Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Tahun Baru Hijriyah dan Ilusi Kebangkitan

  • account_circle Dr. H. Ahmad Shaleh Amin, Lc., M.A.
  • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
  • visibility 130
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Dalam konteks Indonesia, negeri yang memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia. Masjid berdiri di hampir setiap sudut kampung. Pesantren tumbuh dalam jumlah puluhan ribu. Pengajian memenuhi ruang-ruang publik. Simbol-simbol agama hadir di mana-mana.

Namun, pada saat yang sama, korupsi tetap menjadi berita harian. Kebohongan menemukan rumah yang nyaman di media sosial. Kebencian diproduksi lebih cepat daripada pengetahuan. Kita rajin berbicara tentang moralitas, tetapi sering gagal menjadikannya sebagai kebiasaan.

Ada paradoks yang mengatakan: Kita semakin religius dalam ekspresi, tetapi belum tentu semakin etis dalam tindakan. Mungkin, karena selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki dunia di luar diri kita, sementara dunia di dalam diri sendiri dibiarkan berantakan.

Dalam perspektif Ibn Asyur, krisis seperti ini berakar pada kegagalan reformasi individu. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, krisis yang sama merupakan gejala melemahnya ‘ashabiyah atau solidaritas sosial.

Keduanya sebenarnya berbicara tentang hal yang sama dari sudut yang berbeda, kerusakan sosial selalu dimulai dari kerusakan karakter.

Padahal, al-Qur’an telah merumuskan hukum perubahan itu jauh sebelum teori-teori sosial modern lahir: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Ayat ini adalah akselerasi peradaban yang dikemas dalam satu kalimat. Allah swt. menetapkan sunnah takwinyah yang bersifat universal dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun, perubahan kolektif suatu bangsa hanya mungkin terjadi ketika individu-individu di dalamnya memulai perubahan dari dalam dirinya sendiri. Ini bukan ancaman, melainkan janji ilahi tentang mekanisme peradaban manusia.

Tetapi, zaman modern seolah-olah mengajukan sanggahan. Bukankah banyak orang baik justru terjebak dalam sistem yang buruk? Bukankah banyak individu sering menjadi korban struktur? Bukankah kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan tidak selalu lahir dari kelemahan karakter?

Mungkin, Pertanyaan-pertanyaan itu ada benarnya. Karena itu, Ibn Asyur menawarkan sintesis yang menarik. Ia tidak mempertentangkan antara reformasi individu dan reformasi sosial-struktural. Ia melihat keduanya sebagai dua sisi dari satu koin yang sama. Sintesisnya adalah, reformasi individu adalah syarat perlu (necessary condition), dan reformasi struktural adalah syarat cukup (sufficient condition). Keduanya harus berjalan beriringan dalam strategi yang ia sebut sebagai al-islah al-mutakamil — reformasi yang saling melengkapi dan saling memperkuat antara level individu dan level sosial-struktural. Dan, Indonesia membutuhkan keduanya.

Kita membutuhkan pendidik yang tidak hanya menghasilkan manusia pintar, tetapi juga manusia jujur. Kita membutuhkan birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tentang nilai, tetapi bersedia menjadi teladan nilai itu sendiri.

Ibnu Khaldun menyebut proses ini sebagai upaya memperkuat kembali ‘ashabiyah kebangsaan. Sebab bangsa yang kehilangan rasa kebersamaan akan sulit mempertahankan peradabannya, betapapun melimpah sumber daya yang dimilikinya. Karena, peradaban tidak runtuh dalam satu malam. Ia juga tidak bangkit dalam satu pidato.

Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Seorang pegawai yang menolak suap, seorang guru yang mengajar dengan sungguh-sungguh, seorang ayah yang berlaku adil kepada anak-anaknya, seorang pemuda yang memilih membaca daripada menyebarkan fitnah atau hoaks.

Kita sering membayangkan kebangkitan sebagai sesuatu yang megah: gedung-gedung tinggi, kekuatan ekonomi, atau pengaruh politik global. Padahal, sejarah Islam memberikan kita gambaran yang berbeda. Baghdad, Cordoba, Persia, dan Kairo tidak menjadi pusat peradaban karena kekayaan semata. Mereka menjadi besar karena ilmu dihormati, integritas dijaga, dan kepentingan umum ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Maka, ketika Muharram datang, mungkin yang paling penting bukanlah berapa banyak obor yang kita nyalakan di jalan-jalan. Bukan pula seberapa megah perayaan Muharram digelar. Tetapi, seberapa besar keinginan dari dalam diri kita masing-masing untuk menciptakan perubahan. Dari yang kurang baik menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan individu yang berusaha berlaku jujur dan adil serta memiliki integritas, dan perubahan sosial yang menciptakan kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat sehingga solidaritas sosial terjalin, dan dengan itu, peradaban berkeadaban yang kita dambakan bersama dapat terealisasi.

