Demokrasi yang Kehilangan Bumi

Oleh: Julman Hente, SH., MH (Penulis)

Demokrasi kita hari ini seperti pohon yang tumbuh tanpa akar. Tampak hijau di permukaan, penuh daun dan ranting yang menjulang, tetapi mudah roboh ketika angin kencang datang. Ia berdiri di atas tanah yang semakin rapuh, tanah yang terus terkikis oleh keputusan-keputusan yang mengatasnamakan rakyat tetapi mengkhianati bumi tempat rakyat itu berdiri.

Kita berbicara tentang demokrasi seolah ia adalah sistem yang sempurna satu orang satu suara, kekuasaan dari rakyat untuk rakyat, perwakilan yang dipilih untuk membawa aspirasi ke ruang-ruang keputusan. Tetapi ada sesuatu yang hilang dari persamaan itu. Ada suara yang tidak pernah dihitung dalam pemilu, suara yang tidak pernah masuk dalam survei, suara yang tidak pernah didengar dalam rapat kabinet suara hutan yang tumbang, suara sungai yang tercemar, suara tanah yang kehilangan kesuburan, suara udara yang semakin sesak. Demokrasi kita telah belajar menghitung suara manusia, tetapi ia buta terhadap suara alam. Dan dalam kebutaan itu, ia menciptakan bencana yang perlahan-lahan meruntuhkan fondasi kehidupan bersama.

Mari kita mulai dari tempat yang paling jelas yaitu pemilihan umum. Setiap lima tahun, kita disibukkan oleh ritual demokrasi yang megah. Calon pemimpin berderet, kampanye digelar, janji-janji dibagikan seperti selebaran di persimpangan jalan. Mereka berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, infrastruktur, kesejahteraan. Mereka menjanjikan jalan tol, bandara baru, kawasan industri, perluasan lahan pertanian, pembukaan tambang, investasi asing. Semua itu dikemas dalam narasi kemajuan. Semua itu dijual dengan retorika kesejahteraan rakyat.

Tetapi hampir tidak pernah ada calon yang berdiri di atas panggung dan berkata “Saya akan menyelamatkan hutan yang tersisa, meskipun itu berarti pertumbuhan ekonomi melambat.” Hampir tidak ada yang berani mengatakan: “Saya akan menolak investasi tambang, meskipun itu berarti kehilangan devisa.” Hampir tidak ada yang mau mengakui “Kita perlu mengurangi konsumsi, membatasi ekspansi, dan hidup dalam batas-batas ekologis yang aman.”

Mengapa? Karena dalam logika demokrasi elektoral, pesan seperti itu adalah bunuh diri politik. Pemilih tidak memilih pengekangan. Pemilih memilih pertumbuhan. Dan karena itu, calon yang jujur tentang batas-batas ekologis akan kalah dari calon yang menjanjikan kemakmuran tanpa batas. Inilah paradoks pertama demokrasi kita yaitu sistem ini memaksa para pemimpin untuk menjanjikan apa yang tidak berkelanjutan, karena keberlanjutan tidak menang dalam pemilu.

Setelah pemilu selesai, kita memasuki fase berikutnya yaitu pemerintahan. Dan di sinilah hubungan antara demokrasi dan kerusakan lingkungan menjadi lebih rumit, lebih dalam, dan lebih sistemik. Pemerintahan yang terpilih secara demokratis memiliki legitimasi untuk membuat keputusan atas nama rakyat. Tetapi keputusan apa yang mereka buat? Dan kepentingan siapa yang mereka layani? Teori mengatakan bahwa dalam demokrasi, pemerintah melayani kepentingan publik. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah sering kali melayani kepentingan mereka yang punya akses, punya modal, punya suara yang lebih keras dari rakyat biasa. Ini berarti perusahaan besar, konglomerat, investor asing, dan jaringan elite yang mengendalikan ekonomi.

