawa dampak kemanusiaan, politik, dan keamanan global yang tidak ringan,” demikian pernyataan MUI dalam tausiyah yang dirilis pada Kamis (5/3/2026).

Melalui tausiyah tersebut, MUI menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat komitmen terhadap perdamaian dunia. MUI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat persatuan nasional, serta berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Tausiyah ini diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus menjaga keutuhan bangsa, memperkuat solidaritas nasional, serta mendorong upaya diplomasi dan perdamaian di tingkat internasional.

Berikut tujuh poin Tausiyah MUI tentang Pentingnya Menjaga Kedaulatan Negara dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Dunia:

1. MUI menghargai dan mendukung komitmen seluruh negara di dunia untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain sebagai fondasi penting bagi terwujudnya stabilitas dan perdamaian dunia, khususnya di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah yang semakin kompleks

2. MUI mengingatkan bahwa hak membela diri tidak boleh melampaui batas-batas kemanusiaan dan moralitas. Dalam ajaran Islam, tindakan melampaui batas (al-i‘tidā’) dilarang keras

Oleh karena itu, setiap pihak yang berada dalam situasi konflik hendaknya tetap menjaga prinsip proporsionalitas, melindungi masyarakat sipil, menjaga kehormatan umat, serta menghormati kedaulatan negara lain dan membangun hubungan bertetangga yang baik (ḥusn al-jiwār)

3. MUI menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban masyarakat sipil serta kerusakan fasilitas publik sebagai dampak meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Teluk Arab

Untuk itu MUI menyerukan kepada seluruh pihak agar menahan diri,mengedepankan dialog, diplomasi, serta penyelesaian damai demi kemaslahatan umat manusia dan stabilitas dunia.

Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabkeagamaan al-mas’ūliyyah ad-dīniyyah serta tanggung jawab kebangsaan  al-mas’ūliyyah  al-waṭaniyyah, sejalan dengan cita-cita luhur perdamaian dunia sebagaimana termaktu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945

4. MUI mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan keamanan al-Ḥaramain, yaitu dua kota suci Makkah dan Madinah.

Kesucian dan keamanan kedua kota tersebut merupakan amanah besar umat Islam sedunia yang harus dijaga bersama, dan karenanya tidak boleh menjadi objek konflik atau tindakan yang dapat mengganggu kesakralannya sebagai tempat ibadah umat Islam sedunia dalam menunaikan ibadah haji

5. MUI menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas dan ukhuwah antarnegara Muslim, melalui komunikasi yang konstruktif, kerja sama yang erat, serta sikap kewaspadaan terhadap berbagai provokasi dan upaya adu domba yang dapat memperkeruh hubungan di antara negara-negara Muslim

6. MUI mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dan konstruktif dalam diplomasi internasional guna mendorong terciptanya perdamaian yang berkeadilan, termasuk memperkuat komitmen masyarakat internasional terhadap prinsip-prinsip multilateralisme serta kepatuhan pada berbagai traktat dan kesepakatan internasional yang disepakati dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

7. MUI juga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar secara lebih tegas menegakkan prinsip keadilan internasional dan mengambil langkah yang proporsional terhadap setiap tindakan yang melanggar kedaulatan negara serta mengabaikan kesepakatan internasional.

  • Penulis: Redaksi Nulondalo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • A-Space Gorontalo Tunjang Pekerjaan dan Lifestyle

    A-Space Gorontalo Tunjang Pekerjaan dan Lifestyle

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Seiring dengan perkembangan tren di kalangan anak muda, pertumbuhan tempat-tempat berkumpul seperti cafe mulai tersebar luas di kota-kota besar Indonesia. Perkembangan ini akan mendorong pertumbuhan Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi, juga menjadi barometer kemajuan daerah ini, terutama di bidang pariwisata.   Tidak hanya sebagai tempat makan atau hangout, kini cafe pun juga menjadi sasaran empuk untuk […]

  • KUHP dan KUHAP Versi Baru Resmi Berlaku, Sejumlah Pasal Jadi Sorotan Publik

    KUHP dan KUHAP Versi Baru Resmi Berlaku, Sejumlah Pasal Jadi Sorotan Publik

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 216
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi mulai berlaku pada Jumat (2/12/2025). Pemberlakuan KUHAP baru ini melengkapi reformasi hukum pidana nasional setelah sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan lebih dahulu sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ditandatangani Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Selanjutnya, DPR […]

  • Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar FGD Bahas Tata Kelola Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Talumelito

    Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar FGD Bahas Tata Kelola Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Talumelito

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Implementasi Kebijakan dan Tata Kelola Pengelolaan Sampah di TPA Talumelito dengan Sistem Terintegrasi dan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo”, yang berlangsung di TPS3R Proklim Bulla, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan ketua tim riset , Prof. Dr.Sukirman Rahim, S.Pd, […]

  • OJK Diguncang Mundur Massal Pejabat: Alarm Keras dari Dalam Pengawas Keuangan

    OJK Diguncang Mundur Massal Pejabat: Alarm Keras dari Dalam Pengawas Keuangan

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diguncang pengunduran diri massal pejabat puncaknya. Sejumlah komisioner dan pejabat strategis OJK kompak mundur pada Jumat, 30 Januari 2026, di tengah tekanan berat yang melanda pasar modal nasional. Peristiwa ini memunculkan alarm keras dari dalam lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan pengunduran […]

  • Menakar Potensi dan Ancaman Kerusakan Wilayah Pesisir Bone Bolango

    Menakar Potensi dan Ancaman Kerusakan Wilayah Pesisir Bone Bolango

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Iwan Miu
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dihuni oleh ribuan desa pesisir yang tersebar dari barat hingga timur nusantara. Desa-desa pesisir tidak hanya berperan sebagai penyangga ekologi, tetapi juga merupakan lumbung sumber daya alam, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Namun, di balik potensi besar tersebut, desa pesisir menghadapi berbagai tantangan […]

  • Setelah Sawah Hilang Setengah Juta Hektare, Negara Menggelar Rapat

    Setelah Sawah Hilang Setengah Juta Hektare, Negara Menggelar Rapat

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 165
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah pusat akhirnya memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah setelah Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare sawah dalam kurun waktu 2019–2024. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Usai pertemuan, Nusron Wahid menyampaikan […]

expand_less