Breaking News
light_mode
Trending Tags

Anak Dibatasi Medsos, Tapi Konten Dewasa Tetap Bebas? Ini Kata Majelis Ulama Indonesia

  • account_circle Djemi Radji
  • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
  • visibility 335
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sejak 28 Maret 2026 menjadi langkah serius pemerintah dalam membatasi akses media sosial bagi anak-anak.

Namun di tengah kebijakan tersebut, muncul pertanyaan publik, apakah pembatasan ini juga diiringi dengan pengawasan ketat terhadap konten dewasa yang masih mudah diakses?

Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi akses, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan pengawasan terhadap konten yang beredar.

Ketua Komisi Informasi, Komunikasi, dan Digital MUI Pusat, Hari Usmayadi, menyatakan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak negatif dunia digital, mulai dari paparan konten tidak layak hingga perundungan siber.

“Kebijakan pembatasan ini langkah baik, tetapi harus diikuti dengan pengendalian konten. Jangan sampai anak dibatasi, sementara konten dewasa tetap bebas beredar,” ujar Hari Usmayadi.

Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat anak-anak semakin mudah mengakses berbagai platform digital.

Tanpa pengawasan yang memadai, hal ini berpotensi mengganggu perkembangan moral, psikologis, dan sosial mereka.

Karena itu, MUI mendorong keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga keluarga, dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman.

  • Penulis: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RDP dengan BKD Gagal Digelar, Kopra Institute Desak DPRD Bentuk Pansus Dugaan Judi Online

    RDP dengan BKD Gagal Digelar, Kopra Institute Desak DPRD Bentuk Pansus Dugaan Judi Online

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Risman Lutfi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Maluku Utara – Kopra Institute melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai setelah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dijadwalkan DPRD tidak terlaksana. Direktur Kopra Institute, Faisal Habeba, menilai ketidakhadiran BKD dalam agenda tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam merespons dugaan keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas judi online. […]

  • Aktivis AMPB Sujud Syukur Usai Divonis Bebas oleh PN Pati

    Aktivis AMPB Sujud Syukur Usai Divonis Bebas oleh PN Pati

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 231
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dua aktivis dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Pak Teguh dan Mas Botok, melakukan sujud syukur di Alun-Alun Pati setelah dinyatakan bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pati pada Kamis, 5 Maret 2026. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman itu, keduanya terlihat bersujud syukur di […]

  • Kasus Dugaan Kekerasan Oknum Polisi di Maros Naik ke Penyidikan, Publik Desak Segera Tetapkan Tersangka

    Kasus Dugaan Kekerasan Oknum Polisi di Maros Naik ke Penyidikan, Publik Desak Segera Tetapkan Tersangka

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Keputusan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Maros menaikkan status perkara dugaan tindakan represif oknum anggotanya dari tahap penyelidikan ke penyidikan menuai sorotan tajam dari publik. Meski langkah ini diklaim sebagai bentuk keseriusan institusi, hingga kini belum adanya penetapan tersangka justru memicu kekhawatiran akan adanya upaya perlindungan terhadap pelaku serta pengabaian prinsip Hak […]

  • KPK Soroti Dugaan Monopoli Proyek di Pemprov Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda Diminta Tindak Lanjuti Temuan

    KPK Soroti Dugaan Monopoli Proyek di Pemprov Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda Diminta Tindak Lanjuti Temuan

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Hardiansyah
    • visibility 135
    • 0Komentar

    nulondalo.com, TERNATE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti dugaan monopoli proyek dan berbagai persoalan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan pihaknya telah menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, untuk membahas langkah-langkah pencegahan korupsi dalam […]

  • KH Zulfa Mustofa: NU Sedang Menata Diri, Bukan Berkonflik

    KH Zulfa Mustofa: NU Sedang Menata Diri, Bukan Berkonflik

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Di tengah riuhnya perbincangan di media sosial mengenai kondisi internal Nahdlatul Ulama (NU), Penjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil Rapat Pleno PBNU kelompok Sultan, KH Zulfa Mustofa, memilih untuk meluruskan keadaan dengan nada yang menyejukkan. Ia menegaskan bahwa NU tidak sedang berada dalam pusaran konflik, melainkan tengah menjalani proses penegakan […]

  • Rencana Industri Panas Bumi di Halmahera Barat, Ketua SEMA-HABAR : Saya Menyarankan Pemda dan DPRD Untuk Mengkaji Ulang

    Rencana Industri Panas Bumi di Halmahera Barat, Ketua SEMA-HABAR : Saya Menyarankan Pemda dan DPRD Untuk Mengkaji Ulang

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Nulondalo – Riwan Basir, Ketua Umum Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMA-HABAR) menyampaikan pandangannya soal rencana masuknya industri panas bumi di kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Ia menilai, meskipun industri ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. “Saat ini, Halmahera Barat mengalami tekanan ekonomi dengan pendapatan APBD yang […]

expand_less