PMD Maros Ungkap Penyebab Dua Desa Belum Serap ADD 100 Persen
- account_circle Sakti
- calendar_month Jumat, 26 Des 2025
- visibility 60
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Nulondalo.com, MAROS — Serapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 hampir mencapai target maksimal. Namun demikian, masih terdapat dua desa yang belum mampu menyerap ADD secara penuh, yakni Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, dan Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Maros, Idrus, mengungkapkan belum maksimalnya serapan ADD di dua desa tersebut disebabkan karena pemerintah desa belum mengajukan permintaan pencairan terhadap sisa anggaran yang tersedia.
“Masih ada dua desa yang belum 100 persen karena tidak mengajukan permintaan anggaran yang tersisa,” ujar Idrus saat dihubungi , Jumat (26/12/2025).
Ia merinci, total ADD yang belum terserap di dua desa tersebut mencapai Rp230.008.745. Anggaran tersebut sejatinya telah dialokasikan dan direncanakan untuk kegiatan pembangunan tahap dua.
“Sisa anggaran itu masih ada dan diperuntukkan untuk pembangunan tahap dua,” jelas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros itu.
Idrus menambahkan, secara keseluruhan serapan ADD di Kabupaten Maros tergolong sangat baik. Dari total 80 desa, realisasi serapan mencapai 99,7 persen dari total anggaran sekitar Rp81 miliar.
ADD tersebut digunakan untuk membiayai gaji aparatur desa, operasional kantor desa, serta berbagai kegiatan pembangunan. Untuk komponen gaji aparatur desa, Idrus memastikan penyalurannya telah mencapai 100 persen.
“Penggunaan anggaran itu untuk gaji, operasional kantor, dan pembangunan. Untuk gaji sendiri sudah tersalur 100 persen,” katanya.
Namun, Idrus juga mengingatkan bahwa pada tahun 2026 mendatang, alokasi ADD untuk Kabupaten Maros akan mengalami penurunan cukup signifikan, dari sekitar Rp82 miliar menjadi Rp67 miliar.
“ADD tahun 2026 turun dari sekitar Rp82 miliar menjadi Rp67 miliar,” ungkapnya.
Penurunan anggaran tersebut, lanjut Idrus, berpotensi berdampak pada berkurangnya porsi pembangunan di desa pada tahun depan.
“Tahun depan memang pembangunan di desa akan sedikit berkurang,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh kepala desa agar tetap bijak dan fokus dalam menggunakan dana desa, dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Jangan asal membangun, tapi dahulukan program yang benar-benar dibutuhkan oleh warga,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Maros, Wahyu Febry, menjelaskan belum cairnya sisa ADD di dua desa tersebut berkaitan dengan kendala administrasi, khususnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
“Masalah tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya,” ujar Wahyu.
Ia berharap seluruh tunggakan LPJ di tingkat desa dapat segera dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau sudah tuntas, baru kita serahkan. Jangan sampai masalahnya justru bertambah di kemudian hari,” katanya.
Wahyu juga mengakui bahwa dari pihak desa memang belum mengajukan permintaan pencairan ADD karena urusan administrasi tersebut belum rampung.
“Mereka memang belum mengajukan permintaan pencairan karena urusan itu belum selesai,” jelasnya.
Meski begitu, ia memastikan proses audit tahunan terhadap penggunaan anggaran desa tetap berjalan dengan baik dan rutin dilakukan setiap tahun.
“Sejauh yang saya lihat, proses audit berjalan lancar. Bahkan terkadang kami sendiri yang meminta untuk diaudit,” tutupnya.
- Penulis: Sakti
Saat ini belum ada komentar