Karena sejatinya, pergantian tahun tidak pernah menjamin perubahan manusia. Yang mengubah manusia bukan waktu. Melainkan, keberanian untuk mengevaluasi diri sebelum sejarah melakukannya atas nama kita.

Dan mungkin, di tengah hiruk-pikuk perayaan Tahun Baru Hijriyah, inilah pelajaran terbesar yang diwariskan Ibn Asyur dan Ibnu Khaldun kepada kita, bahwa kebangkitan peradaban tidak dimulai dari istana, tidak pula dari slogan-slogan besar. Ia dimulai dari manusia yang mau memperbaiki dirinya, lalu membangun solidaritas sosial yang melampaui kepentingan dirinya.

Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling sering memperingati hari bersejarah. Melainkan, bangsa yang mampu belajar dari peristiwa sejarah.

Bila setiap perayaan Tahun Baru hanya dirayakan sebagai momentum biasa, tanpa adanya perubahan individu dan kesadaran kolektif, maka, kebangkitan peradaban yang diidamkan dan diimpikan hanyalah ilusi belaka.

Penulis : Dosen Sirah Nabawiyah pada Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI) Alumni Dai Go AGlobal LD-PBNU 2025

  • Penulis: Dr. H. Ahmad Shaleh Amin, Lc., M.A.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pangkas Birokrasi, Bupati Sofyan Puhi Limpahkan Kewenangan ke Camat

    Pangkas Birokrasi, Bupati Sofyan Puhi Limpahkan Kewenangan ke Camat

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 319
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, mengambil langkah tegas dalam upaya memangkas rantai birokrasi dengan melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada para Camat. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (13/1/2026). Bupati Sofyan menegaskan, pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus menghadirkan pemerintahan […]

  • LBH PB PMII saat berada di ruang sidang untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

    Ibu dan Bayi 7 Bulan Mendekam di Balik Jeruji Besi, LBH PB PMII Nilai Keadilan Masih Setengah Hati

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Risman Lutfi
    • visibility 434
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, JAKARTA – Potret buram penegakan hukum di Indonesia kembali mencuat. Seorang ibu yang terjerat kasus dugaan penggelapan terpaksa membawa bayinya yang baru berusia 7 bulan ke dalam sel tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut) yang dibacakan pada, Kamis (2/4/2026). Meski upaya hukum telah dilakukan, jeritan bayi di balik terali besi seolah tak […]

  • Wali Kota Gorontalo Lantik 15 Pejabat Eselon III, Enam Camat Baru Resmi Bertugas

    Wali Kota Gorontalo Lantik 15 Pejabat Eselon III, Enam Camat Baru Resmi Bertugas

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 616
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, resmi melantik 15 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Prosesi pelantikan berlangsung di Bandhayo Lo Yiladia (BLY) pada Jumat (13/3/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Gorontalo Nomor: 821.2/BKPSDM/11/540 tertanggal 13 Maret 2026. Dalam pelantikan ini, sejumlah pejabat menempati jabatan strategis […]

  • Mengulik “Haji Bawakaraeng”: Cerita dari Kaki Langit

    Mengulik “Haji Bawakaraeng”: Cerita dari Kaki Langit

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    “Panggilan haji Telah tiba lagi Menunaikan ibadah Panggilan Baitullah Tanah Suci Makkah Ya Makkatul Mukarramah” Lagu “Panggilan Haji”, dari grup Kasidah ‘Nasida Ria’ mengalun lembut dari pita kaset radio yang sudah terlihat kucar-kacir tersebut. Jangan heran, di tempat lain, kasidah bolehlah ditelan waktu, digilas masa dan ditinggalkan zaman, tetapi di kampungku, kasidahan, apalagi punya Nasida […]

  • PPPK Paruh Waktu di Kota Gorontalo Dapat THR 100 Persen, Wali Kota Adhan: Sudah Saya Tanda Tangani

    PPPK Paruh Waktu di Kota Gorontalo Dapat THR 100 Persen, Wali Kota Adhan: Sudah Saya Tanda Tangani

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 308
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Kabar baik datang bagi tenaga PPPK paruh waktu (PPPK PW) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea memastikan bahwa para tenaga PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh atau 100 persen. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Adhan usai melantik pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo […]

  • Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bertentangan dengan Putusan MK

    Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bertentangan dengan Putusan MK

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 330
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Wacana sejumlah partai politik besar untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 110/PUU-XXII/2025 secara tegas menempatkan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pengajar Politik IAIN Sultan Amai Gorontalo, Eka Putra B. Santoso, […]

expand_less