Reformasi Birokrasi ParCok sekedar Retorika dibalik Selubung Patologi Kekuasaan
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
- visibility 205
- print Cetak
ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Maka ParCok tidak hanya kehilangan marwah institusional, tetapi juga kehilangan tauhidnya—bukan dalam pengertian teologis semata, melainkan sebagai kesatuan nilai, integritas, dan orientasi moral. Ia terbelah antara klaim melayani publik dan praktik melayani kekuasaan. Sebagai salah satu pilar demokrasi, ParCok menjadi pincang: hadir secara formal, tetapi absen secara substantif dalam menjamin keadilan dan martabat warga.
Jika reformasi hanya dimaksudkan untuk mempercantik wajah kekuasaan, maka ParCok tidak sedang dibenahi, melainkan disiapkan untuk terus menjadi alat. Negara yang gagal menertibkan aparatus koersifnya sendiri sesungguhnya sedang menunda krisis yang lebih besar.
Pembaruan sejati hanya mungkin terjadi ketika negara berani membongkar relasi kuasa yang melanggengkan kekerasan simbolik dan represi, serta mengembalikan institusi ini pada fungsi etisnya sebagai pelayan keadilan dan ketertiban. Sebab Dalam demokrasi, masalahnya bukan sekadar kuat atau lemahnya institusi, melainkan apakah ia berpihak pada keadilan atau justru mengamankan ketimpangan atas nama ketertiban.
Penulis : Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar