Kopra Institute Desak Bupati dan BKD Periksa Sekda Morotai Soal Dugaan Judol
- account_circle Risman Lutfi
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 65
- print Cetak
Faisal Habeba, Direktur KOPRA Institut.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Nulondalo.com, Maluku Utara – Dugaan kasus yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, terus menguat. Komite Perjuangan Rakyat (Kopra Institute) meminta Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak tinggal diam.
Direktur Kopra Institute, Faisal Habeba, menegaskan bahwa dugaan yang mencuat, khususnya terkait praktik judi online (judol), harus segera ditindaklanjuti secara serius.
“Ini bukan lagi isu biasa. Bupati dan BKD harus segera periksa yang bersangkutan. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” tegas Faisal, Sabtu, 25 April 2026.
Menurutnya, posisi Sekda sebagai pejabat tinggi daerah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Karena itu, jika ada dugaan pelanggaran, maka proses pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
Sebelumnya, istri Sekda Morotai, Lela, secara terbuka mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan suaminya. Ia sebelumnya telah melaporkan Muhammad Umar Ali ke BKD Provinsi Maluku Utara terkait sejumlah persoalan.
Beberapa poin laporan tersebut di antaranya dugaan pelanggaran disiplin ASN terkait izin cerai, penelantaran rumah tangga selama sembilan bulan, hingga dugaan keterlibatan dalam praktik judi online.
“Saya sebagai istri sangat malu. Suami saya terlibat judi online. Saya memohon kepada Ibu Gubernur agar menindak sesuai perbuatannya, karena ini contoh yang sangat buruk bagi masyarakat,” ujar Lela melalui pesan WhatsApp, Senin (20/4/2026).
Ia juga mengaku memiliki sejumlah bukti yang menguatkan tuduhan tersebut, mulai dari nomor rekening, identitas, hingga data akun yang diduga digunakan dalam aktivitas judol.
Tak hanya itu, Lela turut menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian berinisial Bripda RHL yang disebut sebagai orang dekat suaminya.
Menanggapi hal tersebut, Faisal kembali menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah daerah untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kalau terbukti, harus ada sanksi tegas. Ini menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
- Penulis: Risman Lutfi
Saat ini belum ada komentar