Menertawakan Kekuasaan

Orang kecil itu sebenarnya tidak bodoh. Mereka cuma capek. Capek mendengar janji, capek membaca berita korupsi, capek melihat pejabat miskin di LHKPN tapi kaya di pesta pernikahan anaknya. Maka jangan heran kalau rakyat akhirnya memilih tertawa. Karena kalau tidak tertawa, bisa-bisa marah. Dan kalau marah terus, tekanan darah naik, sementara kebijakan tidak pernah turun.

Dalam situasi kebijakan yang tidak pro rakyat, humor justru menjadi bahasa paling jujur. Ketika harga kebutuhan naik, lapangan kerja seret, dan pengangguran makin banyak, rakyat sering bertanya sambil bercanda, “Negara ini kaya atau kita aja yang miskin?” Jawabannya sering muncul dalam bentuk meme, lelucon warung kopi, atau materi stand up comedy yang lebih jujur daripada pidato kenegaraan.

Gus Dur sudah lama membaca situasi ini. Beliau paham, kekuasaan paling takut bukan pada marah, tapi pada ditertawakan. Maka lahirlah humor-humor legendaris. Salah satunya yang paling terkenal: “Gitu aja kok repot.” Ini kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Itu bukan cuma soal birokrasi, tapi sindiran keras pada negara yang hobi bikin aturan ribet untuk hal yang seharusnya sederhana—kecuali kalau urusan elite, yang biasanya sederhana tapi dibikin istimewa.

Gus Dur juga pernah bilang, “Kalau orang bodoh memimpin orang pintar, itu namanya musibah. Tapi kalau orang pintar memimpin orang bodoh, itu namanya tragedi nasional.” Kalau kalimat ini dibawakan hari ini, mungkin langsung viral, dituduh provokatif, lalu dibalas dengan klarifikasi panjang yang intinya tidak menjawab apa-apa.

Tradisi humor NU memang khas: ketawa dulu, mikir belakangan. Tapi setelah mikir, baru terasa pedasnya. Cerita kiai yang bertanya, “Pejabat itu amanah atau aman, ya?” terdengar lucu, tapi isinya audit moral. Ini audit sosial versi pesantren: tanpa laporan tebal, tanpa grafik, tapi langsung kena ke hati—dan kadang ke jabatan.

Sementara itu, di panggung stand up comedy, audit sosial tampil lebih terang-terangan. Komika sering bilang, “Di Indonesia itu bukan susah cari kerja, yang susah itu kerja yang gajinya cukup buat hidup.” Penonton tertawa, tapi besok tetap bingung bayar kontrakan. Humor ini bukan hiburan kosong, tapi laporan real-time tentang kegagalan kebijakan ketenagakerjaan.

Roasting juga jadi senjata ampuh. Pejabat di-roasting bukan karena benci, tapi karena mereka minta dipilih. Ada komika yang bilang, “Waktu kampanye, rakyat dikejar-kejar. Setelah terpilih, rakyat disuruh sabar.” Ini kalimat sederhana, tapi lebih jujur daripada laporan kinerja lima tahunan.

Panji Pragiwaksono, misalnya, sering membedah niat di balik kebijakan. Mens rea, katanya. Kalau kebijakan katanya demi rakyat tapi yang untung segelintir orang, berarti ada niat lain. Dan niat itu biasanya tidak lucu—kecuali kalau ditertawakan. Panji pernah menyindir, “Kita ini negara hukum, tapi kadang hukumnya capek sendiri ngejar orang-orang yang larinya pakai jet pribadi.”

Dalam konteks korupsi, humor rakyat bahkan lebih kejam. Ada yang bilang, “Koruptor itu bukan maling, dia cuma pinjam uang rakyat tapi lupa balikin.” Lucu? Iya. Menyakitkan? Jelas. Tapi justru di situlah audit sosial bekerja. Rakyat tidak lagi percaya pada pidato antikorupsi, tapi percaya pada lelucon yang sesuai kenyataan.

Ketika pengawasan legislatif dianggap tidak maksimal, rakyat pun ikut mengawasi dengan caranya sendiri. Kalau wakil rakyat tidur saat rapat, meme langsung muncul. Kalau rapat panjang tapi hasilnya nol, lelucon lebih cepat dari risalah sidang. Ini bukan penghinaan, ini public review versi rakyat.

Menertawakan kekuasaan bukan berarti meremehkan negara. Justru sebaliknya, ini tanda rakyat masih peduli. Selama rakyat masih mau bercanda, berarti harapan belum mati. Karena kalau rakyat sudah tidak tertawa, biasanya tinggal dua pilihan: apatis atau marah.

Maka humor—baik ala Gus Dur, NU, maupun stand up comedy—adalah bentuk audit sosial paling jujur. Ia menjadi check and balance yang tidak tercatat di undang-undang, tapi hidup di kesadaran publik. Kekuasaan boleh alergi kritik, tapi sulit alergi tawa. Karena tawa rakyat, pada akhirnya, adalah laporan audit yang paling sulit dimanipulasi.

Penulis : Intelektual Muda Nahdlatul Ulama