Breaking News
light_mode
Trending Tags

Bappeda Dorong Rekomendasi Tegas Dalam Pengelolaan Tambang Mineral Bukan Logam

  • account_circle Rivaldi Bulilingo
  • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
  • visibility 66
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Seminar Akhir Kajian Pengelolaan Tambang Mineral Bukan Logam dan Dampaknya terhadap Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi, Selasa (25/11/2025)  bertempat di Naffil Cafe dan Resto.

Kegiatan ini menghadirkan tim peneliti yang terdiri atas Dr. Raghel Yunginger, M.Si, Dr. Ir. Sri Sutarni Arifin, S.Hut., M.Si, Ivana Butolo, SE., MP, Ayub Pratama Aris, ST., MT, serta Reskiawan Tantawi, SE., MM. Tim ini melakukan kajian mendalam terhadap kondisi tambang mineral bukan logam, khususnya di kawasan Batubarani, sekaligus memetakan potensi dampaknya terhadap ekosistem lingkungan, sektor pariwisata, dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dalam penyampainnya menegaskan pentingnya hasil kajian tersebut sebagai dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan perizinan dan pengawasan tambang. Ia mengingatkan bahwa meskipun tambang non logam terlihat sederhana, dampaknya dapat menjadi sangat serius apabila tidak dikelola dan diantisipasi sejak awal.

“Tambang non logam ini kelihatannya masalah kecil, tetapi kalau tidak dilakukan antisipasi dengan baik, dampaknya bisa sangat serius. Apalagi studi kasusnya berada di Batubarani yang juga berpengaruh pada keseimbangan ekosistem dan wilayah wisata kita,” ujarnya.

Ia juga mendorong para peneliti untuk memberikan rekomendasi yang lebih berani dan tegas, terutama menyangkut dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Kalau dampak ekonominya kecil dan kerusakan lingkungannya lebih besar, maka sampaikan rekomendasi tegas kepada kami. Itu sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Dinas PTSP, ESDM, dan Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Wahyudin menekankan bahwa hasil kajian hendaknya dilengkapi dengan rekomendasi yang dapat segera dilaksanakan, tidak selalu dalam bentuk program beranggaran, tetapi juga perbaikan prosedur perizinan dan mekanisme pengendalian lingkungan. Ia mencontohkan langkah antisipatif seperti pembangunan cekdam untuk mencegah sedimentasi atau kewajiban perusahaan tambang menjalankan program pengendalian lingkungan.

“Rekomendasi seperti pembuatan cekdam atau kewajiban perusahaan melakukan pengendalian lingkungan sangat penting agar beban antisipasi tidak jatuh kepada masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wahyudin berharap kajian tersebut dapat menjadi awal dari penelitian lanjutan yang lebih luas, termasuk pemetaan potensi tambang mineral bukan logam di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

“Ke depan kita perlu memperluas wilayah kajian untuk memetakan lokasi-lokasi potensi tambang non logam. Kami berharap ada dua atau tiga rekomendasi inti yang bisa segera kami implementasikan, terutama pada aspek perizinan dan pengendalian dampak,” tambahnya.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan pengelolaan tambang mineral bukan logam berjalan secara berkelanjutan, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat

  • Penulis: Rivaldi Bulilingo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KUHP dan KUHAP Versi Baru Resmi Berlaku, Sejumlah Pasal Jadi Sorotan Publik

    KUHP dan KUHAP Versi Baru Resmi Berlaku, Sejumlah Pasal Jadi Sorotan Publik

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 206
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru resmi mulai berlaku pada Jumat (2/12/2025). Pemberlakuan KUHAP baru ini melengkapi reformasi hukum pidana nasional setelah sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan lebih dahulu sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ditandatangani Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Selanjutnya, DPR […]

  • Pemkab Maros Mulai Bersihkan Material Jembatan Haji Bohari 2 Desember

    Pemkab Maros Mulai Bersihkan Material Jembatan Haji Bohari 2 Desember

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 83
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros– Pemerintah Kabupaten Maros memastikan proses pembersihan material Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, akan dimulai pada 2 Desember 2025. Langkah ini ditempuh setelah struktur jembatan tersebut ambruk dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga yang masih beraktivitas di sekitar lokasi. Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa pembersihan menjadi tahapan paling […]

  • Bagaimana jika Ramadan Bukan Bulan yang Paling Istimewa?

    Bagaimana jika Ramadan Bukan Bulan yang Paling Istimewa?

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Adagium bahwa Ramadan sebagai bulan yang paling agung dalam Islam merupakan klaim yang diyakini mayoritas umat Islam dunia, tak terkecuali di Indonesia. Diyakini sebagai bulan paling agung lantaran Ramadan adalah bulan wajib untuk berpuasa selama sebulan; diturunkannya Al-Quran (Syahr Ramadan); namanya diabadikan di dalam al-Quran (Qs. 2: 185); bahkan pada bulan ini ada peristiwa Laylahal-Qadr (Qs. 30: 97) yang […]

  • Ekonom UNUSIA: Kesuksesan KDKMP Sangat Ditentukan Pertimbangan Antropologi dan Sosiologi

    Ekonom UNUSIA: Kesuksesan KDKMP Sangat Ditentukan Pertimbangan Antropologi dan Sosiologi

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden dalam RAPBN 2026 dinilai berpotensi menjadi tonggak kemandirian ekonomi rakyat. Namun menurut Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak, Ekonom dan Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh pertimbangan antropologi dan sosiologi dalam tata kelolanya. Dalam […]

  • Koordinator Bidang Pendidikan dan Ekonomi DPP GENINUSA: Efisiensi Anggaran Tidak Harus Mengorbankan Lembaga Strategis

    Koordinator Bidang Pendidikan dan Ekonomi DPP GENINUSA: Efisiensi Anggaran Tidak Harus Mengorbankan Lembaga Strategis

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Presiden Republik Indonesia, pada 22 Januari 2025 yang lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Inpres tersebut menyasar sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan […]

  • Perguruan Tinggi Lokal Terpinggirkan, Pembangunan SDM Hanya Retorika?

    Perguruan Tinggi Lokal Terpinggirkan, Pembangunan SDM Hanya Retorika?

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Dalam berbagai pidato, dokumen perencanaan pembangunan, maupun visi-misi kepala daerah di Bolaang Mongondow Raya (BMR), pembangunan sumber daya manusia (SDM) seringkali menjadi narasi utama. Frasa seperti “menyiapkan generasi emas”, “mendorong kualitas pendidikan”, atau “membangun SDM unggul” kerap terdengar dalam forum-forum resmi. Namun, jika kita mengarahkan pandangan lebih dekat ke kondisi nyata pendidikan tinggi di daerah […]

expand_less