Ketika izin tambang dikeluarkan di kawasan hutan lindung, itu bukan karena rakyat memintanya. Ketika konsesi perkebunan sawit diperluas hingga ke wilayah gambut, itu bukan karena petani kecil membutuhkannya. Ketika reklamasi pantai dilakukan meskipun nelayan menolak, itu bukan karena demokrasi bekerja. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa demokrasi kita telah dibajak oleh kepentingan modal. Dan yang lebih ironis, semua ini dilakukan dengan bahasa demokrasi. Pemerintah berkata “Kami dipilih rakyat, maka kami tahu apa yang terbaik untuk rakyat.” Perusahaan berkata “Kami menciptakan lapangan kerja, maka kami berkontribusi pada kesejahteraan.” Elite ekonomi berkata “Pertumbuhan adalah kepentingan nasional, maka pengorbanan lingkungan adalah harga yang harus dibayar.”

Dalam narasi ini, suara warga yang menolak tambang dianggap sebagai minoritas yang menghalangi kemajuan. Suara komunitas adat yang mempertahankan hutan dianggap sebagai hambatan investasi. Suara aktivis lingkungan dianggap sebagai idealis yang tidak realistis. Dan demokrasi, sistem yang seharusnya melindungi suara minoritas, justru menjadi alat untuk membungkam mereka. Namun masalah bukan hanya pada elite politik atau modal besar. Masalah juga ada pada kita, rakyat yang memilih, rakyat yang menuntut, rakyat yang mengonsumsi.

Demokrasi memberikan kita hak untuk memilih, tetapi ia tidak secara otomatis memberikan kita kebijaksanaan untuk memilih dengan baik. Kita menuntut harga bahan bakar murah, tetapi tidak mau tahu dari mana minyak itu berasal dan hutan apa yang dirusak untuk mendapatkannya. Kita menuntut harga pangan murah, tetapi tidak peduli berapa banyak pestisida yang digunakan dan berapa banyak tanah yang terdegradasi. Kita menuntut smartphone terbaru, tetapi tidak bertanya tentang tambang nikel yang meracuni sungai atau tambang kobalt yang dikelola dengan tenaga kerja paksa.

Kita adalah konsumen dalam ekonomi pasar, dan pada saat yang sama, kita adalah warga dalam sistem demokrasi. Tetapi kedua identitas itu sering kali bertentangan. Sebagai konsumen, kita menginginkan lebih banyak, lebih murah, lebih cepat. Sebagai warga, kita seharusnya peduli pada keadilan, keberlanjutan, dan masa depan bersama. Tetapi dalam praktiknya, identitas konsumen kita lebih kuat daripada identitas warga kita. Dan demokrasi, alih-alih mengangkat kita sebagai warga yang bijaksana, justru memperlakukan kita sebagai konsumen yang harus dipuaskan. Inilah paradoks kedua yaitu demokrasi kita mengajarkan kita untuk menuntut hak, tetapi tidak mengajarkan kita untuk memikul tanggung jawab terhadap bumi yang memberi kita hidup.

Di negara-negara lain, kita melihat bagaimana demokrasi bisa bekerja lebih baik, meskipun tidak sempurna. Di Kosta Rika, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, pemerintah memutuskan pada tahun 1990-an untuk menghentikan deforestasi dan memulihkan hutan. Keputusan itu tidak populer pada awalnya, tetapi pemerintah tetap melakukannya dengan dukungan dari gerakan lingkungan yang kuat dan kesadaran publik yang tumbuh. Hari ini, lebih dari 50 persen wilayah Kosta Rika tertutup hutan, dan negara itu menjadi contoh bagaimana demokrasi bisa memilih jalan yang lebih hijau.

