Banggar DPR Minta Impor 105 Ribu Mobil Niaga oleh Agrinas Dibatalkan

nulondalo.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Said Abdullah, meminta rencana impor 105.000 unit mobil niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dibatalkan. Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya memperkuat industri dalam negeri dan ekonomi pedesaan.

Menurut Said, penggunaan dana APBN untuk pengadaan kendaraan dari luar negeri tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan ekonomi domestik sebagai prioritas melalui berbagai program strategis.

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diimbangi dengan peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian. Dengan demikian, perputaran ekonomi desa meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Said menilai rencana impor kendaraan niaga tersebut menunjukkan arah yang berlawanan. Ia menyoroti sektor manufaktur yang selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor tersebut berperan penting dalam hilirisasi sumber daya alam dan penyerapan tenaga kerja.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mengutip kajian dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.

“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” tegasnya.

Ia mempertanyakan mengapa perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen dalam negeri, mengingat jumlah pengadaan hampir setara produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dan dinilai dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.

“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.

Said juga menekankan bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari harga awal pembelian, tetapi harus mempertimbangkan manfaat ekonomi jangka panjang, termasuk layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.

Agrinas Klaim Efisiensi Rp46,5 Triliun

Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan bahwa impor 105 ribu unit kendaraan dari India justru dapat menghemat anggaran hingga Rp46,5 triliun untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026), Joao menjelaskan pengadaan meliputi 35 ribu unit pikap 4×4 dari Mahindra, 35 ribu unit pikap 4×4 lainnya, serta 35 ribu unit truk roda enam dari Tata Motors.

Ia mengaku tidak dapat membeberkan nilai kontrak secara rinci karena terikat perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA). Namun, ia menegaskan kendaraan tersebut diterima dalam kondisi siap operasional dan telah mencakup distribusi ke seluruh Indonesia.

Joao menuturkan pihaknya telah mengundang sejumlah produsen dalam negeri, termasuk Astra dan Isuzu, untuk menjajaki kerja sama. Namun, menurutnya, spesifikasi kendaraan dan kapasitas produksi yang ditawarkan belum memenuhi kebutuhan operasional KDMP, baik dari sisi volume maupun harga.

“Kami sudah mengundang semua produsen lokal dan memberikan kesempatan yang sama. Tidak benar jika disebut kami tidak membuka ruang bagi produsen dalam negeri,” ujarnya.

Kontroversi ini memunculkan perdebatan antara pertimbangan efisiensi anggaran dan strategi penguatan industri nasional, khususnya dalam penggunaan belanja negara berskala besar.