Pena, Buku, dan Nyawa yang Hilang: Catatan untuk Tragedi Ngada

Kasus tragis di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada penghujung Januari 2026, ketika seorang siswa SD berusia 10 tahun berinisial YBS diduga mengakhiri hidupnya karena keluarganya tak mampu membeli buku dan pena, adalah tamparan keras bagi nurani bangsa. Membaca berita tentang seorang anak kecil yang memilih “pergi” selamanya hanya karena selembar buku dan sebatang pena adalah kesedihan yang nyaris tak terlukiskan.

Ini bukan sekadar kabar duka, melainkan luka terbuka di wajah kita semua. Pada usia yang seharusnya dipenuhi canda dan tawa, ia justru dipaksa memikul beban dunia yang bahkan orang dewasa pun sering kali tak sanggup menanggungnya. Tragedi kemanusiaan ini, bukan sekadar berita duka yang lewat begitu saja; ia adalah sebuah lonceng kematian bagi nurani kolektif kita.

Dalam kacamata etika publik, tindakan ekstrem seorang anak kecil tidak pernah boleh dibaca sebagai keputusan individual. Ia adalah akumulasi dari tekanan struktural yang gagal diredam oleh lingkungan sosialnya. Ketika seorang anak yang seharusnya masih mengecap dunia bermain dan perlindungan—memilih jalan keputusasaan, maka yang sesungguhnya sedang diadili adalah keberadaban sebuah bangsa.

​Secara psikologis, anak seusia itu belum memiliki kematangan kognitif untuk memproses krisis hidup yang kompleks. Mereka sangat bergantung pada tiga pilar penyangga: Keluarga, Sekolah, dan Komunitas. Jika pilar-pilar ini runtuh, anak akan jatuh ke dalam jurang pengabaian struktural. Kasus ini menjadi jauh lebih menyakitkan karena pemicunya adalah ketidakmampuan ekonomi yang berujung luka.
​
​Negara tidak lagi bisa bersembunyi di balik jargon “wajib belajar” atau statistik angka partisipasi sekolah. Di lapangan, pendidikan kita sering kali mempraktikkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Ketidakadilan ini bekerja dengan halus; menciptakan standar material yang harus dipenuhi, sehingga anak-anak miskin merasa “gagal” dan “cacat” secara sosial hanya karena tak mampu membeli buku atau pena.

​Institusi keagamaan pun tidak luput dari tanggung jawab moral. Agama kehilangan maknanya jika hanya sibuk pada ritual dan wacana moralitas individu, namun menutup mata terhadap penderitaan konkret di depan pintu mereka. Menjaga kehidupan (hifz al-nafs) adalah prinsip fundamental yang terabaikan ketika kemiskinan dibiarkan mencabik-cabik harapan seorang anak.

Agar tragedi ini tidak hanya sekadar menjadi catatan statistik, diperlukan redefinisi total terhadap penyaluran bantuan pendidikan. Bantuan tidak boleh lagi hanya menyentuh biaya SPP, melainkan harus menjangkau kebutuhan operasional harian seperti buku dan alat tulis, karena di sanalah martabat seorang siswa diuji setiap harinya.

Di saat yang sama, lingkungan sekolah harus bertransformasi dari sekadar pusat administrasi menjadi ruang aman yang peka. Guru dan staf sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda krisis emosional dan tekanan ekonomi sebelum semuanya terlambat.

​Selain itu, sinergi proaktif antara pemerintah dan lembaga sosial harus benar-benar menyentuh akar rumput untuk menjangkau mereka yang selama ini tak terlihat. Kita membutuhkan ekosistem perlindungan yang tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif mencari dan merangkul. Tragedi ini adalah pengingat pahit bahwa kemiskinan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan taruhan nyawa manusia.

Masyarakat yang beradab tidak diukur dari seberapa megah infrastrukturnya, melainkan dari seberapa mampu ia melindungi mereka yang paling rapuh. Jika seorang anak memilih mengakhiri hidupnya karena dunia terasa terlalu kejam, maka yang layak diadili bukan anak itu, melainkan sistem yang membiarkannya berjuang sendirian. Ini adalah kehilangan rasa malu kolektif yang harus kita tebus dengan perubahan nyata.

Penulis: Muhammad Kamal

(Alumni PascaSarjana Sosiologi Agama UIN SUKA)