Kevin Lapendos Soroti Dugaan Wacana Dialog Seluruh Unsur Pimpinan Forkopimda Gorontalo, Menjelang Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.”

Pemuda Gorontalo Kevin Lapendos kembali mengeluarkan pernyataan kritisnya terhadap dugaan wacana kegiatan dialog publik Forkopimda Provinsi Gorontalo yang disebut-sebut akan digelar pada 20 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Isu yang beredar menyebutkan, kegiatan tersebut akan dihadiri seluruh unsur pimpinan Forkopimda dan diarahkan untuk menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sejumlah agenda strategis pemerintahan pusat.

Namun, menurut Kevin Lapendos, langkah tersebut tidak dapat diterima secara akademik maupun moral jika dilakukan tanpa kajian mendalam terhadap dampak kebijakan di daerah.

“Kami mendengar isu soal rencana dialog publik Forkopimda yang digelar untuk mendukung program pusat. Kalau benar, itu langkah yang terburu-buru dan tidak substansial. Dukungan terhadap program Presiden harus berbasis kajian ilmiah, bukan sekadar seremonial politik,” ujar Kevin Lapendos, Rabu (15/10/2025).

Dialog atau Deklarasi Politik?

Kevin menilai istilah “dialog publik” menjadi keliru jika tidak disertai ruang kritik dan partisipasi ilmiah.
Menurutnya, Forkopimda semestinya menjadi wadah refleksi kebijakan, bukan forum deklarasi politik yang kehilangan makna substantif.

“Kalau yang disebut dialog itu hanya pembacaan naskah dukungan dan sambutan formal, itu bukan dialog publik. Itu seremoni loyalitas politik. Forkopimda seharusnya menjadi pengawal rasionalitas kebijakan, bukan pelengkap legitimasi kekuasaan,” tegas Kevin.

Ia juga menyoroti bahwa program-program nasional seperti MBG harus dikaji sesuai karakteristik sosial dan ekonomi daerah agar tidak menimbulkan efek kebijakan yang salah sasaran.

“Kebijakan pusat tidak bisa disalin mentah-mentah ke daerah. Gorontalo punya kondisi berbeda. Kalau Forkopimda hanya meniru tanpa riset, mereka gagal menjalankan fungsi kritisnya. Apalagi MBG belum lama ini mengalami masalah besar dengan banyak yang keracunan, Contohnya di Sulawesi Tengah.” tambah Kevin.

Dalam pandangan Kevin, banyak kebijakan publik di daerah selama ini gagal karena lahir dari kegiatan seremonial dan pencitraan politik, bukan hasil analisis berbasis data.
Ia menilai, jika wacana Forkopimda benar adanya tanpa kajian akademik yang terbuka, maka hal itu akan menjadi kemunduran intelektual bagi lembaga daerah.

“Saya tidak menolak Presiden Prabowo, tapi saya menolak cara kerja yang tidak rasional. Kalau Forkopimda hanya jadi alat legitimasi tanpa riset, itu bukan dukungan — itu degradasi moral kebijakan,” ujarnya dengan nada tajam.

Kevin juga memperingatkan bahwa bila kegiatan itu tetap dilanjutkan tanpa mekanisme partisipatif, akan muncul reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan akademisi.

“Kalau Forkopimda tetap jalan tanpa keterbukaan, jangan salahkan kalau rakyat turun ke jalan. Ini bukan politik partisan, ini moral kebijakan publik,” tegasnya.

Seruan untuk Keterbukaan dan Evaluasi

Lebih lanjut, Kevin menyerukan agar Forkopimda membuka ruang dialog inklusif dan transparan dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat sipil.
Langkah itu, katanya, penting agar setiap bentuk dukungan terhadap program nasional memiliki dasar empiris dan konseptual yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap wacana ini hanya isu liar, bukan rencana resmi. Kalau memang ada niat berdialog, jadikan itu forum reflektif dan berbasis riset. Jangan jadikan peringatan satu tahun pemerintahan sebagai panggung seremonial,” pungkas Kevin Lapendos.

Sikap kritis Kevin Lapendos menjadi peringatan moral dan akademik bagi Forkopimda Provinsi Gorontalo agar tidak terjebak pada politik simbolik dalam momentum satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menegaskan, Forkopimda harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang didukung berpihak pada rakyat dan sesuai dengan konteks daerah.

“Peringatan satu tahun kepemimpinan Presiden harusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan, bukan seremoni loyalitas,” tutup Kevin.