Perguruan Tinggi Lokal Terpinggirkan, Pembangunan SDM Hanya Retorika?

Dalam berbagai pidato, dokumen perencanaan pembangunan, maupun visi-misi kepala daerah di Bolaang Mongondow Raya (BMR), pembangunan sumber daya manusia (SDM) seringkali menjadi narasi utama. Frasa seperti “menyiapkan generasi emas”, “mendorong kualitas pendidikan”, atau “membangun SDM unggul” kerap terdengar dalam forum-forum resmi. Namun, jika kita mengarahkan pandangan lebih dekat ke kondisi nyata pendidikan tinggi di daerah ini, pertanyaan kritis pun muncul: apakah semua itu benar-benar diwujudkan? Ataukah hanya menjadi retorika politik yang terus diulang tanpa pijakan konkret?

Belakangan ini, beberapa pemerintah daerah di Indonesia — termasuk di Bolaang Mongondow Raya — tampak berlomba-lomba untuk mendirikan perguruan tinggi negeri atau kampus baru sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan tinggi. Langkah ini sepintas terlihat progresif dan visioner. Namun di balik upaya itu, muncul ironi yang mengganggu: perguruan tinggi lokal yang sudah lama berdiri dan berjuang sendiri justru dibiarkan tanpa dukungan berarti.

Kampus lokal seperti Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) dan beberapa STIE, STIKES, maupun akademi lainnya telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan segala keterbatasan. Mereka memiliki mahasiswa, tenaga pengajar, dan jejaring masyarakat yang kuat. Namun, minim perhatian dari pemerintah membuat kualitas layanan pendidikan stagnan. Sementara itu, alih-alih memperkuat dan merevitalisasi kampus-kampus ini, pemerintah justru mengalihkan fokus ke rencana pendirian institusi baru yang membutuhkan anggaran besar dan proses panjang.

Pemerintah daerah semestinya memiliki keberanian untuk merevitalisasi kampus lokal yang sudah ada melalui Penguatan anggaran tahunan, Peningkatan kualitas SDM (dosen dan tenaga kependidikan) ,Modernisasi fasilitas digital dan laboratorium ,Kerja sama dengan kementerian/lembaga untuk konversi status (misalnya dari swasta ke negeri atau vokasi ke universitas negeri berbasis daerah). Dengan langkah ini, perguruan tinggi lokal akan menjadi pilar nyata pembangunan daerah — bukan sekadar simbol atau pelengkap administratif.

Jika tujuan pemerintah adalah menciptakan generasi cerdas dan membangun SDM daerah, maka mengabaikan kampus lokal sama saja dengan mengabaikan akar pembangunan itu sendiri. Mendirikan perguruan tinggi baru bukan solusi utama; yang dibutuhkan adalah komitmen untuk membesarkan dan memberdayakan yang sudah berjuang di tengah keterbatasan.

Realita: Perguruan Tinggi Lokal Masih Tertatih

Bolaang Mongondow Raya yang mencakup lima wilayah administratif — Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu — belum memiliki pusat pendidikan tinggi yang benar-benar mapan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) sebagai salah satu perguruan tinggi lokal masih bergelut dengan keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran operasional, dan kurangnya dukungan pengembangan kualitas dosen serta penelitian.

Beberapa kampus swasta atau vokasi juga mengalami nasib serupa. Mereka hadir dan bertahan bukan karena dukungan struktural dari pemerintah kabupaten/kota, tetapi karena inisiatif swasta dan semangat masyarakat lokal yang tak ingin ketinggalan zaman.

Pemerintah daerah memang memberikan beasiswa, namun jumlahnya terbatas dan distribusinya sering kali tidak transparan. Banyak program unggulan SDM hanya berakhir pada pelatihan-pelatihan seremonial tanpa kelanjutan. Sementara itu, potensi perguruan tinggi lokal untuk menjadi mitra strategis pembangunan daerah nyaris tidak tersentuh. Kampus-kampus ini tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan berbasis riset, tidak dioptimalkan dalam pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, atau UMKM, dan tidak dibantu untuk membangun jejaring dengan perguruan tinggi nasional.

Jika pemerintah daerah terus membiarkan perguruan tinggi lokal tertinggal, maka wacana tentang “pembangunan SDM” hanya akan menjadi retorika kosong. Dan jika pembangunan SDM dianggap sebagai investasi masa depan, mengapa institusi yang seharusnya menjadi pilar utama — yaitu perguruan tinggi — justru dibiarkan berjalan sendiri tertatih tanpa dukungan maksimal?

Saatnya pemerintah kabupaten/kota di BMR mengambil sikap: memosisikan kampus lokal sebagai mitra utama pembangunan, bukan pelengkap formalitas.

Membangun SDM bukan hanya soal beasiswa atau pelatihan singkat, tapi butuh investasi jangka panjang melalui penguatan institusi pendidikan tinggi lokal. Jika perguruan tinggi terus terpinggirkan, maka wacana pembangunan SDM akan tetap jadi retorika kosong tanpa substansi.

Kita tidak bisa berharap akan lahir generasi hebat jika rumah besar mereka — kampus lokal — terus-menerus diabaikan.

Oleh : Sicilya C. Mokoginta, SE.MM –  (Akademisi di Universitas Dumoga Kotamobagu)