DPR Soroti Skema War Tiket Haji dan Transparansi Pembiayaan 2026
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 62
- print Cetak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq dalam Raker dengan Menteri Haji dan Umrah RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Doc. Humas
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Ini tentu memerlukan penjelasan yang sama dan terbuka, agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana haji sangat penting, mengingat besarnya anggaran serta dampaknya terhadap calon jemaah.
Hidayat juga meminta pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif dan konsisten terkait kebijakan pembiayaan tersebut.
“Ini harus diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran, apalagi menyangkut dana besar dan kepentingan jemaah,” tegas politisi PKS itu.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan yang berlaku, guna menghindari persoalan di kemudian hari.
- Penulis: Tim Redaksi

Saat ini belum ada komentar