Breaking News
light_mode
Trending Tags

Menuju Moderasi Beragama Progresif

  • account_circle Pepi al-Bayqunie
  • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
  • visibility 152
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Pepi Albayqunie – (Jamaah GUSDURian tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah)

Tulisan ini merupakan refleksi dari pengalaman mengelola program moderasi beragama, selama 3-5 tahun belakangan. Saya mengamati Dan merasakan gerakan moderasi beragama telah menemukan momentum yang tepat tetapi membutuhkan varian gerakan yang lebih progressif.

Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia telah berkembang melalui berbagai diskusi, program, dan kebijakan publik. Dari proses-proses itulah muncul kesadaran bahwa Moderasi Beragama membutuhkan kedalaman yang lebih serius. Banyak ruang yang tampak hidup dan penuh antusiasme, namun tidak selalu menyentuh akar persoalan. Ketika konsep ini terus mengalir dalam kehidupan kelembagaan maupun masyarakat, terlihat bahwa tekanan pada kerukunan saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kehidupan keberagamaan di Indonesia.

Selama proses panjang itu, satu pola mencuat berulang kali: ketenangan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan. Banyak komunitas menjalani hidup beragama dalam suasana yang tampaknya damai, tetapi tetap berhadapan dengan hambatan fundamental—pelayanan publik yang bias, proses perizinan yang berbelit, stereotip yang mengakar, hingga kebijakan lokal yang membatasi ekspresi keberagamaan tertentu. Kenyataan-kenyataan semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan keberagamaan tidak berhenti pada relasi antarpemeluk agama, melainkan terkait erat dengan struktur hak sipil.

Di titik inilah Moderasi Beragama Progresif muncul sebagai kebutuhan. Pendekatan ini tidak menekankan moderasi sebagai sikap tengah yang menenangkan, tetapi sebagai kerja menata ulang keadilan dalam ruang publik. Moderasi beragama dipahami bukan sebagai upaya menghindari gesekan, melainkan sebagai cara memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara dalam menjalankan keyakinannya, menerima pelayanan negara, dan memperoleh perlindungan hukum.

Paradigma progresif ini memaknai keadilan sebagai pengalaman nyata, bukan abstraksi normatif. Ia tampak dalam kebijakan pendidikan yang tidak memihak mayoritas, dalam layanan publik yang menghargai keragaman, dalam media yang memberi panggung kepada tradisi keagamaan yang beragam, serta dalam proses administratif yang tidak membatasi warga karena identitas agamanya. Dalam seluruh peristiwa kecil itu, Moderasi Beragama memperoleh bentuk yang paling konkret.

Moderasi Beragama Progresif juga mengajak negara dan masyarakat untuk membaca ulang hubungan antara agama dan kewargaan. Identitas agama tidak diletakkan sebagai struktur yang menentukan posisi sosial seseorang, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang setara dalam republik. Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar ajakan bersikap moderat, melainkan penataan ulang peran negara agar kebijakan publik tidak menjadi saluran dominasi kelompok tertentu.

Gerakan ini menuntut kedalaman. Ia tidak dapat berhenti pada kampanye moral atau slogan yang mudah diproduksi. Moderasi beragama membutuhkan fondasi filosofis, keberanian politik, dan kepekaan sosial. Tanpa kedalaman itu, Moderasi Beragama hanya menjadi permukaan yang rapi, namun tidak menyentuh persoalan struktural yang sesungguhnya membentuk pengalaman keberagamaan warga negara.

Dengan pendekatan progresif, Moderasi Beragama bergeser dari narasi damai menuju struktur kesetaraan. Dari retorika menuju perubahan nyata. Dari ajakan moral menuju transformasi kewargaan. Di dalam perubahan orientasi ini, Moderasi Beragama menemukan relevansi barunya—lebih matang, lebih tajam, dan lebih mampu menjawab tantangan kebinekaan Indonesia kontemporer.

