Pemkab Bone Bolango Tegaskan Pengawalan Ketat Amdal Tambang Emas PT Gorontalo Minerals

nulondalo.com – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat rencana kegiatan pertambangan emas PT Gorontalo Minerals agar berjalan seimbang antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat menghadiri Rapat Komisi Pembahasan Amdal RKL-RPL rencana kegiatan pertambangan emas DMP PT Gorontalo Minerals yang digelar secara virtual di Bappeda Litbang Bone Bolango, Kamis (18/12/2025).

Iwan Mustapa menyatakan bahwa pembahasan Amdal tidak sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting yang akan menjadi pedoman utama dalam tata kelola pertambangan di Bone Bolango. Dokumen tersebut, menurutnya, harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sosial, lingkungan, dan kebencanaan yang berpotensi muncul.

“Masa eksplorasi PT Gorontalo Minerals yang sudah berlangsung hampir dua dekade tentu menjadi perhatian serius. Kami berharap rencana produksi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 benar-benar terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” ujar Iwan.

Ia menegaskan, Pemkab Bone Bolango pada prinsipnya terbuka terhadap investasi, termasuk di sektor pertambangan. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban memastikan kepentingan masyarakat dan aspek mitigasi risiko menjadi perhatian utama.

“Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap investasi, tetapi kami ingin memastikan seluruh harapan masyarakat terakomodasi, terutama terkait pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Sekda mencatat sejumlah masukan kritis dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur kecamatan. Seluruh masukan itu akan menjadi bahan penting bagi tim penyusun Amdal dan dituangkan dalam rekomendasi tertulis Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pemkab juga meminta agar draf dokumen Amdal disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dikaji secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat memberikan masukan yang komprehensif terkait rencana pengelolaan lingkungan, mitigasi risiko sosial, potensi konflik dengan masyarakat, termasuk keberadaan penambang rakyat di wilayah kontrak karya.

“Kami ingin seluruh komitmen PT Gorontalo Minerals terhadap masyarakat dan wilayah Bone Bolango tergambar jelas dalam dokumen Amdal, baik dari aspek sosial, lingkungan, kebencanaan, maupun potensi konflik,” jelas Iwan.

Selain itu, Pemkab Bone Bolango berharap tahapan akhir perumusan Amdal dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung bersama Komisi Amdal dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Iwan, dialog langsung akan lebih efektif untuk memastikan seluruh catatan kritis pemerintah daerah dan masyarakat terakomodasi.

“Pemkab Bone Bolango ingin memastikan pengelolaan pertambangan dilakukan dengan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.