Terhibur Sampai Tunduk: Industri Kebudayaan dan Gagalnya Negara Menjadi Fasilitator Keadilan

Dulu orang percaya ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa manusia pada kebebasan. Semakin modern sebuah masyarakat, semakin terbuka pula cara berpikirnya. Rasionalitas dianggap mampu membebaskan manusia dari kebodohan, mitos, dan penindasan. Tetapi hari ini kita justru melihat sesuatu yang dilematis, teknologi berkembang begitu cepat, informasi ada di mana-mana, namun masyarakat semakin mudah diarahkan, digiring, bahkan dimanipulasi.

kritik pemikir awal frankfur Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer masih relevan dengan situasi sekarang. Melalui gagasan tentang industri kebudayaan dalam Dialectic of Enlightenment, mereka menjelaskan bagaimana kebudayaan di era kapitalisme tidak lagi berdiri sebagai ruang refleksi atau ekspresi manusia, tetapi sudah menjadi bagian dari mesin industri.

Kebudayaan diproduksi seperti halnya barang di pabrik. Film, musik, televisi, iklan, hingga media sosial tidak lagi sekadar hiburan. Namun juga membentuk cara masyarakat melihat dunia. Orang merasa sedang memilih secara bebas, padahal selera, emosi, bahkan perhatian mereka sudah diarahkan oleh pasar dan media.

Yang berbahaya, proses ini bekerja dengan sangat hegemonik. Halus dan seakan Tidak ada paksaan terbuka. Tanpa sensor . Orang dibuat patuh justru lewat hiburan, tren, gaya hidup, dan banjir informasi yang tidak pernah berhenti.

Kita bisa melihat itu dengan sangat jelas di Indonesia hari ini. Media sosial misalnya, sudah berubah menjadi ruang utama masyarakat memahami realitas. Apa yang viral dianggap penting. Apa yang ramai dianggap benar. Percakapan publik bergerak sangat cepat, tetapi dangkal. Orang lebih mudah bereaksi daripada berpikir panjang. Isu sosial, politik, bahkan tragedi kemanusiaan sering hanya bertahan beberapa hari sebelum tenggelam digantikan konten baru.

Sementara itu, persoalan yang benar-benar menyangkut hidup banyak orang—ketimpangan ekonomi, konflik tanah, rusaknya lingkungan, upah buruh yang rendah, mahalnya pendidikan—sering kalah oleh drama selebritas, sensasi digital, atau perang komentar yang tidak selesai-selesai.

Ironisnya, masyarakat merasa sedang bebas berbicara padahal algoritma platform digital ikut menentukan apa yang muncul, apa yang populer, dan apa yang akhirnya hilang. Media sosial yang awalnya dianggap ruang demokratis perlahan berubah menjadi pasar perhatian publik. Semakin kontroversial sesuatu, semakin besar peluangnya untuk disebarkan. Akibatnya, kemarahan, sensasi, dan konflik menjadi komoditas yang terus diproduksi.