Masa depan Moderasi Beragama tidak ditentukan oleh seberapa rukun masyarakat tampak dari luar, tetapi oleh seberapa adil struktur yang menopang kehidupan warga negara. Moderasi Beragama Progresif menawarkan jalan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan haknya hanya karena identitas keagamaannya. Dalam kedalaman itulah Moderasi Beragama dapat menjadi proyek kebangsaan yang sesungguhnya: sebuah upaya membangun republik yang setara, aman, dan manusiawi bagi semua.

  • Penulis: Pepi al-Bayqunie
  • Editor: Pepi al-Bayqunie

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pendidikan Kunci Utama untuk Memutus Rantai Kemiskinan

    Pendidikan Kunci Utama untuk Memutus Rantai Kemiskinan

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Akses terhadap pendidikan adalah hak mendasar dan kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Namun di Gorontalo, tantangan anak putus sekolah masih nyata. Faktor sosial-ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi pendidikan semata, tetapi juga harus menyentuh aspek kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan sosial. Hal […]

  • Jalan Rusak Total, Warga Kelurahan Tubo Berinisiatif Bangun Sandiri

    Jalan Rusak Total, Warga Kelurahan Tubo Berinisiatif Bangun Sandiri

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Kondisi jalan Ake Tubo di RT 007 dan RT 008 Kelurahan Tubo, Ternate Utara, Kota Ternate mengalami RUSAK TOTAL. Jalan ake Tubo adalah jalan satu-satunya yang digunakan tiap hari oleh warga untuk bolak balik ke tempat kerja, pasar dan juga aktifitas kebun masyarakat setempat. Selain itu, jalan ake Tubo juga merupakan akses jalan satu-satunya menuju […]

  • Muhammad Dzikyan: Kebijakan Harus Utamakan Kemaslahatan Umat

    Muhammad Dzikyan: Kebijakan Harus Utamakan Kemaslahatan Umat

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 415
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kebijakan penutupan aktivitas pembelian emas dari penambang rakyat di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohuwato, terus menuai sorotan. Langkah penegakan hukum yang menutup seluruh jalur pembelian emas, baik di tingkat lokal maupun luar daerah, dinilai berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Boalemo–Pohuwato, Muhammad Dzikyan Nawawi, Rabu (4/3/2026), menyampaikan […]

  • Harga Jagung dan Gabah Mahal, Petani: Kami Bangga Dengan Gubernur Gusnar Ismail

    Harga Jagung dan Gabah Mahal, Petani: Kami Bangga Dengan Gubernur Gusnar Ismail

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Petani Gorontalo menyambut baik dan gembira dengan kebijakan baru yang memberikan kepastian harga hasil panen untuk para petani.  Salah satu warga yang hadir pada kegiatan Panen Raya Padi di Desa Suka Makmur Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo bernama Rajak, mengungkapkan rasa bangganya terhadap kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. “Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Pak Gusnar yang […]

  • Masyarakat Adat Halmahera Timur Murka, Ultimatum Amin Bahrun Segera Buka Inaport dan EPNBP

    Masyarakat Adat Halmahera Timur Murka, Ultimatum Amin Bahrun Segera Buka Inaport dan EPNBP

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Kemarahan masyarakat adat Maba, Halmahera Timur mencapai puncaknya. Mereka menuding Amin Bahrun, yang hanya berstatus Pjs KTT PT ANI, bertindak semena-mena dengan menjadikan laut Maba sebagai lokasi parkir tongkang berminggu-minggu. Hal ini sengaja tongkang tersebut telah di Sandra oleh saudara Amin Bahrun sangat berbahaya terhadap pencemaran laut dan akan menghancurkan mata pencaharian nelayan tradisional. ” […]

  • Japesda Kecam Kriminalisasi Warga Popayato, Desak PT IGL Realisasikan Plasma 20 Persen

    Japesda Kecam Kriminalisasi Warga Popayato, Desak PT IGL Realisasikan Plasma 20 Persen

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Jaring Advokasi Sumberdaya Alam (Japesda) Gorontalo menyatakan sikap tegas atas konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Popayato dan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Dalam pernyataan resminya tertanggal 23 Mei 2026, Japesda mengecam tindakan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak plasma 20 persen dari perusahaan perkebunan PT Inti Global Laksana (IGL). Konflik tersebut mencuat setelah […]

expand_less