Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Menuju Moderasi Beragama Progresif

  • account_circle Pepi al-Bayqunie
  • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
  • visibility 216
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Pepi Albayqunie – (Jamaah GUSDURian tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah)

Tulisan ini merupakan refleksi dari pengalaman mengelola program moderasi beragama, selama 3-5 tahun belakangan. Saya mengamati Dan merasakan gerakan moderasi beragama telah menemukan momentum yang tepat tetapi membutuhkan varian gerakan yang lebih progressif.

Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia telah berkembang melalui berbagai diskusi, program, dan kebijakan publik. Dari proses-proses itulah muncul kesadaran bahwa Moderasi Beragama membutuhkan kedalaman yang lebih serius. Banyak ruang yang tampak hidup dan penuh antusiasme, namun tidak selalu menyentuh akar persoalan. Ketika konsep ini terus mengalir dalam kehidupan kelembagaan maupun masyarakat, terlihat bahwa tekanan pada kerukunan saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kehidupan keberagamaan di Indonesia.

Selama proses panjang itu, satu pola mencuat berulang kali: ketenangan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan. Banyak komunitas menjalani hidup beragama dalam suasana yang tampaknya damai, tetapi tetap berhadapan dengan hambatan fundamental—pelayanan publik yang bias, proses perizinan yang berbelit, stereotip yang mengakar, hingga kebijakan lokal yang membatasi ekspresi keberagamaan tertentu. Kenyataan-kenyataan semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan keberagamaan tidak berhenti pada relasi antarpemeluk agama, melainkan terkait erat dengan struktur hak sipil.

Di titik inilah Moderasi Beragama Progresif muncul sebagai kebutuhan. Pendekatan ini tidak menekankan moderasi sebagai sikap tengah yang menenangkan, tetapi sebagai kerja menata ulang keadilan dalam ruang publik. Moderasi beragama dipahami bukan sebagai upaya menghindari gesekan, melainkan sebagai cara memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara dalam menjalankan keyakinannya, menerima pelayanan negara, dan memperoleh perlindungan hukum.

Paradigma progresif ini memaknai keadilan sebagai pengalaman nyata, bukan abstraksi normatif. Ia tampak dalam kebijakan pendidikan yang tidak memihak mayoritas, dalam layanan publik yang menghargai keragaman, dalam media yang memberi panggung kepada tradisi keagamaan yang beragam, serta dalam proses administratif yang tidak membatasi warga karena identitas agamanya. Dalam seluruh peristiwa kecil itu, Moderasi Beragama memperoleh bentuk yang paling konkret.

Moderasi Beragama Progresif juga mengajak negara dan masyarakat untuk membaca ulang hubungan antara agama dan kewargaan. Identitas agama tidak diletakkan sebagai struktur yang menentukan posisi sosial seseorang, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang setara dalam republik. Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar ajakan bersikap moderat, melainkan penataan ulang peran negara agar kebijakan publik tidak menjadi saluran dominasi kelompok tertentu.

Gerakan ini menuntut kedalaman. Ia tidak dapat berhenti pada kampanye moral atau slogan yang mudah diproduksi. Moderasi beragama membutuhkan fondasi filosofis, keberanian politik, dan kepekaan sosial. Tanpa kedalaman itu, Moderasi Beragama hanya menjadi permukaan yang rapi, namun tidak menyentuh persoalan struktural yang sesungguhnya membentuk pengalaman keberagamaan warga negara.

Dengan pendekatan progresif, Moderasi Beragama bergeser dari narasi damai menuju struktur kesetaraan. Dari retorika menuju perubahan nyata. Dari ajakan moral menuju transformasi kewargaan. Di dalam perubahan orientasi ini, Moderasi Beragama menemukan relevansi barunya—lebih matang, lebih tajam, dan lebih mampu menjawab tantangan kebinekaan Indonesia kontemporer.

