Firman Soebagyo Usulkan Konsep Baru Swasembada Pangan, Anggaran Cetak Sawah Dialihkan untuk Beli Lahan Produktif
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 24 Des 2025
- visibility 181
- print Cetak
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai kebijakan pencetakan sawah baru selama ini kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan lahan, kesiapan infrastruktur irigasi, hingga kebutuhan anggaran yang besar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
nulondalo.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengusulkan konsep baru dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Usulan tersebut muncul setelah ia mencermati pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terkait masifnya alih fungsi lahan sawah di Indonesia.
Firman menyoroti data Kementerian ATR/BPN yang mencatat alih fungsi lahan pertanian mencapai sekitar 554.000 hektare per tahun. Menurutnya, angka tersebut sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.
“Jika alih fungsi lahan sawah mencapai 554 ribu hektare per tahun, maka konsep swasembada pangan harus segera dievaluasi,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai kebijakan pencetakan sawah baru selama ini kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan lahan, kesiapan infrastruktur irigasi, hingga kebutuhan anggaran yang besar. Akibatnya, hasil yang diperoleh dinilai belum optimal dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
Sebagai alternatif, Firman mengusulkan agar anggaran cetak sawah baru dialihkan untuk membeli lahan pertanian produktif yang telah memiliki irigasi teknis, kemudian dikelola langsung oleh pemerintah.
“Saya punya gagasan yang rasional dan layak dipertimbangkan, yaitu mengubah konsep anggaran cetak sawah baru untuk membeli lahan pertanian produktif yang sudah beririgasi teknis dan dikelola pemerintah,” ujarnya.
Ia meyakini langkah tersebut dapat meningkatkan produksi pangan secara lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Dengan membeli lahan yang sudah produktif, pemerintah tidak perlu melalui proses panjang seperti pembukaan lahan baru, pembangunan irigasi, maupun penyesuaian kondisi tanah.
“Produksi pangan bisa langsung meningkat tanpa menunggu waktu lama dan tanpa boros anggaran,” tegas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.
Selain itu, Firman menilai pengelolaan lahan pertanian oleh pemerintah dapat menjamin stabilitas produksi dan ketersediaan pangan nasional dalam jangka panjang. Ia juga memaparkan sejumlah keuntungan dari pendekatan tersebut, antara lain peningkatan produksi pangan nasional, efisiensi anggaran, serta pengelolaan pertanian yang lebih terkontrol dan berkelanjutan.
“Jika dikelola pemerintah, efisiensi bisa ditingkatkan dan risiko kerugian dapat ditekan. Ini penting untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud,” pungkasnya.
- Penulis: Redaksi
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar