Kemenhaj Layaknya Santri Yang Baru Mondok

Orang NU punya prinsip sederhana: kalau niatnya ibadah, jangan dibuat ribet. Sayangnya, urusan haji yang jelas-jelas ibadah sering kali justru paling ribet urusannya. Maka ketika Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) lahir, umat pun berharap: “Alhamdulillah, semoga haji tak lagi seperti antre sembako menjelang lebaran.” Tapi apa daya, harapan sering kalah cepat dari realitas birokrasi.

Sebagai kementerian baru, Kemenhaj seharusnya sibuk bekerja. Tapi yang terlihat justru seperti santri baru mondok: lebih semangat mengkritik seniornya ketimbang menghafal kitab sendiri. Pelaksanaan haji masa lalu dikritisi dari A sampai Z. Kritik memang perlu, kata Gus Dur, “kalau tidak dikritik, nanti dikira malaikat.” Tapi kalau kebanyakan kritik, takutnya malah lupa kerja. Umat ini butuh solusi, bukan ceramah evaluasi tiga juz tanpa praktik.

Dalam tradisi NU, orang yang kebanyakan membahas masa lalu biasanya sedang kehabisan ide masa depan. Inovasi yang ditunggu-tunggu belum juga kelihatan. Digitalisasi layanan masih seperti wifi di desa: ada namanya, tapi sinyalnya kadang muncul kadang menghilang. Padahal, kalau mau jujur, jamaah haji Indonesia itu sudah sangat siap digital yang belum siap sering kali justru sistemnya.

Yang lebih jenaka lagi, pejabat daerah Kemenhaj sudah dilantik, tapi struktur organisasi dan sarana-prasarananya belum jelas. Ini mirip orang NU yang sudah disuruh ceramah, tapi mic-nya belum dipasang dan panggungnya belum jadi. Pejabatnya ada, kantornya belum tentu ada. Kewenangannya belum jelas, tapi undangannya sudah jalan. Kalau Gus Dur masih ada, mungkin beliau akan bilang, “Ini kementerian apa grup arisan?”

Akibatnya, koordinasi di daerah jadi seperti rebutan sandal di masjid: semua merasa punya hak, tapi tak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi menyangkut pelayanan jamaah yang nyata-nyata akan berangkat ke Tanah Suci, bukan ke Tanah Imajinasi.

Masalah berikutnya yang tak kalah serius adalah rendahnya persentase pelunasan jamaah. Jamaah tampak ragu-ragu. Bukan karena mereka tidak niat ibadah, orang NU itu rela jual sawah demi haji, tetapi karena kepastian layanannya masih abu-abu. Orang mau bayar kalau jelas dapat apa. Kalau tidak jelas, jangankan jamaah, bendahara pesantren saja bisa mikir dua kali.

Rendahnya pelunasan ini adalah alarm kepercayaan publik. Artinya, masyarakat sedang berkata halus: “Kami menunggu, tapi jangan lama-lama.” Dalam bahasa Gus Dur: rakyat itu sabar, tapi bukan berarti bisa dipermainkan. Kepercayaan itu seperti gelas kaca, sekali retak, susah disambung.

Kemenhaj tampaknya ingin tampil ideal: bersih, rapi, sesuai aturan, dan berbeda dari masa lalu. Niat baik ini patut diapresiasi. Tapi dalam tradisi fiqih NU, ada kaidah penting: kesulitan itu menuntut kemudahan. Ideal boleh, tapi harus realistis. Jangan sampai idealisme birokrasi justru menyulitkan jamaah yang niatnya cuma satu: ibadah dengan tenang.

Haji itu bukan proyek percontohan kebijakan. Tidak bisa “kita lihat nanti hasilnya.” Jamaah berangkat dengan umur, kesehatan, dan tabungan yang terbatas. Maka yang dibutuhkan bukan wacana sempurna, tapi layanan yang pasti. Lebih baik sistem sederhana tapi jalan, daripada sistem canggih tapi hanya bagus di slide presentasi.

Masyarakat hari ini menagih Kemenhaj bukan dengan marah, tapi dengan harapan yang mulai menipis. Mereka tidak meminta mukjizat, cukup kerja nyata. Kurangi debat masa lalu, perbanyak inovasi masa depan. Fokuslah pada pelayanan, bukan sekadar pencitraan perubahan.

Gus Dur pernah berkata, “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Dalam konteks haji, yang lebih penting dari kementerian baru adalah jamaah yang terlayani. Kalau Kemenhaj ingin dicintai umat, resepnya sederhana ala NU: kerja serius, jangan kebanyakan gaya, dan kalau belum siap ngaku saja, lalu segera berbenah. Sebab umat ini sabar, tapi juga ingat. Dan hari ini, masyarakat sedang menagih: bukan janji, tapi kinerja.