Hari Tani 2025: Defisit Jalan Perkebunan

Hari tani nasional selalu diperingati 24 September setiap tahun. Sebuah momentum tepat untuk merefleksikan sejauh mana petani memperoleh kesejahteraan. Selama ini bertani dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan, sehingga jangan heran mengapa anak muda kurang tertarik dengan profesi ini dan umumnya lebih didominasi oleh orang tua.

Menurut data sensus pertanian 2023 menyebutkan generasi X memiliki proporsi tertinggi, yaitu 42,39 persen dari total petani. Angkatan ini adalah mereka yang lahir antara tahun 1965-1980. Sedangkan generasi milenial berada di angka 25,61 persen, antara lain kelahiran 1981-1996. Sementara petani dengan usia 55 tahun ke atas mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir.

Fakta ini menunjukkan dunia pertanian erat kaitannya dengan kaum tua. Sementara anak muda melihat masa depan pertanian kurang menguntungkan, menjadi petani juga identik pekerjaan berat dan melelahkan, terlebih misalnya lahan pertanian tersebut berada di area pegunungan. Belum lagi rentan terhadap risiko gagal panen. Setidaknya sejumlah hal ini bisa menjadi alasan mengapa mereka enggan terjun di dunia pertanian.

Bicara soal anak muda terjun di dunia pertanian, bisa dikaitkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, yang viral tiga hari lalu saat hadir dalam kegiatan pasar murah di Jakarta. Menurutnya anak muda lebih memilih profesi PNS ketimbang petani. Melihat kondisi ini ia begitu prihatin. Padahal katanya jasa petani amatlah besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi saya, pernyataan Muhaimin ini perlu didiskusikan sekaligus dipertanyakan. Sebagai anak muda yang lahir tahun 1995, yang secara kebetulan memilih jalan menjadi petani tentu bisa ingin menguraikan sedikit fakta. Saya ambil contoh kecil di daerah saya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Sulawesi Utara, kebanyakan petani di sini membudidayakan tanaman tahunan, seperti cengkeh, pala dan kakao. Lokasinya berada di kawasan pegunungan.

Kondisi demikian mengharuskan pembangunan infrastruktur, seperti jalan menuju perkebunan. Mesti prioritas. Meskipun dalam dunia pertanian masalahnya begitu kompleks. Saya sekadar ingin menghadirkan satu problem ini saja. Kalau seandainya jalan perkebunan bagus, maka petani bisa menghemat tenaga, waktu, dan biaya untuk memudahkan pengangkutan hasil produksi. Selain itu, petani akan mudah menjaga tanaman tahunan miliknya. Sebab jika tidak dilakukan perawatan, maka gulma bakal menurunkan hasil panen, bahkan dampak lebih parah bisa menyebabkan kematian pada tanaman.

Apa yang dicemaskan Muhaimin soal kurang tertariknya anak muda di sektor pertanian bisa dijawab dengan membangunkan jalan perkebunan yang baik. Supaya sepeda motor bisa tembus. Sebab anak muda hari ini tidak mampu lagi berjalan kaki berjam-jam untuk bisa sampai di kebun. Tidak seperti petani zaman dahulu, yang begitu kuat berjalan kaki, bahkan menaklukkan lereng gunung sekalipun setiap harinya. Dan memang konteksnya waktu itu kendaraan tidak semasif sekarang.

Mestinya hal ini disadari betul oleh Muhaimin, yang juga adalah bagian dari pemerintah saat ini, bukan malah memberikan komentar dengan membandingkan setiap profesi. Pelajari masalahnya. Kemudian mengeluarkan statemen di publik. Secara umum, realitas pertanian Indonesia jelas memungkinkan anak muda lebih memilih pekerjaan yang nyata-nyata bisa memperoleh kesejahteraan yang dihasilkan per bulan, contohnya ASN.