Masa depan Moderasi Beragama tidak ditentukan oleh seberapa rukun masyarakat tampak dari luar, tetapi oleh seberapa adil struktur yang menopang kehidupan warga negara. Moderasi Beragama Progresif menawarkan jalan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan haknya hanya karena identitas keagamaannya. Dalam kedalaman itulah Moderasi Beragama dapat menjadi proyek kebangsaan yang sesungguhnya: sebuah upaya membangun republik yang setara, aman, dan manusiawi bagi semua.

  • Penulis: Pepi al-Bayqunie
  • Editor: Pepi al-Bayqunie

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahas Sejumlah Isu, PWNU Gorontalo Gagas Bahtsul Masail Se-Suluttenggo

    Bahas Sejumlah Isu, PWNU Gorontalo Gagas Bahtsul Masail Se-Suluttenggo

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo akan menggelar Bahtsul Masail yang melibatkan tiga wilayah, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) pada Ahad, 23 Februari 2025 besok. Acara yang digagas oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Gorontalo ini menjadi tonggak sejarah baru dalam mengintegrasikan diskusi ilmiah antar wilayah di kawasan Sulawesi. Ketua LBM PWNU […]

  • Runtuhnya Masyarakat Sipil?

    Runtuhnya Masyarakat Sipil?

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 385
    • 0Komentar

    Pada dekade 1990-an, masyarakat sipil di Indonesia menemukan momentumnya. Ia hadir sebagai kekuatan penekan terhadap negara. Organisasi mahasiswa, LSM, kelompok intelektual, hingga komunitas berbasis agama dan budaya membentuk jejaring resistensi yang relatif solid. Dalam konteks itu, masyarakat sipil berfungsi sebagai oposisi ekstra-parlementer—sebuah ruang di mana kritik tidak hanya diproduksi, tetapi juga dikonsolidasikan menjadi gerakan yang […]

  • Tumbilotohe: Cahaya Tradisi Gorontalo Menyambut Idulfitri

    Tumbilotohe: Cahaya Tradisi Gorontalo Menyambut Idulfitri

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 341
    • 0Komentar

    Setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Di Gorontalo, ada sebuah tradisi yang sarat dengan nilai adat dan spiritualitas Islam, yakni tumbilotohe. Tradisi ini digelar setiap malam ke-27 Ramadan dan dikenal sebagai malam pemasangan lampu oleh masyarakat di berbagai sudut kota dan desa. Konon, tradisi tumbilotohe telah ada sejak abad […]

  • Putra Banggai Kepulauan Kevin Lapendos Desak Polres dan Pemda Tuntaskan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

    Putra Banggai Kepulauan Kevin Lapendos Desak Polres dan Pemda Tuntaskan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari putra kandung Banggai Kepulauan, Kevin Lapendos, aktivis asal Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, yang sementara melanjutkan studinya di Gorontalo. Kevin yang cukup aktif mengawal isu-isu nasional dan juga isu daerah sering kali menyampaikan kritikannya melalui […]

  • KPK Ingatkan Bahaya Korupsi Dini, Pelaku Termuda Tercatat Berusia 24 Tahun

    KPK Ingatkan Bahaya Korupsi Dini, Pelaku Termuda Tercatat Berusia 24 Tahun

    • calendar_month Kamis, 25 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 173
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak lagi hanya melibatkan elite, tetapi mulai menyasar generasi muda. KPK bahkan mencatat pelaku tindak pidana korupsi termuda berusia 24 tahun, sebuah kondisi yang dinilai sebagai alarm serius bagi dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Agus […]

  • Kekeringan dan krisis air bersih.Masalah yang tidak kunjung usai Di Kecamatan Bontoa

    Kekeringan dan krisis air bersih.Masalah yang tidak kunjung usai Di Kecamatan Bontoa

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Hardiansyah
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Nulondalo.com,Maros – Musim kemarau yang berkepanjangan mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ribuan warga di kawasan pesisir kini harus bertahan dengan menggunakan air sumur tadah hujan yang keruh bahkan terasa asin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah adalah Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa. Selama lebih […]

expand_less