Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Menuju Moderasi Beragama Progresif

  • account_circle Pepi al-Bayqunie
  • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
  • visibility 170
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Pepi Albayqunie – (Jamaah GUSDURian tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah)

Tulisan ini merupakan refleksi dari pengalaman mengelola program moderasi beragama, selama 3-5 tahun belakangan. Saya mengamati Dan merasakan gerakan moderasi beragama telah menemukan momentum yang tepat tetapi membutuhkan varian gerakan yang lebih progressif.

Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia telah berkembang melalui berbagai diskusi, program, dan kebijakan publik. Dari proses-proses itulah muncul kesadaran bahwa Moderasi Beragama membutuhkan kedalaman yang lebih serius. Banyak ruang yang tampak hidup dan penuh antusiasme, namun tidak selalu menyentuh akar persoalan. Ketika konsep ini terus mengalir dalam kehidupan kelembagaan maupun masyarakat, terlihat bahwa tekanan pada kerukunan saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kehidupan keberagamaan di Indonesia.

Selama proses panjang itu, satu pola mencuat berulang kali: ketenangan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan. Banyak komunitas menjalani hidup beragama dalam suasana yang tampaknya damai, tetapi tetap berhadapan dengan hambatan fundamental—pelayanan publik yang bias, proses perizinan yang berbelit, stereotip yang mengakar, hingga kebijakan lokal yang membatasi ekspresi keberagamaan tertentu. Kenyataan-kenyataan semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan keberagamaan tidak berhenti pada relasi antarpemeluk agama, melainkan terkait erat dengan struktur hak sipil.

Di titik inilah Moderasi Beragama Progresif muncul sebagai kebutuhan. Pendekatan ini tidak menekankan moderasi sebagai sikap tengah yang menenangkan, tetapi sebagai kerja menata ulang keadilan dalam ruang publik. Moderasi beragama dipahami bukan sebagai upaya menghindari gesekan, melainkan sebagai cara memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara dalam menjalankan keyakinannya, menerima pelayanan negara, dan memperoleh perlindungan hukum.

Paradigma progresif ini memaknai keadilan sebagai pengalaman nyata, bukan abstraksi normatif. Ia tampak dalam kebijakan pendidikan yang tidak memihak mayoritas, dalam layanan publik yang menghargai keragaman, dalam media yang memberi panggung kepada tradisi keagamaan yang beragam, serta dalam proses administratif yang tidak membatasi warga karena identitas agamanya. Dalam seluruh peristiwa kecil itu, Moderasi Beragama memperoleh bentuk yang paling konkret.

Moderasi Beragama Progresif juga mengajak negara dan masyarakat untuk membaca ulang hubungan antara agama dan kewargaan. Identitas agama tidak diletakkan sebagai struktur yang menentukan posisi sosial seseorang, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang setara dalam republik. Dengan demikian, moderasi beragama bukan sekadar ajakan bersikap moderat, melainkan penataan ulang peran negara agar kebijakan publik tidak menjadi saluran dominasi kelompok tertentu.

Gerakan ini menuntut kedalaman. Ia tidak dapat berhenti pada kampanye moral atau slogan yang mudah diproduksi. Moderasi beragama membutuhkan fondasi filosofis, keberanian politik, dan kepekaan sosial. Tanpa kedalaman itu, Moderasi Beragama hanya menjadi permukaan yang rapi, namun tidak menyentuh persoalan struktural yang sesungguhnya membentuk pengalaman keberagamaan warga negara.

Dengan pendekatan progresif, Moderasi Beragama bergeser dari narasi damai menuju struktur kesetaraan. Dari retorika menuju perubahan nyata. Dari ajakan moral menuju transformasi kewargaan. Di dalam perubahan orientasi ini, Moderasi Beragama menemukan relevansi barunya—lebih matang, lebih tajam, dan lebih mampu menjawab tantangan kebinekaan Indonesia kontemporer.