Di Selandia Baru, parlemen memberikan status hukum kepada sungai Whanganui pada tahun 2017, mengakui sungai tersebut sebagai entitas yang memiliki hak. Ini adalah hasil dari perjuangan panjang masyarakat Maori dan gerakan lingkungan. Keputusan ini menunjukkan bahwa demokrasi bisa memperluas definisi “rakyat” untuk mencakup alam. Di Bhutan, sebuah kerajaan kecil di Himalaya, pemerintah mengukur kesuksesan bukan dengan GDP tetapi dengan Gross National Happiness, yang mencakup pelestarian lingkungan sebagai salah satu pilarnya. Meskipun Bhutan bukan demokrasi penuh dalam arti Barat, pendekatannya menunjukkan bahwa sistem politik bisa dirancang dengan nilai-nilai yang menempatkan keseimbangan ekologis sebagai prioritas. Tetapi contoh-contoh ini adalah pengecualian, bukan aturan. Sebagian besar demokrasi di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, masih terjebak dalam logika pertumbuhan tanpa batas, logika yang memperlakukan alam sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi tanpa henti.

Lalu, apa yang salah dengan demokrasi kita?

Pertama, demokrasi kita terlalu pendek napasnya. Siklus pemilu lima tahun memaksa para pemimpin untuk berpikir jangka pendek. Mereka harus menunjukkan hasil dalam waktu singkat agar bisa terpilih kembali atau agar partai mereka tetap berkuasa. Proyek infrastruktur yang bisa diresmikan dalam lima tahun lebih menarik daripada program konservasi yang baru akan terlihat hasilnya dalam dua puluh tahun. Pembukaan lahan untuk investasi lebih cepat menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi daripada restorasi ekosistem yang membutuhkan kesabaran panjang. Akibatnya, keputusan-keputusan lingkungan yang membutuhkan visi jangka panjang sering kali diabaikan demi kepentingan politik jangka pendek.

Kedua, demokrasi kita terlalu terkonsentrasi pada manusia. Sistem perwakilan kita hanya mewakili kepentingan manusia, khususnya manusia yang hidup hari ini. Tidak ada mekanisme untuk mewakili kepentingan generasi mendatang, tidak ada cara untuk memberi suara kepada spesies lain, tidak ada kursi di parlemen untuk hutan atau sungai. Dalam struktur ini, keputusan-keputusan yang merusak lingkungan tetap sah selama didukung oleh mayoritas manusia yang hidup hari ini, meskipun keputusan itu akan merugikan anak cucu kita dan menghancurkan kehidupan spesies lain.

Ketiga, demokrasi kita terlalu mudah disusupi oleh uang. Kampanye pemilu membutuhkan dana besar, dan dana itu sering kali datang dari perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan ekonomi besar, termasuk perusahaan ekstraktif yang merusak lingkungan. Setelah terpilih, para pemimpin merasa berhutang budi kepada para penyandang dana mereka. Hasilnya adalah kebijakan yang menguntungkan modal besar, bukan rakyat banyak. Izin tambang dikeluarkan, konsesi hutan diberikan, regulasi lingkungan dilonggarkan, semuanya untuk membalas budi kepada mereka yang membiayai kemenangan politik.

Keempat, demokrasi kita tidak cukup inklusif. Suara masyarakat adat, petani kecil, nelayan tradisional, dan komunitas marjinal sering kali tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Mereka adalah orang-orang yang paling bergantung pada lingkungan dan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan, tetapi mereka tidak punya akses ke ruang kekuasaan. Sementara itu, suara perusahaan besar, konsultan, dan birokrat yang jauh dari realitas lapangan justru lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan. Tetapi kritik terhadap demokrasi bukan berarti kita harus meninggalkan demokrasi. Sebaliknya, kita perlu memperdalam dan memperluas demokrasi kita agar ia bisa merespons krisis ekologis dengan lebih baik.

Kita perlu demokrasi yang lebih deliberatif, di mana keputusan-keputusan besar tentang lingkungan tidak hanya diambil oleh elite politik tetapi melibatkan dialog publik yang luas, berbasis bukti ilmiah, dan mendengarkan suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Kita perlu demokrasi yang lebih partisipatif, di mana warga tidak hanya memilih wakil mereka setiap lima tahun tetapi juga terlibat aktif dalam mengawasi kebijakan, menuntut transparansi, dan mengorganisir diri untuk melindungi lingkungan mereka.

