Aliansi Gerakan Masyarakat Merdeka Desak Pertamina Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran Harga Solar di SPBU Mananggu
- account_circle Ikbal
- calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
- visibility 306
- print Cetak
Perwakilan Aliansi Gerakan Masyarakat Merdeka (AGMM) Provinsi Gorontalo melakukan audiensi dengan pihak Pertamina Patra Niaga Gorontalo dan PT Arba selaku pengelola SPBU Mananggu di Kantor Pertamina Patra Niaga Gorontalo, Kamis (11/6/2026). Audiensi membahas dugaan penjualan BBM solar subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi di Gorontalo.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sikap tersebut kemudian mendapat tanggapan keras dari Aliansi Gerakan Masyarakat Merdeka.
Koordinator Lapangan AGMM, Dimas Bobihu, menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka kerugian yang ditanggung masyarakat sangat besar dan berpotensi berlangsung dalam waktu yang lama.
“Kami menolak keras jika persoalan ini hanya dianggap selesai dengan menyuruh masyarakat melapor ke aparat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata dan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban praktik-praktik yang merugikan,” tegas Dimas dalam audiensi tersebut.
Lebih lanjut, Aliansi Gerakan Masyarakat Merdeka menilai bahwa evaluasi tidak boleh hanya difokuskan pada SPBU Mananggu semata. Mereka meminta Pertamina Patra Niaga melakukan audit dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Provinsi Gorontalo.
Menurut aliansi gerakan masyarakat merdeka (AGMM) provinsi Gorontalo, dugaan permainan harga maupun penyimpangan distribusi BBM subsidi berpotensi terjadi di berbagai titik apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Karena itu, mereka mendesak Pertamina untuk melakukan inspeksi mendadak, investigasi lapangan, serta membuka ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Dalam pernyataannya, Dimas Bobihu bersama rekan-rekan aliansi juga meminta agar Pertamina mempertimbangkan langkah tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.
Bahkan, mereka mengusulkan penghentian sementara penyaluran solar subsidi di SPBU Mananggu apabila hasil investigasi nantinya menemukan adanya penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami meminta sanksi tegas bagi SPBU yang terbukti melanggar. Jika memang ditemukan pelanggaran, maka jangan ragu menghentikan sementara penyaluran solar subsidi sampai persoalan tersebut benar-benar diselesaikan. Negara harus hadir melindungi hak masyarakat,” ujar Dimas.
Audiensi ditutup dengan komitmen Pertamina Patra Niaga Gorontalo untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan serta membuka ruang koordinasi lanjutan dengan masyarakat dan Aliansi Gerakan Masyarakat Merdeka.
Sementara itu, GMM menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga terdapat kejelasan dan langkah konkret yang dapat memberikan kepastian serta keadilan bagi masyarakat Gorontalo.
- Penulis: Ikbal
Saat ini belum ada komentar