Masa depan Moderasi Beragama tidak ditentukan oleh seberapa rukun masyarakat tampak dari luar, tetapi oleh seberapa adil struktur yang menopang kehidupan warga negara. Moderasi Beragama Progresif menawarkan jalan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan haknya hanya karena identitas keagamaannya. Dalam kedalaman itulah Moderasi Beragama dapat menjadi proyek kebangsaan yang sesungguhnya: sebuah upaya membangun republik yang setara, aman, dan manusiawi bagi semua.

  • Penulis: Pepi al-Bayqunie
  • Editor: Pepi al-Bayqunie

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gorontalo Berhasil Dalam Program Tiga Juta Rumah

    Gorontalo Berhasil Dalam Program Tiga Juta Rumah

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo meraih peringkat kedelapan nasional dukungan pemerintah daerah pada program tiga juta rumah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Dinas PUPR-PKP Mohamad Iqbal Hasan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (07/07/2025). “Di Kementerian ada program 3 juta rumah, kami di […]

  • Yudi Latif Soroti Sengkarut Pendidikan Nasional: Negara Dinilai Kehilangan Arah Besar Pendidikan

    Yudi Latif Soroti Sengkarut Pendidikan Nasional: Negara Dinilai Kehilangan Arah Besar Pendidikan

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 116
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Cendekiawan dan budayawan Yudi Latif menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan nasional yang dinilainya semakin kehilangan arah peradaban. Dalam tulisannya berjudul “Sengkarut Dunia Pendidikan” yang dimuat di Kompas pada Kamis (21/5/2026), Yudi menilai problem utama pendidikan Indonesia terletak pada kesenjangan antara apa yang disuarakan pemerintah dan kebijakan yang benar-benar dipilih. Menurutnya, […]

  • Aleg DPRD Gorontalo Protes Kegiatan Wajib Kemenag, Soroti Risiko Keselamatan Guru

    Aleg DPRD Gorontalo Protes Kegiatan Wajib Kemenag, Soroti Risiko Keselamatan Guru

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 1.262
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Komisi IV, Muhammad Dzikyan, S.Pd.I, melayangkan protes keras terhadap kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Gorontalo yang kembali mewajibkan kehadiran guru dan tenaga kependidikan dalam kegiatan seremonial, menyusul pelaksanaan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag awal Januari lalu. Protes tersebut muncul setelah Kanwil Kemenag kembali mengedarkan undangan kegiatan […]

  • Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Isla Aulia'i Wasi Suhada
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Di era digital yang kini mendominasi kehidupan sehari-hari, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius melalui berbagai inisiatif digital, seperti portal Open Data APBN di situs Kementerian Keuangan dan aplikasi mobile yang menyediakan akses langsung ke rincian anggaran. Data ini mencakup […]

  • Manifesto Tarbiyah di Zaman Kacau

    Manifesto Tarbiyah di Zaman Kacau

    • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
    • account_circle Almunauwar Bin Rusli
    • visibility 535
    • 0Komentar

    Tulisan ini muncul dari proses perenungan panjang di Kediri. Kedatangan saya di Kediri bukan hanya sekadar lompatan geografis, melainkan sebuah proses penguatan ideologis. Di tanah ini, Munawar Musso terlahir ke dunia, Jenderal Soedirman memimpin pasukan gerilya dan Tan Malaka berpulang kepada Tuhannya. Dari mereka bertiga, saya  belajar bagaimana cara manusia melawan marabahaya. Marabahaya memang selalu […]

  • Proyek Sekolah Rakyat Jadi Sorotan dalam Reses Muhammad Dzikyan di Boalemo

    Proyek Sekolah Rakyat Jadi Sorotan dalam Reses Muhammad Dzikyan di Boalemo

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat berskala provinsi dengan nilai anggaran sekitar Rp134 miliar menjadi salah satu sorotan utama masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Pohuwato–Boalemo, Muhammad Dzikyan, di Desa Bongo Dua, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Jumat (6/2/2026). Dalam dialog bersama warga, sejumlah masyarakat mempertanyakan dampak langsung pembangunan tersebut terhadap perekonomian […]

expand_less