Kita perlu demokrasi yang lebih ekologis, di mana konstitusi dan hukum kita mengakui hak-hak alam, di mana parlemen kita memiliki mekanisme untuk mewakili kepentingan generasi mendatang, di mana sistem politik kita tidak lagi mengukur kesuksesan hanya dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari kesehatan ekosistem. Kita perlu demokrasi yang lebih berani, di mana para pemimpin tidak takut untuk mengatakan kebenaran yang tidak nyaman, untuk mengambil keputusan yang tidak populer dalam jangka pendek tetapi penting untuk kelangsungan hidup dalam jangka panjang. Dan kita perlu demokrasi yang lebih adil, di mana uang tidak lagi menentukan siapa yang berkuasa dan kebijakan apa yang diambil, di mana setiap warga, tidak peduli seberapa miskin atau terpinggir mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan diwakili.

Kerusakan lingkungan yang kita saksikan hari ini adalah cermin dari kegagalan demokrasi kita. Hutan yang tumbang adalah bukti bahwa suara pohon tidak dihitung dalam pemilu. Sungai yang tercemar adalah bukti bahwa kepentingan air tidak diwakili dalam parlemen. Udara yang kotor adalah bukti bahwa masa depan anak-anak kita tidak dipertimbangkan dalam keputusan hari ini. Tetapi cermin ini juga bisa menjadi pelajaran. Ia menunjukkan kepada kita bahwa demokrasi yang sejati bukan hanya tentang kebebasan memilih, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk memilih dengan bijaksana. Bukan hanya tentang hak untuk menuntut, tetapi juga tentang kewajiban untuk menjaga. Bukan hanya tentang suara manusia, tetapi juga tentang mendengarkan suara bumi.

Jika kita mau belajar dari cermin ini, kita masih punya waktu untuk mengubah arah. Kita masih bisa membangun demokrasi yang tidak hanya melayani kita yang hidup hari ini, tetapi juga melindungi mereka yang akan hidup esok. Demokrasi yang tidak hanya menghitung suara manusia, tetapi juga menghormati kehidupan di luar manusia. Demokrasi yang tidak hanya mengukur kemajuan dari seberapa banyak yang kita ambil dari bumi, tetapi dari seberapa baik kita menjaga bumi untuk generasi mendatang.

Pada akhirnya, demokrasi yang kehilangan bumi adalah demokrasi yang kehilangan masa depan. Karena tidak ada kedaulatan rakyat tanpa tanah yang sehat untuk berpijak. Tidak ada kebebasan politik tanpa udara yang bersih untuk bernapas. Tidak ada keadilan sosial tanpa air yang aman untuk diminum. Dan jika kita terus membiarkan demokrasi kita merusak fondasi kehidupan, suatu hari kita akan menyadari bahwa kita telah memenangkan hak untuk memilih, tetapi kehilangan bumi tempat kita hidup. Kita akan memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan, tetapi tidak memiliki hutan yang memberikan oksigen. Kita akan memiliki parlemen yang mewakili rakyat, tetapi tidak memiliki tanah yang bisa menghidupi rakyat itu. Dan pada saat itu, demokrasi kita tidak akan ada artinya, karena ia telah kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar penting yaitu bumi yang memberi kita semua kehidupan.

Maka, sebelum terlambat, mari kita perbaiki demokrasi kita. Bukan dengan meninggalkannya, tetapi dengan memperdalam dan meluaskan maknanya. Bukan dengan menyerah pada pesimisme, tetapi dengan membangun harapan yang realistis. Bukan dengan hanya berbicara tentang hak-hak kita, tetapi dengan mengakui tanggung jawab kita kepada bumi dan kepada mereka yang akan datang setelah kita. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang tidak hanya memberikan suara kepada manusia, tetapi juga mendengarkan suara bumi. Dan hanya demokrasi seperti itulah yang layak diwariskan kepada generasi mendatang