Solidaritas Petani

Banyak petani yang membudidayakan tanaman tahunan di wilayah pegunungan seringkali tidak mendapatkan akses jalan yang baik. Memang ada jalan perkebunan yang dibangun pemerintah tapi hanya setengah-setengah, artinya tidak secara keseluruhan petani memperoleh akses jalan yang baik. Bahkan di Desa Manggadaa Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolsel, Sulawesi Utara, para petani secara swadaya mengumpul dana dari kantong pribadi hingga bergotong royong membuat jalan kebun dari cor beton selebar satu meter agar bisa dilalui sepeda motor.

Peristiwa demikian juga kita temukan di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolsel. Area perkebunan yang tidak tersentuh jalan aspal, dengan terpaksa harus dipikirkan secara mandiri oleh petani supaya aksesnya mudah untuk dilewati oleh kendaraan. Alhasil mereka sekuat tenaga bahu-membahu membuat jalan cor beton di lereng-lereng pegunungan dengan menggunakan dana patungan.

Kesadaran warga di Kecamatan Posigadan dan Bolaang Uki merupakan bukti solidaritas petani. Mereka tak menunggu perhatian pemerintah. Sebab menunggu adalah pekerjaan paling membosankan, terlebih jika pihak yang bertanggung jawab seolah-olah menutup mata. Lalu dengan halus mengatakan: sabar, (kami) akan prioritaskan tahun depan. Sesudah tahun depan, tahun depan lagi. Atau misalnya dalih lainnya: (kami) sudah kehabisan anggaran. Kata-kata semacam ini sudah familiar dengan petani, sebuah janji yang selalu hadir di tengah slogan kampanye, namun setelah terpilih tak kunjung terlaksana.

Produksi dan Pajak

Negara seolah sedang berhitung dengan petani, seakan membangun jalan perkebunan harus berbanding lurus dengan pendapatan yang akan diperoleh oleh pemerintah. Padahal walaupun di tengah keterbatasan, petani selalu berupaya produktif setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024, produksi tanaman perkebunan rakyat di daerah itu menunjukkan komoditas cengkeh pada tahun 2024 mencapai (10.326,9 ton), sementara pala berjumlah (12.757,5 ton), dan kakao (5.486,8 ton).

Melihat angka tersebut tentu Sulawesi Utara adalah bagian penting bagi masa depan pertanian di Indonesia. Apalagi pemerintah tahun 2045 menargetkan sebagai lumbung pangan dunia. Tujuan itu bukan mustahil untuk dicapai, mengingat negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan demikian, supaya ambisi bisa terwujud maka peningkatan produktivitas hasil pertanian menjadi kunci. Nah, salah satu langkah agar harapan bisa terlaksana maka perbaikilah akses jalan perkebunan, terlebih bagi petani yang fokus pada tanaman cengkeh, pala dan kakao, yang umumnya berada di pegunungan.

Pemerintah harus melakukan survei secara langsung terkait dengan lokasi mana saja yang perlu segera dibangunkan jalan pertanian. Percayalah kenyataan di lapangan akan sulit dibantah, dan terkadang akan menggugah kesadaran kita. Sekaligus agenda turun lapangan itu bisa dijadikan kesempatan untuk mendengarkan cerita dan pengalaman para petani di pedesaan. Saya yakin masalah akses jalan perkebunan bukan hanya di Bolsel, kemungkinan besar juga ada di daerah lain, sebab petani cengkeh, pala dan kakao tersebar di seluruh Indonesia.

Saya kira pemangku kepentingan, dari mulai eksekutif dan legislatif tidak akan rugi menggelontorkan dana besar-besaran untuk membangun secara keseluruhan jalan perkebunan. Sebab, sektor pertanian adalah salah satu sumber pendapatan besar bagi Indonesia, baik yang dipungut langsung kepada petani kecil, atau kepada tengkulak melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bukankah yang diberikan oleh rakyat kepada negara akan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan yang adil? Jawabannya sudah seharusnya!