Konflik Tanpa Ujung di Rumah Besar NU: Setelah Napak Tilas, Lalu Apa?

Sekian tahun terakhir, ruang publik—terutama media sosial—nyaris tak pernah sepi dari pemberitaan konflik internal PBNU. Isu demi isu datang silih berganti, seolah membentuk mata rantai yang tak kunjung terputus. Dimulai dari polemik nasab Ba‘alawi, perdebatan tambang, wacana pencopotan Ketua Umum PBNU, rapat pleno penunjukan Penjabat Ketum, rapat musytasyar di Ploso dan Tebuireng, dinamika Haul Gus Dur, Musyawarah Kubro dan Islah di Lirboyo, hingga kini “Napak Tilas Pendirian Jam’iyah Nahdlatul Ulama” kembali menjadi tajuk utama. Pertanyaannya: setelah ini, berita apa lagi yang akan menyusul?

Bagi warga Nahdliyin di akar rumput, rentetan konflik ini menimbulkan kelelahan psikologis dan kebingungan arah. NU yang dikenal sebagai jam’iyah diniyyah ijtima’iyyah—penjaga tradisi keagamaan dan perekat sosial—kini kerap tampil dalam bingkai pertarungan wacana elit. Substansi khidmah keumatan, dakwah kultural, dan pemberdayaan sosial kerap tertutupi oleh hiruk-pikuk pernyataan, bantahan, dan saling klaim legitimasi.

Napak tilas pendirian NU sejatinya adalah momentum reflektif. Ia mengajak kembali pada ruh kelahiran jam’iyah: adab kepada guru, kesinambungan sanad keilmuan, dan keberanian bersikap demi maslahat umat. Ketika As’ad Syamsul Arifin membawa amanat isyarah dari Syekhona Kholil Bangkalan kepada KH. Hasyim Asy’ari, yang dihadirkan bukan sekadar simbol tongkat dan tasbih, melainkan pesan spiritual: mendirikan organisasi harus dilandasi keikhlasan, ketaatan pada ilmu, dan kesediaan menahan ego.

Namun, ketika napak tilas berubah menjadi arena tafsir politik dan legitimasi kekuasaan, nilai sakralnya tereduksi. Sejarah tidak lagi menjadi cermin kebijaksanaan, melainkan alat pembenar posisi. Pada titik inilah warga NU patut bertanya: apakah kita sedang merawat warisan ulama, atau justru memperebutkannya?

Konflik nasab, misalnya, semestinya diletakkan pada koridor ilmiah dan adab keilmuan. Al-Qur’an mengingatkan, “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal” (QS. Al-Hujurat: 13). Ukuran kemuliaan bukan klaim garis keturunan, melainkan ketakwaan dan akhlak. Ketika nasab dipolitisasi, ia kehilangan fungsi edukatif dan berubah menjadi sumber perpecahan.

Begitu pula isu tambang dan relasi kekuasaan. Kritik dan kontrol adalah keniscayaan dalam organisasi besar. Namun, jika perbedaan sikap dikelola dengan logika saling menjatuhkan, NU berisiko kehilangan marwah sebagai penengah moral bangsa. Padahal, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah” (HR. Bukhari dan Muslim). Pesan ini relevan bagi siapa pun yang memegang amanah kepemimpinan.

Lalu, apa yang akan muncul setelah napak tilas? Jika pola yang sama terus berulang—isu dilempar, opini dipanaskan, massa digiring—maka publik hanya akan menunggu “episode” berikutnya tanpa kejelasan resolusi. Yang dibutuhkan bukan agenda sensasional, melainkan keberanian untuk menutup bab konflik dengan islah yang tulus dan bermartabat.

NU lahir dari perbedaan, tetapi dibesarkan oleh kebijaksanaan. Perbedaan pendapat adalah rahmat bila dikelola dengan adab; ia menjadi bencana bila dijadikan komoditas. Sudah saatnya PBNU dan seluruh elemen Nahdliyin mengembalikan orientasi pada khidmah: pendidikan, dakwah, ekonomi umat, dan persatuan bangsa.

Jika napak tilas hanya menjadi panggung seremonial tanpa perubahan sikap, maka pertanyaan “selanjutnya akan ada berita apa lagi?” akan terus bergema. Namun bila ia dijadikan titik balik untuk merawat akhlak organisasi dan menata ulang kepemimpinan dengan rendah hati, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, publik akan membaca berita yang menyejukkan: NU kembali pada jati dirinya—teduh, bijak, dan mempersatukan.

Penulis adalah warga Nahdlatul Ulama, yang biasa disapa Wan Noorbek