Prabowo dan 10 Eks Kapolri Singgung Kasus Penyadapan

BOGOR, NULONDALO.COM – Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah persoalan strategis bersama sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam pertemuan di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Salah satu isu yang turut disinggung adalah dugaan kasus penyadapan ilegal yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa persoalan penyadapan ilegal menjadi salah satu materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, Dasco mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Presiden Prabowo memberikan perhatian atau instruksi khusus terkait penanganan perkara tersebut. Ia menegaskan tidak hadir langsung dalam pertemuan antara Presiden dan para mantan Kapolri.

“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.

Purnawirawan Polri Sampaikan Dukungan kepada Pemerintah

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Presiden Prabowo bersama para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan, terutama perkembangan internal institusi Polri.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan kepada pemerintah.

“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan unggahan resmi akun Sekretariat Kabinet.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

RUU Penyadapan Berpeluang Masuk Agenda DPR

Selain mengungkap pembahasan kasus penyadapan dalam pertemuan di Hambalang, Dasco juga menyinggung kemungkinan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan di DPR RI.

Menurutnya, sebelum memasuki masa sidang, sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal agar regulasi mengenai penyadapan tersebut segera dibahas.

“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelasnya.

Namun, Dasco mengatakan DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan internal parlemen sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya.

Pembahasan mengenai RUU Penyadapan menjadi perhatian di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pihak. Kehadiran regulasi khusus diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kewenangan, prosedur, pengawasan, serta perlindungan hak warga negara dalam praktik penyadapan oleh aparat yang berwenang.