Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Misranda: Mewujudkan Desa Anti-korupsi Tidak Gampang

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
  • visibility 136
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percontohan Desa Anti Korupsi Tingkat Provinsi Gorontalo digelar di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (2/7/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole.

Monev ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah provinsi Gorontalo dalam memperkuat integritas dan transparansi di tingkat pemerintahan desa. Khususnya, kegiatan ini bertujuan memberantas praktik korupsi dengan fokus pada pemahaman sembilan nilai antikorupsi dan pelaporan gratifikasi.

Inspektorat Daerah, Dinas PMD dan Dukcapil, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menyelenggarakan monev ini, yang telah memasuki hari kedua pelaksanaannya. Adapun materi yang disampaikan dalam monev ini antara lain tentang sembilan nilai antikorupsi, pengertian gratifikasi, dan perbedaan suap serta pemerasan.

Misranda Nalole dalam sambutannya menyebut upaya menjadi desa percontohan antikorupsi bukanlah hal yang mudah. Ia menekankan, predikat desa anti-korupsi bukan hanya soal label, tetapi mencakup seluruh aspek tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan Desa Toto Utara menjadi percontohan harus bisa menular ke desa-desa lain di sekitarnya.

“Mewujudkan desa anti-korupsi tidak gampang, apalagi mempertahankannya. Saya sendiri yang pernah bekerja di inspektorat tahu betul betapa sulit menjaga integritas,” ujar Misranda.

Ia juga mencontohkan pentingnya kejujuran dalam pelaporan kegiatan, termasuk dalam perjalanan dinas. Harapannya, semangat anti-korupsi tidak hanya berhenti pada slogan, tapi benar-benar diterapkan oleh seluruh masyarakat desa. Misranda juga menegaskan bahwa Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah selalu mengingatkan aparaturnya untuk bekerja sesuai aturan dan menolak praktik korupsi,

Kepala Desa Toto Utara, Ramla Djafar menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan di wilayahnya tersebut. Harapannya monev percontohan desa antikorupsi ini dapat membimbing jajarannya dalam administrasi.

“Ini merupakan tanggung jawab besar yang ada di lingkungan kami yang harus kami selesaikan. Kita sudah dipercayakan, maka itu kami memohon bimbingan atas apa kekurangan yang ada di dalam dokumen,” kata Ramla.

Suasana hangat menyelimuti lokasi acara dengan kehadiran sejumlah pejabat dan tokoh penting. Mereka termasuk Inspektur Provinsi Gorontalo atau perwakilannya, Ketua Tim Monev Desa Antikorupsi Provinsi Gorontalo beserta anggota, Camat Tilongkabila, serta Ketua BPD Desa Toto Utara bersama anggota. Kehadiran para tamu penting ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program desa anti korupsi.

Selain Desa Toto Utara, tim Monev Inspektorat Provinsi Gorontalo juga menjadwalkan kunjungan ke beberapa desa lain yakni ke Desa Tabongo Timur dan Desa Iloponu. Sebelumnya pada hari pertama, Selasa kemarin telah dilaksanakan monitoring di Desa Nanati Jaya, Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain pemberian materi tim percontohan desa antikorupsi Provinsi Gorontalo juga melakukan montoring terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi sebagai desa antikorupsi. (mcgoronatloprov/simg)

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BAM DPR RI Ingatkan Perusahaan Sawit: Penuhi Hak Rakyat atau IUP Dicabut

    BAM DPR RI Ingatkan Perusahaan Sawit: Penuhi Hak Rakyat atau IUP Dicabut

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 210
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengingatkan perusahaan-perusahaan sawit di Sumatera Selatan agar segera memenuhi hak-hak masyarakat dalam konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). Jika kewajiban tersebut diabaikan, pemerintah daerah diminta tidak ragu mencabut izin usaha perkebunan (IUP). Peringatan itu disampaikan Ketua BAM […]

  • Sekretaris Komisi Fatwa MUI: Bulan Sya’ban Momentum Persiapan Menuju Ramadhan

    Sekretaris Komisi Fatwa MUI: Bulan Sya’ban Momentum Persiapan Menuju Ramadhan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 240
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftahul Huda, menyampaikan bahwa bulan Sya’ban merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadhan, baik dari sisi fisik, spiritual, maupun finansial. Hal tersebut disampaikan Kiai Miftah saat ditemui MUI Digital di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026). Menurutnya, persiapan […]

  • Pengerukan Tanah di Pallantikang Disorot, Legalitas dan Peruntukan Material Dipertanyakan

    Pengerukan Tanah di Pallantikang Disorot, Legalitas dan Peruntukan Material Dipertanyakan

    • calendar_month 20 jam yang lalu
    • account_circle Sakti
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Nulodalo.Com, MAROS — Aktivitas pengerukan tanah di Lingkungan Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Penggunaan alat berat serta aktivitas sejumlah kendaraan jenis Dyna yang mengangkut material tanah dari lokasi memunculkan pertanyaan mengenai peruntukan kegiatan, status lahan, hingga aspek perizinannya. ‎ ‎Berdasarkan hasil penelusuran dan dokumentasi lapangan pada Senin (31/8/2026) […]

  • Orientasi Politik dan Muskerwil, PKB Gorontalo Target Bentuk Fraksi di DPRD 2029

    Orientasi Politik dan Muskerwil, PKB Gorontalo Target Bentuk Fraksi di DPRD 2029

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 366
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo resmi mengukuhkan kepengurusan masa bakti 2026–2031 dalam rangkaian kegiatan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil). Momentum ini menjadi titik awal konsolidasi besar partai untuk menghadapi kontestasi politik 2029. Kegiatan tersebut dihadiri anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, yang juga menjabat Ketua […]

  • DPW PKB Gorontalo 2026–2031 Resmi Dilantik, Dzikyan Tegaskan Konsolidasi hingga Ranting

    DPW PKB Gorontalo 2026–2031 Resmi Dilantik, Dzikyan Tegaskan Konsolidasi hingga Ranting

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 315
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo periode 2026–2031 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Ballroom Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat. Pelantikan tersebut menandai dimulainya babak baru kepemimpinan PKB Gorontalo dengan fokus pada penguatan struktur dan kerja nyata di tengah masyarakat. Ruang pelantikan yang […]

  • PT. STM di Halmahera Tentang Akan Digugat ke Disnaker dan Pengadilan 

    PT. STM di Halmahera Tentang Akan Digugat ke Disnaker dan Pengadilan 

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Perisilisihan Hubungan Industrial (PHI) yang mana terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakuan oleh PT. Sinar Terang Mandiri (PT. STM) kepada Karyawan-nya. Sekretaris Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) Provinsi Maluku Utara, Sofyan Abubakar mengatakan bahwa Perundingan Bipartit dinyatakan Gagal dikarenakan tidak ada kesepahaman. Pria yang biasa disapa Black Panther itu dengan tegas akan mengawal hingga […]

expand_less