Breaking News
light_mode
Trending Tags

Barira: Muktabah, Wala, dan Hak Pilih dalam Pernikahan (Kisah Sahabat Nabi Yang Jarang Diceritakan # 14)

  • account_circle Pepi Al-Bayqunie
  • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
  • visibility 231
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Setelah merdeka, Barira menghadapi persoalan lain dalam rumah tangganya. Ia sebelumnya menikah dengan seorang budak bernama Mughits. Dalam hukum Islam, ketika seorang budak perempuan menjadi merdeka sementara suaminya masih budak, ia memiliki hak untuk memilih tetap dalam pernikahan atau berpisah. Barira memilih untuk berpisah. Mughits sangat mencintainya dan diriwayatkan merasa sedih atas keputusan itu. Nabi sempat menyarankan agar Barira mempertimbangkan kembali. Namun Barira bertanya apakah itu perintah atau sekadar saran. Ketika dijelaskan bahwa itu hanya anjuran, ia tetap pada keputusannya. Sikap ini menunjukkan bahwa kebebasan yang ia peroleh benar-benar diakui dan dihormati.

Barira juga dikenal dalam peristiwa fitnah terhadap Aisyah. Ketika isu tersebut menyebar, ia termasuk orang yang dimintai keterangan. Ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui kecuali kebaikan dari Aisyah. Kesaksiannya singkat dan jujur. Ia tidak berbicara berlebihan, tetapi apa yang ia sampaikan memiliki arti penting dalam membela kehormatan Ummul Mukminin.

Kisah Barira tidak dipenuhi peperangan atau jabatan besar. Namun perannya penting dalam pembentukan hukum dan praktik sosial dalam Islam. Dari seorang budak, ia menjadi perempuan merdeka yang memiliki hak memilih dalam hidupnya. Melalui dirinya, terlihat bagaimana ajaran Islam diterapkan secara nyata: pembebasan budak, penegasan hak hukum, dan penghormatan terhadap pilihan perempuan. Kisahnya sederhana, tetapi memberi gambaran jelas tentang perubahan yang dibawa Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madinah.

Penulis : Jamaah Gusdurian, tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah

  • Penulis: Pepi Al-Bayqunie

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bappeda Gorontalo Gelar Kajian Dampak Sistem Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring

    Bappeda Gorontalo Gelar Kajian Dampak Sistem Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A. Katili membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian dan Dampak Sistem Usaha Tani Konservasi Jagung di Lahan Miring”, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah peneliti, di antaranya Zulham Sirajudin, Ph.D, Ferdiansyah Hasan, SP, M.Si, Ivana Butolo, SE, MP, serta Gema Putra Baculu, ST, M.PA. Turut diundang pula Staf […]

  • Di Balik Konflik PBNU, Ada Perbedaan Karakter dan Paradigma

    Di Balik Konflik PBNU, Ada Perbedaan Karakter dan Paradigma

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Karakter kepemimpinan semacam itu, kata dia, berbeda dengan sebagian elite NU generasi sebelumnya yang lebih terbiasa dengan pola kepemimpinan sentralistik dan komunikasi yang intens. Perbedaan cara memandang organisasi inilah yang perlahan memunculkan ketegangan. “Perbedaan perspektif, cara pandang, dan karakter itu memang sudah terasa,” ujarnya. Savic bahkan mengaku sejak awal sudah melihat adanya potensi konflik akibat […]

  • Supremasi Sipil: Sebuah Refleksi Tentang Realitas dan Harapan

    Supremasi Sipil: Sebuah Refleksi Tentang Realitas dan Harapan

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Di banyak tempat, kita sering mendengar narasi tentang supremasi sipil, sebuah konsep di mana masyarakat sipil—atau masyarakat yang bebas dari pengaruh langsung negara atau militer—dianggap sebagai entitas yang memegang kendali atas jalannya pemerintahan. Idealnya, masyarakat sipil adalah ruang di luar struktur formal negara, tempat kebebasan berkembang dan hak-hak individu dihargai. Namun, bagaimana jika kenyataannya tidak […]

  • PWNU Gorontalo Sosialisasikan Rencana Pekan Ekonomi Syariah ke Kemenag Kabupaten Gorontalo

    PWNU Gorontalo Sosialisasikan Rencana Pekan Ekonomi Syariah ke Kemenag Kabupaten Gorontalo

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo melakukan silaturahmi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gorontalo, Kamis (4/9/2025). Pengurus PWNU Gorontalo diterima langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gorontalo, H. Abdullah Pakaja. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan agenda Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo, yang akan dicanangkan oleh PWNU pada Oktober 2025 mendatang. Ketua Tanfidziyah PWNU Gorontalo, […]

  • Ismail Fahmi: Platform Digital Sudah Bisa Deteksi Usia Tanpa KTP, Indonesia Perlu Adaptasi Teknologi AI

    Ismail Fahmi: Platform Digital Sudah Bisa Deteksi Usia Tanpa KTP, Indonesia Perlu Adaptasi Teknologi AI

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 273
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pakar analisis media sosial sekaligus Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai platform digital saat ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi usia pengguna tanpa harus bergantung pada verifikasi identitas seperti KTP. Hal tersebut disampaikan Fahmi merespons rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang akan menerapkan pembatasan akses anak di bawah […]

  • Anggaran PPPA dan KPAI Turun, DPR Soroti Lonjakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

    Anggaran PPPA dan KPAI Turun, DPR Soroti Lonjakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 196
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti penurunan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Azis usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian […]

expand_less