Di Bawah Bayang APBN: Menguji Akuntabilitas Keuangan Daerah dan BUMD
- account_circle Nurul Izah Rahareng
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 306
- print Cetak
Nurul Izah Rahareng, mahasiswi Akuntansi UNUSIA semester 4 yang memiliki minat pada isu akuntansi sektor publik, tata kelola keuangan daerah, dan transparansi anggaran pemerintahan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Diskursus publik mengenai akuntabilitas keuangan negara sering kali hanya terfokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pengelolaan keuangan publik tidak berhenti di tingkat pusat. Di luar APBN, terdapat ekosistem keuangan yang luas dan kompleks, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), hingga Dana Desa.
Sektor-sektor tersebut justru kerap menjadi sorotan karena praktik good governance yang belum optimal. Kualitas akuntabilitas di tingkat subnasional dan entitas bisnis negara menjadi penentu apakah pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat atau justru terjebak dalam inefisiensi. Berbagai kasus penyimpangan, pembengkakan biaya proyek, hingga kinerja BUMD yang merugi menunjukkan bahwa tantangan di luar APBN tidak kalah serius.
- Penulis: Nurul Izah Rahareng
Saat ini belum ada komentar