Aliansi Pemuda Kalumbatan Soroti Lemahnya Pengawasan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
- visibility 195
- print Cetak
Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menunjukkan kondisi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kalumbatan yang menjadi sorotan publik. Aliansi Pemuda Kalumbatan menilai pengawasan proyek masih lemah dan mendesak pemerintah serta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh demi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Namun, apabila aktivitas masyarakat masih berlangsung tanpa pengendalian yang memadai, hal itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan efektif.
“Kalau imbauan pemerintah desa saja tidak mampu diimplementasikan di lapangan, lalu siapa yang bertanggung jawab mengendalikan kawasan proyek? Jangan sampai proyek nasional terlihat seperti proyek tanpa pengawasan yang jelas. Negara mengalokasikan anggaran besar, maka masyarakat juga berhak menuntut standar pelaksanaan yang tinggi,” ujarnya.
Ia mendesak instansi teknis maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksana proyek dan sistem pengawasannya apabila ditemukan adanya kelalaian.
Menurut Kevin, evaluasi diperlukan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar tidak muncul persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Kevin menegaskan bahwa kritik terhadap pembangunan KNMP bukanlah hal baru. Sejak awal, Aliansi Pemuda Kalumbatan telah menyoroti polemik penentuan lokasi pembangunan yang berkaitan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Kini, perhatian mereka meluas pada aspek tata kelola proyek yang dinilai masih jauh dari harapan.
“Sedari awal saya sudah mengingatkan bahwa polemik TPI dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus diselesaikan secara terbuka. Hari ini, muncul persoalan baru yang justru memperlihatkan lemahnya pengawasan. Jangan sampai proyek yang dibangun atas nama kesejahteraan nelayan justru meninggalkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaannya,” tegasnya.
Kevin menambahkan, masyarakat tidak hanya menginginkan proyek selesai secara fisik, tetapi juga menuntut proses pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
“Publik tidak akan diam ketika proyek nasional dikelola tanpa standar yang seharusnya. Pengawasan yang lemah tidak boleh dianggap hal biasa. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi sebuah keharusan. Proyek nasional harus menjadi simbol kehadiran negara, bukan simbol lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Aliansi Pemuda Kalumbatan menyatakan akan terus mengawal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih hingga seluruh prosesnya berjalan sesuai ketentuan.
Menurut mereka, setiap rupiah anggaran negara merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
- Penulis: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar