Ketua TMI Gorontalo Rian Uno Soroti Dampak Investasi: Perusahaan Harus Evaluasi Diri dan Jangan Rugikan Petani
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
- visibility 125
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Gorontalo, Rian Uno, menyampaikan pernyataan tegas terkait dampak investasi sejumlah perusahaan besar di wilayah Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, polemik seputar investasi tersebut telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan hingga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) di tingkat daerah.
“Pansus pertambangan dan pansus sawit telah dibentuk untuk menyikapi persoalan ini. Namun, meski sudah ada pansus-pansus tersebut, sepertinya perusahaan-perusahaan belum mampu mengevaluasi internal mereka masing-masing terkait apa saja yang perlu diperbaiki,” ujar Rian.
Ia menegaskan bahwa kehadiran investasi harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.
“Tidak ada yang menolak investasi, selama investasi itu benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya para petani. Tapi jika kehadiran investasi justru merugikan petani, maka kami siap berdiri bersama mereka,” tegasnya.
Rian juga menyoroti dugaan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terhadap kualitas aliran air yang digunakan oleh petani akibat aktivitas perusahaan di wilayah hutan Pohuwato.
“Saya tegaskan kepada seluruh perusahaan yang berinvestasi, agar lebih memperhatikan pengelolaan limbah dari pemanfaatan kawasan hutan, terutama yang berdampak pada aliran air yang digunakan petani,” tambahnya.
Di sisi lain, petani sawit di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo saat ini masih dilanda permasalahan terkait pembagian hasil kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
“Ini menandakan bahwa banyak perusahaan belum mematuhi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian hasil sebesar 20 persen untuk petani,” jelas Rian.
Sebagai langkah konkret, Rian menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengajukan permintaan resmi kepada kementerian terkait untuk memperoleh salinan dokumen perizinan seluruh perusahaan yang beroperasi di Pohuwato.
Ia juga menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
“Dengan dukungan dari Tani Merdeka Indonesia di tingkat pusat, kami akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius,” ujarnya.
Tani Merdeka Indonesia adalah organisasi nasional yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional. TMI dikenal sebagai “mata dan telinga” Presiden Republik Indonesia, Purn. Jenderal Prabowo Subianto, dalam mengawal kebijakan pertanian dan ketahanan pangan di seluruh pelosok negeri.
- Penulis: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar