Reformasi Birokrasi ParCok sekedar Retorika dibalik Selubung Patologi Kekuasaan
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
- visibility 229
- print Cetak
ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Reformasi birokrasi yang diarahkan pada ParCok semakin hari terdengar seperti retorika kosong. Ia berulang kali diproduksi sebagai janji politik dan simbol pembaruan, namun minim jejak transformasi substantif. Alih-alih menjadi proyek koreksi struktural, reformasi justru tereduksi menjadi narasi populis kekuasaan—bahasa manis yang meredam kritik publik, tanpa sungguh-sungguh menyentuh sumber penyakit yang mengendap dan telah menjadi habitus institusional.
Serangkaian peristiwa belakangan ini memperlihatkan bahwa problem ParCok bukanlah penyimpangan sesaat, melainkan gejala dari mentalitas yang telah lama mengeras. Mentalitas ini tumbuh sebagai kebiasaan institusional yang diwariskan dan dinormalisasi. Upaya pembenahan sering berhenti pada aspek prosedural: pembaruan regulasi, rotasi jabatan, atau penataran etika yang bersifat seremonial. Namun relasi kuasa, kultur internal, dan orientasi moral yang membentuk praktik sehari-hari aparat nyaris tak tersentuh. Reformasi, dalam konteks ini, lebih menyerupai kosmetika birokrasi ketimbang terapi struktural.
Komitmen moral yang dikampanyekan pun kerap tampil sebagai ilusi optik. Ia berfungsi menutupi luka, bukan menyembuhkannya. Ketimpangan, penyalahgunaan wewenang, krisis netralitas dan praktik koersif yang seharusnya diperlakukan sebagai anomali justru dinormalisasi melalui dalih stabilitas dan ketertiban. Perlahan, penyimpangan berubah menjadi kebiasaan, lalu menjelma tradisi yang sukar digugat. Pada titik ini, moralitas kehilangan fungsi kritisnya dan sekadar menjadi ornamen simbolik dalam bahasa negara.
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar