Breaking News
light_mode
Trending Tags

LBH PB PMII Kecam Dugaan Illegal Logging CV AEM di Sula, Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan dan Copot Kepala UPTD KPH Kepulauan Sula

  • account_circle Risman Lutfi
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
  • visibility 217
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.com – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) mengecam keras dugaan skandal illegal logging yang melibatkan CV Anugerah Empat Mandiri (AEM) di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Perusahaan tersebut diduga kuat melakukan penebangan kayu di luar koordinat izin yang telah ditentukan, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kehutanan di Indonesia.

Abdul Haris Nepe, S.H. perwakilan LBH PB PMII menyatakan bahwa tindakan CV AEM bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan yang terstruktur. Berdasarkan investigasi PC PMII Kepulauan Sula dan laporan masyarakat, aktivitas penebangan liar ini diduga telah merambah kawasan hutan yang tidak masuk dalam peta konsesi perusahaan.

Abdul Haris juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera mengambil langkah tegas.

“Kami meminta Pemerintah untuk tidak sekadar memberikan teguran, tetapi langsung melakukan pencabutan izin operasional CV AEM. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 yang telah diubah ke dalam UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), korporasi yang menebang pohon tanpa perizinan berusaha yang sah diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar,” tegas Abdul Haris Nepe selaku Ketua Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kemitraan mewakili LBH PB PMII.

Selain pihak korporasi, LBH PB PMII juga menuntut pertanggungjawaban dari aparatur negara di daerah. Mereka mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk segera mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Sula.

“Dugaan illegal logging yang dilakukan CV AEM mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan atau bahkan potensi pembiaran oleh otoritas kehutanan setempat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan pembersihan institusi, LBH PB PMII mendesak agar Kepala UPTD KPH Sula segera dicopot dari jabatannya karena gagal menjaga kawasan hutan dari penjarahan ilegal,” tambahnya.

Abdul Haris Nepe, menilai bahwa jika praktik ini dibiarkan, maka ekosistem hutan di Kepulauan Sula akan berada di ambang kehancuran. Kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang mengancam keselamatan warga sekitar.

Abdul Haris Nepe juga menegaskan bahwa LBH PB PMII bersama PC PMII Kepulauan Sula berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan berkoordinasi dengan Satgas Pemberantasan Perusakan Hutan (Satgas PKH) serta Gakkum KLHK.

“PC PMII Kepulauan Sula dengan didampingi LBH PB PMII memstikan akan mengambil langkah hukum lebih lanjut jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari pemerintah terhadap CV AEM maupun oknum pejabat yang terlibat,” tutupnya.

  • Penulis: Risman Lutfi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jamaah sebagai Akar, Jamiyah sebagai Mesin: Teori Kekuasaan Versi NU

    Jamaah sebagai Akar, Jamiyah sebagai Mesin: Teori Kekuasaan Versi NU

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle Pepy al-Bayqunie
    • visibility 209
    • 0Komentar

    NU tidak membangun kekuasaan dengan cara merebut pusat. Ia tidak lahir dari istana, parlemen, atau kantor administrasi. NU lahir dari pinggir—dari desa, dari surau kecil, dari pesantren kampung yang jauh dari kota, dari obrolan yang tidak pernah berniat menjadi wacana besar. Karena itu, teori kekuasaan NU sejak awal berlawanan dengan logika kekuasaan modern yang bertumpu […]

  • Kota Ternate Raih Penghargaan Terbaik Penurunan Stunting di Maluku Utara

    Kota Ternate Raih Penghargaan Terbaik Penurunan Stunting di Maluku Utara

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 171
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis (7/5). Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting tingkat kabupaten/kota di Maluku Utara, Ternate […]

  • Instruksi Bupati Maros, Ayah Hadir di Sekolah Dampingi Anak Terima Rapor

    Instruksi Bupati Maros, Ayah Hadir di Sekolah Dampingi Anak Terima Rapor

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 124
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros — Instruksi Bupati Maros melalui Program GEMAR (Gerakan Ayah Mengambil Rapor) mulai diimplementasikan di satuan pendidikan. Di UPTD SDN 66 Kanjitongan, Kabupaten Maros, sejumlah ayah tampak hadir langsung mendampingi anak-anak mereka saat penerimaan laporan hasil belajar (rapor), Sabtu (20/12/2025). Kehadiran para ayah tersebut menjadi bentuk nyata tindak lanjut arahan Pemerintah Kabupaten Maros yang […]

  • Tambang Diduga Ilegal di Maros Masih Beroperasi, PERJOSI Tantang Ketegasan Aparat

    Tambang Diduga Ilegal di Maros Masih Beroperasi, PERJOSI Tantang Ketegasan Aparat

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS — Aktivitas tambang yang diduga ilegal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan publik. Hingga Senin (25/05/2026), sejumlah titik tambang di wilayah Kecamatan Mandai dan Moncongloe disebut masih terus beroperasi meski mendapat keluhan warga terkait dugaan kerusakan lingkungan dan dampak terhadap keselamatan masyarakat sekitar. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pengerukan tanah masih […]

  • Trilogi Patriotik : Spionase Saripa, Taktik Dua Belas, dan Wasiat Hijau Nani Wartabone yang Terlupakan

    Trilogi Patriotik : Spionase Saripa, Taktik Dua Belas, dan Wasiat Hijau Nani Wartabone yang Terlupakan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Sandy Syafrudin Nina
    • visibility 439
    • 0Komentar

    Refleksi 84 Tahun Hari Patriotik Gorontalo Beberapa hari yang lalu, sebelum tanggal yang diperingati sebagai hari patriotik Gorontalo, saya berziarah ke makam pahlawan Gorontalo, pak Nani. Saya berdoa untuk beliau, dan para pejuang yang ikut serta bersama beliau dalam membebaskan Gorontalo dari penjajahan. Lalu tepat hari ini, di tanggal 23 Januari 2026, saya ingin kita […]

  • Hangatnya Lebaran di Rujab Gubernur Gorontalo, Gusnar Terima Kunjungan Kepala Daerah

    Hangatnya Lebaran di Rujab Gubernur Gorontalo, Gusnar Terima Kunjungan Kepala Daerah

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 266
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Suasana Hari Raya Idulfitri hari kedua di Provinsi Gorontalo berlangsung hangat dan penuh keakraban. Gusnar Ismail bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan menerima kunjungan silaturahmi para kepala daerah di rumah jabatan gubernur, Minggu (22/3/2026). Silaturahmi diawali dengan kedatangan Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tonny Junus dan jajaran pimpinan OPD […]

expand_less